Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Realitas politik yang ada telah berada pada titik didih yang memuncak dimana Anda akan sangat mudah mengindera keterbelahan yang dialami oleh bangsa ini. Siapapun, tidak akan mampu menyatukan keretakan dan keterbelahan, meskipun kelak negeri ini telah memiliki pemimpin terpiilih.

Anda bisa saksikan Pilkada DKI Jakarta, meskipun Gubernur definitif hasil pilihan rakyat telah memimpin bahkan melaksanakan berbagai kebijakan untuk merealisir janji politiknya, akan tetapi faktanya politisi, partai, para pendukung Ahok tidak sepi 'menggoyang kekuasaan' yang telah dimenangkan.

Keterbelahan kubu 'pro penista agama' dengan kubu 'tuntut Ahok ke penjara' tetap menganga, bahkan keduanya saling mengancam dan menjadikan ajang 'Pilpres 2019' sebagai sarana balas dendam sekaligus untuk meneguhkan posisi dan kekuatan.

Kubu Ahok, masih 'mau dipimpin' dan menerima kekalahannya di Pilkada DKI Jakarta, sebab mereka masih memiliki mimpi 'untuk melanggengkan hegemoni' melalui Pilpres 2019.

Pertanyaanya, bagaimana jika barisan pro penista agama, partai pro Jokowi Ahok ini, mendapati jagoannya kalah di Pilpres 2019 ? Apakah ada jaminan gerombolan ini 'mengalah dan mengaku kalah, kemudian ridlo dipimpin' karena kalah Pilpres 2019 ?

Rupanya, jika Anda mau sedikit saja membuka mata, koalisi pro Ahok ini tidak mau menyisakan opsi kalah dalam Pilpres 2019. Semua pihak partisan, baik barisan pengusaha, Jenderal, mantan Jenderal, politisi, pejabat, birokrat, cebonger, Jokower, Ahoker, dan pasukan hantu blawu lainnya, telah mengerahkan segenap daya dan upaya untuk menutup opsi 'kalah' di Pilpres 2019.

Otoritas penyelenggara juga 'dikooptasi untuk tunduk mengikuti skenario pemenangan Jokowi' dengan berdalih 'tidak ada kesepakatan kedua paslon'. Akibatnya, penyampaian visi misi paslon ditiadakan. Bahkan, KPU sengaja membocorkan pertanyaan debat kepada paslon.

Dinamika diluar KPU juga mengarah pada kondisi dimana 'kertas keputusan pemenang Pilpres' oleh otoritas yang tak terlihat telah ditandatangani.

Sehingga, bisa diduga kuat serangkaian proses Pilpres dari sejak penyampaian visi misi, debat Pilpres, kampanye politik, dukung mendukung paslon, hingga pencoblosan hanyalah seremonial belaka. Seremoni yang akan mengukuhkan legitimasi putusan pemenang, yang telah ditentukan jauh hari sebelum masa pencoblosan.

Fakta data DPT ganda, tercecernya E KTP, isu 7 (tujuh) container kertas suara, data pemilih ODGJ, keengganan KPU membuka data DPT tambahan, semakin memperkuat dugaan adanya skenario menjadikan Pilpres sebagai sarana mengokohkan legitimasi keputusan untuk melanjutkan periode kezaliman.

Beberapa lembaga survey bayaran, melakukan pra kondisi untuk mengontrol opini publik bahwa perahan unggul, sehingga jika hasil pengumuman rencana kemenangan petahana menang, benak publik telah terkooptasi dengan 'kesadaran semu' yang dibangun dari survey-survey bayaran, sehingga terpaksa membenarkan narasi 'petahana unggul dan wajar menang'.

Anda bisa mengerti dan memahami, realitasnya Anda tidak akan mungkin menghitung seluruh formulir C-1 hasil pemilihan dari seluruh TPS se Indonesia. Logika curangnya sederhana : putuskan petahana menang, yang tidak terima Silahkan gugat ke MK. Padahal, di MK juga telah dipersiapkan skenario pemenangan.

Secara objektif, MK bisa saja akan dikondisikan dengan paradigma hukum besi selisih suara yang melampaui batas ambang psikologi dan legal formal menjadi perkara. Dengan hukum besi elektoral, perkara bisa di NO dan tak perlu masuk ke substansi sengketa.

Diluar pengadilan, pihak tertentu bisa dikondisikan untuk membuat narasi 'semua paslon pasti curang, yang kalah menggugat itu biasa. Karena umumnya, tidak ada paslon yang rela kalah dan menerima kekalahan'.

Skenario sempurna ini, akan mengangkangi 'kedaulatan rakyat' sebagai pihak yang punya peran menentukan pemimpin digantikan oleh peran 'invisible hand' kolaborasi para penguasa, modal, intervensi asing, dan dukun-dukun istana.

