Oleh: Arin RM, S.Si
(Member TSC, Freelance Author)

Mediaoposisi.com- Lingkaran elit kekuasaan kembali panas dengan berita terkait diberhentikannya Said Didu lantaran ia dianggap tidak sejalan dengan pemilik saham Dwi Warna, dalam hal ini Menteri BUMN (tribunnews.com, 29/12/2018). Menanggapi ihwal pemecatan dirinya, Said Didu berpendapat: "Hari Ini saya merasa terhormat krn :

1) dilakukan RUPS Luar Bisa PPTBA dg agenda tunggal memberhentikan saya.
2) alasan pemberhentian saya krn dianggap TIDAK SEJALAN dengan pemilik saham Dwi Warna (Menteri BUMN. Saya tdk berduka justru saya lagi menikmati enaknya berdiri tegak dijalan kebebasan integritas," tulisnya di akun Twiter @saididu (28/12/2018). Tulisan Said Didu di akun peribadinya menunjukkan bahwa keberaniannya menyampaikan kritik atas kebijakan Freeport berani dipertanggungjawabkan dengan resiko pemecatan.

Pencopotan M. Said Didu dari komisaris PT Bukit Asam lantaran dinilai kerap mengkritik pemerintah terutama terkait divestasi Freeport semakin membuktikan tidak adanya profesionalisme di manajerial BUMN. Latar belakang Said Didu yang merupakan mantan Sekretaris Kementerian ESDM sangat expert di bidang pertambangan.

Terkait pertambangan Freeport Said Didu berpendapat bahwa dirinya punya pandangan berbeda terkait akuisisi Freeport. Pasalnya, ada potensi menimbulkan permasalahan bagi PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dalam jangka pendek. Inalum dinilai tidak memiliki keuangan yang cukup untuk membayar utang baik pokok dan bunga.

Menurutnya untuk membeli 51% saham Freeport, Inalum sudah utang US$ 4 miliar. Lalu Inalum akan pinjam lagi untuk membangun smelter dan tambang bawah tanah. Dengan kondisi seperti ini, pada 2019 Inalum berpotensi mengalami kesulitan keuangan. Jika kondisi seperti ini, menurut Said ada kemungkinan Inalum akan meminta porsi dividen yang lebih tinggi kepada anak usaha seperti, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS).

Transaksi pembelian 51% saham tersebut cenderung menguntungkan Freeport McMoRan. Dengan rincian Freeport akan mendapatkan kepastian operasi hingga 2041, uang tunai US$ 4 miliar dari penjulan 51% saham, mendapatkan kepastian pengelolaan tambang, mendapat kepasatian pajak, dan denda atas kerusakan lingkungan hidup tidak dikenakan. Sementara, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan keuntungan maksimal dari pembelian Freeport (cnbcindonesia.com, 28/12/2018).

Bagi masyarakat yang berpikir, tentu akan sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Said Didu. Pasalanya selama ini nyata-nyata kekayaan bumi di pertambangan Freeport adalah milik Indonesia, bukan kepunyaan asing. Lalu mengapa harus dibeli dari asing? Terlebih kontrak karya juga akan segera berakhir. Oleh karenanya tidak salah jika Ekonom Senior UI, Faisal Basri bahkan menyampaikan pembelian tersebut sebagai sebuah kegoblokan.

Upaya yang disampaikan terkait Freeport dalam bentuk berbagai kritik ini merupakan bentuk kepedulian elemen anak bangsa terhadap masa depan negerinya. Rasa kepedulian ini terkadang memang harus ditampilkan dengan membuka topeng busuk yang sengaja tidak ditampakkan di permukaan. Namun sepanjang semuanya dilakukan dalam koridor kebaikan yang benar, semuanya bukan masuk dalam koridor kebencian.

Dan kritik terhadap kebijakan pemimpin tidak salah. Sebab kritik merupakan upaya untuk meluruskan kesalahan yang bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk kaliber pimpinan. Terlebih “Rasulullah telah mengabarkan adanya kepemimpinan orang-orang bodoh. Siapa mereka? para pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk beliau dan tidak menjalankan sunnah beliau. Beliau tidak hanya mencela pemimpinnya, namun juga mengancam orang yang membenarkannya dan membantu kedzalimannya.'’ (HR Ahmad no 14815 dan al Hakim no 244).

Maknanya Islam membolehkan adanya ktitik yang dilakukan terhadap pimpinan. Di masa Umar bin Khaththab pun, seorang wanita pernah menyampaikan kritiknya secara langsung ketika di pasar, terkait kebijakan Umar dalam penentuan besarnya mahar.

Contoh yang terjadi di masa itu justru menunjukkan Umar memperhatikan apa yang disampaikan oleh pengkritik, bukan justru memainkan tangan besinya untuk membungkam kritikan. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah mendapatkan kritikan terkait kebijakannya memberikan tambang garam di daerah Ma’rib kepada Abyadl bin Hammal. Lalu rasulullah pun menganulir kebijakannya dan tidak jadi memberikan tambang garam itu.

Bagi pemimpin yang cerdas, kebijakan Rasulullah inilah yang yang patut diteladani. Pertama, meneladani sikap menerima kritikan, sebagaimana yang dilakukan juga oleh Umar. Kedua, memperhatikan pengelolaan kekayaan alam milik warga negaranya agar tidak dimonopoli oleh seorang saja. Sebab tambang dengan deposit besar merupakan bagian dari kepemilikan umum. Islam mewajibkan kepemilikan umum ini dikelola oleh negara dan diberikan ke rakyat, bukan diberikan ke asing.

Apalagi perusahaan Freeport merupakan pengeruk tambang di bumi Indonesia dan menjadi penghasil emas terbesar di dunia. Seharusnya dikembalikan semuanya kepada rakyat dengan kedudukannya sebagai milik umum tadi. Negaralah yang harus mandiri mengelolanya.

Dalam pandangan Islam, negara adalah wakil umat yang akan melakukan pengolahan dari awal hingga akhir dan kemudian menggunakan hasilnya untuk mengurusi kebutuhan kaum muslimin. Inilah yang seharusnya menjadi fokus negara saat ini, mengambil konsep pengelolaan Islam. Fokus bagaimana caranya agar rakyat menikmati hasil dari apa yang dimilikinya, bukan justru berkutat pada bongkar pasang jabatan karena alasan kritikan.[MO/sr]


Posting Komentar