Oleh : Ifa Mufida

Mediaoposisi.com-Mengoreksi Penguasa dikenal dengan istilah Muhasabah Lil Hukkam di dalam Islam. Mengoreksi yang lalai, salah dan keliru, termasuk perkara yang umum bagian dari agama ini.

Salah satu hadits yang mendorong untuk mengoreksi penguasa, menasihati mereka, adalah hadits dari Tamim al-Dari r.a bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda: “Agama itu adalah nasihat”.

Para sahabat bertanya: “Untuk siapa?” Nabi saw bersabda: “Untuk Allah, kitab suci-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Ahmad. Lafal Muslim).

Dari beberapa buku Sarah  Hadist, dijelaskan bahwa hadist  ini mengandung penekanan akan pentingnya menasihati penguasa atau pemimpin kaum muslim. Namun, nasihat ini bukan sembarang nasihat, melainkan nasihat dengan landasan Din ini, sebagaimana permulaan kalimat hadits ini, al-dîn al-nashîhah.

Di sisi lain, Rasulullah SAaw pun secara khusus telah memuji aktivitas mengoreksi penguasa zhalim, untuk mengoreksi kesalahannya dan menyampaikan kebenaran kepadanya: “Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar kepada pemimpin yang zhalim.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud, al-Nasa’i, al-Hakim dan lainnya).

Hukum mengoreksi penguasa (muhasabah lil Hukkaam) adalah fardlu atas kaum Muslim.  Benar, seorang penguasa wajib ditaati, meskipun mereka melakukan kedzaliman dan memangsa hak-hak rakyat.  Akan tetapi, taat kepada penguasa lalim, bukan berarti meniadakan kewajiban melakukan koreksi atas diri mereka, atau bolehnya berdiam diri terhadap kemungkaran mereka.

Allah swt telah mewajibkan kaum Muslim untuk mengoreksi penguasa, mencegah kemungkarannya, mengubah kelalimannya, dan menasehatinya. Hal ini dilakukan jika mereka mendzalimi hak-hak rakyatnya, menelantarkan kewajiban-kewajibannya, mengabaikan urusan rakyat, menyimpang dari syariat Islam, atau berhukum dengan aturan-aturan kufur.

Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

“Akan datang  para penguasa, lalu kalian akan mengetahui kemakrufan dan kemungkarannya, maka siapa saja yang membencinya akan bebas (dari dosa), dan siapa  saja yang mengingkarinya dia akan selamat, tapi siapa saja yang rela dan mengikutinya (dia akan celaka)”. Para shahabat bertanya, “Tidaklah kita perangi mereka?” Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat” Jawab Rasul.” [HR. Imam Muslim].

Namun nyatanya hal ini tidak berlaku ketika Islam hanya diakui sebagai agama ritual dan dilarang hadir untuk mengatur kehidupan manusia. 

Seperti umat Islam yang ada di Indonesia. Umat Islam di sini diatur dibawah sebuah sistem yang dikenal dengan kapitalisme-demokrasi. Konsep yang nyatanya dibilang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menjadikan kekuasaan diatas "rakyat". Faktanya hal ini tidak berlaku karena yang lebih dominan adalah konsep kapitalisme yang men-dewakan para pemilik kapital (modal).

Dalam demokrasi sudah lazim dikenal tidak ada teman ataupun lawan sejati, yang ada adalah kepentingan sejati. Inilah nyata, ketika ada seseorang atau kelompok yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, maka dengan nyata pemerintah melakukan tindakan yang "berlebihan", meski awalnya adalah kawan.

Padahal, kondisi bersebrangan yang terjadi hanya tataran ide dan nasihat. Bukan mengangkat senjata bahkan meruntuhkan kekuasaan. Namun, tindakan mengoreksi ini ternyata diharamkan oleh demokrasi sekuler.

Nampak bahwa perpolitikan di Indonesia pasca divestasi Freeport memang menuai pro dan kontra. Karena kebijakan ini sarat adanya politisasi yang justru merugikan rakyat, ini secara nalar manusia. Secara hukum Islam, tindakan tersebut jelas melanggar hukum syariat Islam.

Wajar jika banyak tokoh nasional yang menyampaikan pendapat dan idenya berkenaan dengan kebijakan ini. Inilah bentuk mengoreksi kepada penguasa. Jelas, ini adalah wajib di dalam Islam ketika melihat kemungkaran maka harus berani untuk memberikan nasihat kepada penguasa.

Begitu juga dengan Said Didu, sebagai orang yang cukup tahu fakta di lapang beliau akhirnya memberikan penjelasan tentang seluk beluk PT.Freeport adalah hal yang seharusnya diapresiasi.

Said memberikan kuliah lewat Twitter (kultwit) terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia. Ada 100 kultwit Said Didu yang mengkritisi keputusan pemerintah membeli saham PT Freeport Indonesia.

Namun tindakan Said tersebut ternyata dinilai sebagai tindakan yang buruk dan melawan kepada pemerintah. Cuitan di tweet nya juga dianggap tidak sejalan lagi dengan pemegang saham Dwi Warna dalam hal ini Menteri BUMN Rini Soemarno.

Hasilnya, dia pun dicopot dari jabatannya sebagai komisaris BUMN melalui RUPSLB. Padahal, selama ini Said Didu dikenal dengan orang yang memiliki kualifikasi yang bagus untuk memajukan BUMN dan memiliki rekam jejak yang bagus pula.

Demikianlah demokrasi. Sebenarnya kita tidak perlu heran, karena nampaknya hal ini menjadi sesuatu yang lumrah di sini, di negeri antah berantah.

Sampai kapan pun ketika negeri ini diatur dengan sistem demokrasi sekuler maka sistem ini tidak akan pernah memberikan ruang kepada orang-orang yang jujur, terlebih orang-orang yang membawa Islam sebagai solusi.

Siapa saja yang tidak sejalan dengan "kepentingan" mereka maka akan ditendang begitu saja. Bukannya mempertimbangkan isi nasihat nya, tetapi justru menutup telinga dan mata terhadapnya.

Sekali lagi kita dinampakkan perbedaan sistem demokrasi sekuler dengan sistem Islam. Hanya sistem Islam lah yang bisa memanusiakan manusia.

Hanya sistem Islam-lah yang akan menjaga manusia dari kerusakan karena sistem ini nyata berasal dari Allah SWT, Al-Khaliq Al-Mudabbir. Islam adalah Rahmat untuk seluruh Alam, maka solusi Islam juga untuk semua baik muslim ataupun non-muslim.

Maka, Sampai kapankah kita mau dikurung oleh sistem demokrasi yang rusak ini? Mari bergegas untuk kembali kepada pangkuan Islam yang kaffah. Hanya dengan Islam yang kaffah di bawah institusi negara inilah manusia akan sejahtera dunia dan akhirat, insya Allah.

Posting Komentar