Oleh: Novita Sari Gunawan 
(Mentor Kelas Opini Akademi Menulis Kreatif)

Mediaoposisi.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi lebih dari 20 orang anggota DPRD Kabupaten Bekasi diduga menerima pembiayaan dari Meikarta untuk berlibur ke Thailand. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut pembiayaan itu sebagai fasilitas yang diberikan terkait dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

"Teridentifikasi lebih dari 20 orang anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang mendapatkan pembiayaan jalan-jalan ke Thailand," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/1).

Selain sejumlah anggota DPRD tersebut, lanjutnya, pembiayaan serupa juga diduga diberikan kepada staf sekretariat dewan. Febri menerangkan waktu liburan ke Thailand tersebut dilakukan pada 2018. Febri mengatakan ada pihak agen travel yang digunakan jasanya untuk perjalanan 3 hari 2 malam itu.
(cnn.indonesia.com/23/01/2019)

Praktik bisnis kapitalis yang banyak menabrak etika dan undang undang kerapkali menunjukkan ketidakadilan dan lemahnya penegakkan hukum di negeri ini. Hukum keras dengan rakyat kecil dan lemah bertekuk lutut dihadapan kapitalis.[MO/sr]

Hal ini pun menampakkan bobroknya moral penguasa dengan menampakan secara telanjang praktek suap menyuap/korupsi demi melancarkan proyek kapitalisme dan memenuhi nafsu pribadi para pemangku tahta. Omong kosong soal status sebagai wakil rakyat. Nyatanya mereka tak peduli dengan penderitaan rakyat akibat ulahnya tersebut.[MO/sr]

Posting Komentar