Oleh:Yeni Mulyani

Mediaoposisi.com- Sesuai keputusan RUPSLB PTBA hari ini saya diberhentikan sebagai Komisaris PTBA dengan alasan saya sudah tidak sejalan dengan pemegang saham Dwi Warna (Menteri BUMN)," kata dia di akun @saididu, Jumat (28/12/2018).

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu merespons pelengserannya lewat akun Twitter pribadi @saididu. Ia menyinggung soal kinerja dan sikap penjilat sebagai pejabat BUMN.

"Alasannya sangat jelas - bukan karena kinerja - tapi karena tidak sejalan dengan Menteri. Artinya jika mau jadi pejabat BUMN sekarang harus siap jadi penjilat? Saya tidak punya bakat jadi penjilat," tulis Said Didu, dikutip Jumat (28/12).Selain itu, dia juga mencuitkan soal kepemilikan BUMN.
"BUMN itu badan usaha milik negara bukan milik penguasa," katanya, "merespons cuitan @alextom71.Hari ini saya merasa terhormat karena 1) dilakukan RUPS Luar Biasa PTBA dengan agenda tunggal memberhentikan saya 2) alasan pemberhentian saya karena dianggap tidak sejalan dengan pemilik saham Dwi Warna (Menteri BUMN)," tulisnya.

Cuitan Said Didu itu merespons perkataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Melalui akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah menyebut bahwa Said Didu adalah sosok yang sangat memenuhi kualifikasi untuk kemajuan perusahaan. Fahri bahkan mencantumkan langsung akun Twitter Said Didu dan akun Twitter Kementerian BUMN, tempat Said Didu pernah bekerja sebelum menjadi Komisaris Bukit Asam.

Bebas berpendapat adalah kebebasan dalam berbicara dan berpendapat tanpat ada batasannya. Dalam Indonesia, kebebasan berepedendapat di katakan dalam UUD 45 Pasal 28E ayat 3 yaitu "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."Pendapat tidak hanya disampaikan secara lisan seperti pidato namun juga dapat lewat tulisan dan lain-lain.

Mengemukakan pendapat sebenarnya adalah hak dari segala warga negara. Kenyataanya, beberapa kasus di Indonesia terjadi karena pendapat-pendapat di masyarakat tidak di terima oleh kelompok. apakah sebenarnya di Indonesia benar-benar bebas dalam berpendapat?

Dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat 2 berbunyi "Setiap orang berhak untuk mempuyai,mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalu media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."

Berarti di Indonesia sebenarnya semua warga negaranya mempunyai kebebasan untuk berpendapat di muka umum tanpa takut karena sudah dijamin undang-undang. Namun dalam UU no.9 tahun 1998 Pasal 4 dikatakan bahwa penyampaian pendapat harus mewujudkan kebebasan bertanggung jawab. Kebebasan yang dimaksud adalah dengan memperhatikan norma yang berlaku.

Kasus pemecatan Saiddidu yang keras mengkritik rezim soal freeport ini membuktikan bahwa kebebasan mengkritik atau mengeluar pendapat ternyata buktinya tidak diberi ruang yang semestinya dituangkan dalam UU diatas, ini membuktikan bahwa demokrasi adalah sistem yang rusak, yang dibutuhkan oleh umat sekarang adalah sebuah sistem yang mampu mengayomi dan memberikan pengurusan yang baik terhadap rakyatnya dan sistem yang baik itu hanya khilafah islam yang akan mengatur semua urusan manusia dengan syariat islam yang, sesuai dengan fitrah manusia.[MO/sr]


Posting Komentar