Ini jika skenario A mulus, lancar, tidak terbongkar. Jika skenario ini tidak mulus, baik karena kuatnya kontrol partai rival, kontrol Civil Society, bahkan jika disebabkan adanya 'pengkhianatan dari dalam' yang menyebabkan skenario ini terbongkar, atau karena sebab upaya ini tidak mampu menutup kekalahan yang telak karena seluruh rakyat tidak ingin lagi melanjutkan periode kezaliman, saya khawatir Plan B yang dilakukan.

Ya, mengkooptasi kekuasaan dengan dalih tertentu, semisal menerbitkan Perppu untuk melanjutkan masa jabatan Presiden karena 'kondisi tertentu' yang telah dipersiapkan.

Skenario ini, memiliki target sama : melanjutkan periode kezaliman. Hanya saja, skenario kedua ini akan terjadi dengan berbagai kompleksitas masalah dan keluarnya para pemain dibalik layar ke permukaan pertandingan.

Para penonton, wasit, donatur, sponsor, semua bisa tumpah ruah ke lapangan. Memenuhi stadion 'pilih-pilihan' dan status quo adalah CHAOS. Kemenangan penantang Jokowi akan tersandera dengan kondisi chaos ini.

Karena itu, diluar ikhtiar menantang dan melawan suara yang ingin melanjutkan periode kezaliman, ada baiknya umat Islam mempertimbangkan proposal khilafah yang penulis tawarkan. Ikut pilih-ikutan adalah Plan A, sementara umat juga wajib memiliki Plan B untuk antisipasi jika Plan A gagal menghentikan syahwat politik yang ingin melanjutkan periode kezaliman.

Ada beberapa alasan bagi Anda untuk mempertimbangkan proposal khilafah, yaitu :

Pertama, menegakkan khilafah adalah kewajiban bagi seluruh kaum Muslimin. Menegakan khilafah secara akidah adalah kewajiban (obligation) bukan pilihan (option). Karena itu, pilihan menegakan khilafah adalah pilihan untuk merealisir ketaatan sekaligus menghindari perilaku maksiat.

Kedua, substansi khilafah adalah penerapan syariah secara kaffah, persatuan umat dan ukhuwah. Tiga substansi ini, akan menjadi solusi praktis untuk mengobati sakitnya negeri ini.

Seluruh problem yang ada, belum tuntas jika hanya diselesaikan dengan Pilpres yang bertujuan hanya mengganti pemimpin. Dengan menegakkan khilafah, pemimpin dan kepemimpinan yang ada akan diganti berdasarkan apa yang dikehendaki Allah SWT dan Rasul-Nya.

Ketiga, methode menegakkan khilafah menyimpangi proses politik yang ada melalui jalan pilih-pilihan. Sehingga, prosesi penegakan khilafah akan steril dari kooptasi politik dari pihak-pihak yang ingin melanggengkan periode kezaliman, termasuk steril dari intervensi penjajah aseng dan asing.

Khilafah hanya membutuhkan dukungan umat dan penjagaan militer, setelah opini umum tentang syariah dan khilafah memenuhi seluruh benak umat.

Umat akan berbondong menuntut ditegakkannya khilafah, militer akan otomatis menjaga aspirasi umat tempat dirinya lahir dan dibesarkan, dan prosesi pengukuhan khilafah adalah dengan dibaiatnya seorang lelaki, muslim, berakal, dewasa, merdeka, adil dan memilik kemampuan menjalankan kekuasaan Islam.

Keempat, khilafah sejak berdiri mampu memotong seluruh kaki tangan politik antek penjajah, baik yang ada di negeri ini maupun entitas lain yang mengatasnamakan korporat multinasional, lembaga internasional, negara-negara barat dan China, serta seluruh bentuk intervensi politik berdalih perjanjian kerja sama, pemberian pinjaman dan utang, dan bentuk penjajahan non fisik lainnya.

Kelima, proposal khilafah ini akan menjadi jalan keluar bagi kebuntuan politik yang disebabkan oleh pertarungan kepentingan antara partai dan internal umat. Sebab, jika khilafah yang tegak umat paham bahwa misi utamanya menerapkan syariat Islam yang mustahil umat berselisih terhadapnya.

Namun jika bukan khilafah maka secara alamiah akan terjadi perdebatan sengit diantara politisi dan partai yang berebut kekuasaan di Pemerintahan. Mereka, tidak ada bisa fokus berkhidmat untuk menegakkan syariah dan meraih ridlo Allah SWT.

Jadi sekali lagi, proposal khilafah ini layak untuk Anda pertimbangkan khususnya jika Anda masih mau berfikir waras dalam menilai realitas politik yang ada.

Saya, akan selalu membimbing Anda untuk memberi jawaban atas banyaknya pertanyaan di benak Anda, sehingga Anda semakin yakin dengan proposal perubahan umat melalui methode menegakkan khilafah. [MO/ge]

Posting Komentar