Oleh: Iin Susiyanti, SP

Mediaoposisi.com-Tahun 1883 Krakatau mengalami letusan yang sangat  mematikan, disusul stunami yang dampaknya sangat spektakuler. Letusannya mampu meruntuhkan kaldera, sekitar 2/3 melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Setidaknya menimbulkan  36.417 korban jiwa.

Namun dari sisa letusan Krakatau mengakibatkan munculnya anak Krakatau, yakni sebuah gunung kecil yang terlahir pada tahun 1927. Anak Krakatau dari tahun ke tahun semakin besar. Karena sangat aktif memuntahkan material dari perutnya. Setiap bulan tinggi  anak Krakatau bertambah sekitar 0,5 meter/bulan, tiap tahun tinggi bertambah sekitar 6000 meter, dengan lebar 12 meter.

Aktifnya anak krakatau menimbulkan erupsi dan berakibat stunami, seperti yang terjadi di Banten dan  Lampung pada Sabtu (22/12/2018) pukul 21.27 WIB. Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan data yang ia terima korban tsunami Banten dan Lampung hingga Minggu (23/12/2018) pukul 13.00 WIB, sebanyak 168 meninggal dunia, 745 luka, dan 30 orang hilang. Sebanyak 558 unit rumah rusak, 9 hotel rusak berat, 60 warung kuliner, dan 350 perahu rusak. (Banjarmasin.co.id/23/12)

Ucapan belasungkawa terus mengalir dari tanah air atas bencana yang terjadi. Ini menjadi warning buat pemerintah atas ketidakseriusan  dalam mitigasi bencana. Sehingga banyak pihak menyayangkan peristiwa yang terjadi lantaran tidak adanya peringatan kebencanaan dari tsunami yang disebabkan oleh aktivitas vulkanologi erupsi Anak Krakatau tersebut. Hal itu juga menjadi sorotan media asing, NBCnews. Dalam laporannya, Ahad (23/12) waktu setempat, berjudul "Mengapa tsunami menerjang Indonesia tanpa peringatan". (Republika.co.id.Washington/23/12)

Pemerintah Krisis Mitigasi Bencana
Wilayah topografi Indonesia yang yang memiliki 129  gunung api aktif serta terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, menempatkan wilayah Indonesia berpotensi rawan bencana alam termasuk gempa bumi dan stunami. Seharusnya pemerintah sudah tanggap dengan kejadian berulang, namun ini sering diabaikan oleh pemerintah. Sehingga setiap bencana yang terjadi selalu berdampak massal.

Dengan beragam risiko bencana alam yang nyata, pemerintah idealnya menyiapkan program mitigasi yang holistik sehingga dapat menekan risiko. Meski munculnya bencana tak dapat diduga, negara tetap wajib mengupayakan minimalisasi angka korban dan kerugian.

Adanya Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Seharusnya menjadi acuan pemerintah bahwa ini bentuk kewajiban negara melakukan penanggulangan bencana. Sehingga ada upaya dalam menyelamatkan masyarakat perlu dilakukan secara maksimal. Hal ini meliputi  sumber daya manusia, teknologi, dan juga dana. Sayangnya kesadaran pemerintah terhadap urgensi hal-hal tersebut masih belum nampak. Beragam keterbatasan menyebabkan akurasi keputusan kerap terhambat pada saat terjadi bencana.

Anggaran dana penanggulangan bencana yang terbilang minim. Jumlahnya tidak sebanding dengan kerugian yang kerap diderita oleh rakyat. Peralatan yang diandalkan untuk memantau bencana tergolong usang. Peralatan pengamatan gunung api yang digunakan saat ini merupakan teknologi tahun 80-an. Indonesia juga saat ini masih mengalami kekurangan seismometer atau alat pendeteksi gempa. Padahal sistem peringatan dini ini penting dalam mitigasi bencana.

Langkah pemerintah terhadap bencana juga lebih banyak bersifat tanggap bencana ketimbang pencegahan. Ini dapat berakibat bantuan tidak tepat sasaran. Koordinasi antar instansi juga menjadi kendala dalam mitigasi bencana. Hal ini berakibat pada kebijakan yang dikeluarkan akhirnya bersifat parsial. Hal ini misalnya dapat dilihat pada tidak adanya koordinasi antara data seismik BMKG dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertugas melakukan pembangunan fisik.

Langkah pemerintah  pemerintah terhadap bencana lebih bersifat proyek. Hal ini membuat pemberian bantuan bencana lebih nampak sebagai bentuk pencitraan pejabat dan seremonial belaka. Bantuan kemudian menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kurangnya tanggung jawab Pemerintah dalam  memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebencanaan. Pemerintah harus lebih proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bencana. Hal ini penting untuk menurunkan jumlah korban dan juga mencegah kepanikan.

Pada kondisi pasca bencana hanya fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, aspek pencegahan kerapkali terabaikan. Minimnya kesadaran pemerintah pada kebencanaan juga dapat dilihat dari diberikannya konsesi pada wilayah-wilayah yang rawan bencana. Sudah bukan rahasia bahwa kerapkali terjadi transaksi antara pejabat daerah dengan pengusaha agar lahan yang rawan dapat dieksploitasi.

Mitigasi Bencana Alam Dalam Islam
Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ini adalah bagian dari tanggung jawab penguasa dalam mengurus dan melindungi umat diwajibkan oleh Islam

Dalam Islam bencana alam yang terjadi adalah bagian dari teguran Allah karena telah berbuat maksiat kepada Allah. Sehingga langkah awal yang harus dilakukan adalah segera bertaubat kepada Allah atas kemaksiatan yang dilakukan, agar Allah tidak mendatangkan bencana kepada manusia. Juga masyarakat diharapkan menjaga syariat Islam sesuai dengan perintah Allah, dalam individu dan masyarakat.

Seperti ketika terjadi gempa pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Ia berkata pada penduduk Madinah, "Wahai manusia, apa ini? Alangkah cepatnya yang kalian kerjakan (dari maksiat kepada Allah)? Andaikata gempa ini terjadi, aku tak akan bersama kalian lagi".

Beberapa kegiatan Mitigasi bencana alam dalam negara khilafah adalah :
Kesiapsiagaan - Perencanaan menanggapi datangnya bencana alam. Dengan pelatihan kondisi darurat, prediksi dan sistem peringatan dini
Mitigasi - Meminimalisir dampak dari bencana alam, dengan adanya standart bangunan dan zonasi rawaan bencana alam, analisis kerentanan dan edukasi publik
Tanggap darurat - Upaya untuk meminimalkan bahaya yang diciptakan oleh bahaya bencana alam, dengan pencarian dan penyelamatan, juga bantuan darurat.
Pemulihan - Normalisasi kehidupan masyarakat, dengan perumahan sementara, hibah dan perawatan medis.

Islam mempunyai manajemen penanganan bencana alam dengan prinsip "Wajibnya seorang Khalifah melakukan ri'ayah (pelayanan) terhadap urusan-urusan rakyatnya". Karena seorang Khalifah adalah seorang pelayan bagi rakyat yang akan dimintai pertanggung jawaban atas pelayanan yang ia lakukan.

Nabi Muhammad SAW bersabda : 
"Kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya”.(HR. Bukhari Muslim)[MO/sr]

Posting Komentar