Oleh : Tesya Ridal, ST

Mediaoposisi.com- Ibarat ember yang sudah banyak bocor bagaimana pun dicat ulang ember itu tetap bocor tak mampu menampung apapun didalamnya, seperti itu lah rezim ini tidak mampu menampung kritik apapun dari rakyatnya walaupun kebijakan yang dibuat rezim merugikan rakyat dan menguntungkan asing. Salah satu kasus terbaru yaitu menimpa mantan komisaris PT Bukit Asam, Said Didu ketika beliau mengkritik kebijakan rezim soal PT. Freeport.

Said Didu mengungkapkan alasan kenapa dirinya dipecat dari Komisaris PT. Bukit Asam (PTBA). “Sesuai keputusan RUPSLB PTBA hari ini saya diberhentikan sebagai komisaris PTBA dengan alasan saya sudah tidak sejalan dengan pemegang saham Dwi Warna (Menteri BUMN,”kata dia di akun @saididu. Beberapa waktu lalu Said Didu menilai langkah Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum untuk mengambil alih 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak luar biasa (TRIBUN-MEDAN.com).

Alasannya sangat jelas, bukan karena kinerja tapi karena tidak sejalan dengan Menteri. Artinya jika mau jadi pejabat BUMN sekarang harus siap jadi penjilat? Saya tidak punya bakat jadi penjilat.”tulis said Didu. Selain itu, dia juga mencuitkan soal kepemilikan BUMN. “BUMN itu badan usaha milik negara bukan milik penguasa,”katanya merespon cuitan @alextom71. (CNN Indonesia).

Padahal dalam kasus pemecatan Said Didu dari jabatannya tidak ada hubungan pekerjaan dengan upayanya dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Hal ini merupakan hal yang tidak adil dan tidak rasional. Dari sini dapat kita amati bahwa sebernarnya tidak ada ruang untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi hanyalah pepesan kosong yang terus dijual kepada rakyat untuk menipu rakyat.

Jika ditarik kedalam solusi Islam, rakyat boleh menyampaikan kritik kepada khalifah untuk menyampaikan kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam agar khalifah bisa meninjau kembali kebijakan apa saja yang mendzolimi rakyat dan tidak sesuai syariat. Rasulullah salallahualaihi wassalam bersabda “ Jihad yang paling besar pahalanya itu sungguh perkataan yang hak yang mengena untuk pemimpin yang dzolim”( HR. At-Trimidzi)

Jika kita lihat dari sisi ekonomi tentang kasus PT. Freeport, kebijakan ini sangatlah merugikan rakyat karena di dalam sistem kapitalis pihak swasta dan asing dapat memiliki kekayaan alam suatu negara. Berbeda halnya jika sistem Islam yang diterapkan. Sumber daya Alam haruslah diolah oleh negara dan digunakan demi kemaslahatan umat. Rasulullah bersabda “Manusia berserikat pada tiga hal: Air, Padang (tanah), dan Api.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi)

Oleh karena itu, sudah sewajibnya umat sadar dan mau berubah atas kebobrokan sistem yang terus-menerus menampakkan kegagalannya dan tidak adilnya dalam mengurus negara. Dengan demikian sangatlah jelas umat butuh sebuah sistem yang adil yaitu sistem yang berasal dari sang maha pencipta sekaligus pengatur yaitu sistem islam yang rahmatan lil ‘alamin. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya “Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”(TQS. Al-Naml [27]:77).

Nyatanya sudah jelas pengaturan islam yang sempurna dan penuh rahmat. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita akan mempertahankan sistem yang akan membawa kita pada kehancuran dan ketidak adilan ?[MO/sr]




Posting Komentar