Oleh : Nike Ummu Dhiya

Mediaoposisi.com-Tidak butuh waktu lama jagat sosial media memposting status dengan tema 80 juta. Ya, semua bermula dari penangkapan dua artis ibukota yang sedang melakukan prostitusi. 80 juta adalah tarif kesepakatan dengan pria hidung belang yang memesannya.

Sebagaimana diberitakan dalam laman online Republika.co.id (06/01/19), telah terjadi penangkapan di Surabaya tentang kegiatan prostitusi online.

Bisnis haram dengan menawarkan para wanita selebgram maupun artis yang masuk dalam jaringannya.
Hal ini bukan kali pertama upaya membongkar jaringan prostitusi online. Sebelumnya juga terjadi dan melibatkan artis ibukota.

Jika kita melihat bisnis prostitusi justru semakin marak dalam sistem demokrasi saat ini. Dimana dalam demokrasi menganut kebebasan individu.

Asal tidak menggangu orang lain maka tidak masalah. Walaupun itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi wajar jika prostitusi justru menjamur dalam naungan sistem ini.

Banyak faktor penyebab perempuan rela menjual kesuciannya dalam bisnis haram ini. Salah satunya faktor ekonomi.

Sulitnya mencari pekerjaan yang halal dan keinginan mendapat pendapatan yang banyak salah satu alasan mereka terjun di dunia hitam. Pemenuhan terhadap gaya hidup yang hedonis memperkuat alasan bagi mereka.

Selain itu tidak adanya upaya yang tegas dari pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pelaku zina, jelas tidak menimbulkan efek jera. Dalam demokrasi rakyatlah (diwakili oleh wakil rakyat) yang membuat undang-undang.

Bagi demokrasi kekuasaan di tangan rakyat. Meskipun pada kenyataannya tidak demikian. Para kapital (para pemegang modal) lah yang menjadi penguasa.

Aturan perundangan yang dibuat nyatanya penuh dengan perselisihan, bahkan terkesan melindungi kelompok tertentu.

Sangat berbeda dengan Islam dalam mengatasi masalah perzinahan. Zina masuk dalam kategori kriminal. Hukumnya juga jelas bagi pelakunya.

Dijilid/dicambuk atau dirajam. Inilah yang membuat seseorang akan berpikir berulang kali jika akan berbuat zina. Pembinaan terhadap keimanan warganya pun diupayakan dengan pendidikan yang benar.

Maka wajar jika dalam demokrasi prostitusi dibiarkan beroperasi. Dengan dalih kebebasan yang asasi meski merendahkan harga diri.

Kini saatnya umat kembali pada aturanNya, karena aturan illahi sebaik-baik aturan ntuk kehidupan kita ini.

Posting Komentar