Oleh : Ummu Himmah

Mediaoposisi.com- Ibarat sebuah kapal yang melakukan pelayaran, apa yang terjadi jika nahkoda tak tahu hendak pergi kemana ? Bisa dipastikan kapal terombang ambing di tengah lautan tak tentu arah dan bahkan bisa karam. Kapal saja harus punya nahkoda yang handal, disamping kondisi kapal yang juga bagus dan layak beroperasi. Apalagi sebuah negara. Yang akan berjalan untuk waktu yang lama dan mengurusi urusan orang banyak.

Masih basah dalam ingatan kita bagaimana publik dikejutkan dengan pernyataan Ketua KPU RI Arief Budiman dalam acara KPU Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), yang menyatakan bahwa rencana sosialisasi visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak akan difasilitasi oleh KPU (kompas.com 5/1/2019).

Sikap ini diambil berdasarkan kesepakatan antara KPU dengan tim kampanye pasangan calon. KPU agak kerepotan kalau memfasilitasi keinginannya agak berbeda-beda, KPU memutuskan kalau sosialisasi bisa dilakukan oleh masing-masing paslon di tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri,” sambungnya.(Nusantara news.com, 5/1/2019)

Sebelumnya mengenai agenda penyampaian visi misi dalam debat, Tim Kampanye Nasional (TKN) nomor urut 01, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin menginginkan agar penyampian visi misi calon presiden cukup diwakilkan oleh timses (tim sukses). Sebaliknya, dari kubu penantang Badan Pemenangan Nasional (BPN) nomor urut 02, pasangan Prabowo-Sandi bersikeras supaya penyampaian visi misi tetap dilakukan langsung oleh calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan.

Apapun alasan yang disampaikan KPU untuk ditiadakannya penyampaian visi misi capres cawapres ini dinilai tidak tepat, terkesan ada yang ditutupi dan mengesankan ketidaknetralan sikap KPU. Padahal dengan disampaikannya visi misi paslon ini bisa dijadikan sebagai indikator kelayakan paslon sebagai pemimpin. Kalau paslon tidak diketahui visi misinya, apa tidak seperti membeli kucing dalam karung?

Tidak jelas dan rawan penipuan. Padahal penyampaian visi misi adalah bagian yang urgen bagi calon pemimpin. Agar rakyat tahu mau dibawa ke arah mana negara ini. Perubahan seperti apa yang ditawarkan. Akankah program-program yang dicanangkan untuk sekian tahun ke depan bisa menyejahterakan rakyat dan bahkan membuat negara semakin punya bargaining position di mata dunia. Atau sebaliknya.

Jangan sampai salah pilih, hanya karena terprovokasi dengan jargon dan tulisan yang terpampang besar di banner gambar paslon. Atau memilih karena citra yang dibangun oleh media untuk paslon tertentu. Track record paslon pun perlu diketahui, karena salah satu indikator penentu kebijakan jika paslon nanti berkuasa. Rakyat diminta untuk jeli.

Negri ini butuh perubahan, bukan sekedar perbaikan. Seperti yang dicita-citakan bersama pendiri bangsa ini yang menginginkan Indonesia menjadi negri yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur. Menjadi negara yang berdaulat dan mandiri. Hanya pemimpin yang bervisi besar yang mampu mewujudkannya.

Pemimpin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang berkepribadian islam yang kuat, yang berprilaku sebagai negarawan yang handal, berani dan cerdas, Sehingga tidak akan berlaku dzolim pada rakyat, memudahkan urusan rakyatnya, bertanggung jawab dan amanah dalam mengelola harta milik umum, menetapkan hukum yang adil berdasarkan syari'ah, tidak dibawah kendali asing dan aseng. Karena pemimpin sejatinya adalah pengayom dan pelindung rakyat.

" Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga. " (HR. Bukhari dan Muslim)[MO/sr]

Posting Komentar