Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-"Ketika saya ditanya tentang khilafah apa islami, saya menyebutnya khilafah itu Islam karena dulu ada khilafah abbasiyah, ada khilafah utsmaniyah dan dibenarkan oleh para ulama pada waktu itu," [KH. Ma'ruf Amien, 6/1/19]

Cawapres nomor urut 02, KH Ma'ruf Amin (MA), mengatakan khilafah merupakan suatu sistem yang sesuai dengan ajaran Islam. Sistem khilafah, menurut Ma'ruf, telah dilaksanakan sejak Islam zaman dahulu.

Tulisan ini bukan dibuat untuk menjadikan Qoul (perkataan) Ma'ruf Amien sebagai dalil untuk memperjuangkan khilafah. Dalil untuk memperjuangkan khilafah adalah Al Qur'an, As Sunnah, Ijma' shohabat dan Qiyas Syar'i.

Tulisan ini hanya ingin mempertegas bahwa khilafah itu ajaran Islam, berdasarkan nas-nas Sahih, pernah dipraktikkan lebih dari 11 Abad. Karena itu, tidak ada tempat bagi siapapun yang menisbatkan khilafah sebagai ajaran diluar Islam.

Pihak-pihak yang menuding umat sedang memperjuangkan khilafah ala HTI, khilafah ala ISIS, khilafah ala-ala lainnya, sebenarnya tidak paham dengan ajaran khilafah, atau bilapun paham mereka ini adalah gerombolan orang kafir, munafik, atau siapapun yang memendam kebencian terhadap Islam.

Misalkan saja: Anda tidak bisa menuding sholatnya subuh Muhammadiyah, atau sholat subuh NU sebagai ajaran NU atau Muhammadiyah, hanya karena qunut atau tidak qunut.

Keduanya, baik sholat subuh NU yang menggunakan qunut, juga sholat subuh Muhammadiyah yang tanpa qunut, keduanya ajaran Islam. Ijtihad dalam rincian praktis saja yang berbeda, dan keduanya dibenarkan menurut Islam.

Sama saja, Anda tidak bisa menuding khilafah itu ajaran Imam Al Mawardi ketika merujuk rincian khilafah melalui kitab Al Ahkam As Shulthoniyah.

Atau khilafah ajaran Al Imam Al Qadly Asy Syaikh Taqiyudin An Nabhani ketika merinci khilafah merujuk kitab Ad Daulah Al Islam. Keduanya, baik merujuk kitab Al Ahkam As Shulthoniyah maupun kitab Daulah Al Islam tidak akan mampu menggeser posisi khilafah sebagai ajaran Islam.

Sehingga ketika rezim Jokowi membubarkan HTI dengan mencabut BHPnya, karena HTI memper-juangkan khilafah maka sesungguhnya rezim bukan sekedar anti HTI atau anti khilafah, namun sejatinya rezim Jokowi anti Islam.

Kezaliman rezim Jokowi terhadap ajaran Islam khilafah dan para pengembannya, menunjukan betapa rezim Jokowi represif dan anti Islam.

Hanya saja perkataan Ma'ruf yang menyebut tak hanya khilafah yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada beberapa sistem pemerintahan lain yang menurutnya sesuai dengan nilai-nilai keislaman perlu diperiksa. Klaim Ma'ruf yang menyebut kerajaan dan Republik juga Islami sangat keliru.

Karena baik kerajaan dan Republik, keduanya tidak meletakkan kedaulatan hukum ditangan syara'. Kerajaan meletakan kedaulatan ditangan Raja, sementara Republik memetakan kedaulatan ditangan rakyat. Keduanya, jelas batil dan tertolak oleh Islam.

Yang lebih penting untuk dikritisi adalah pernyataan MA yang menyebut khilafah ditolak di Indonesia tertolak, Karena menyalahi kesepakatan. Mukhalafatul mitsaq. Dengan dalih negeri ini sudah punya mitsaq kesepakatan, maka setiap yang tidak seusai dengan kesepakatan tertolak.

Pertanyaannya, apa yang dimaksud menyalahi kesepakatan ? Mukhalafatul mitsaq ? Menyelisihi kesepakatan para pendiri bangsa ? Kesepakatan yang mana ?

Justru yang negeri ini dibangun diatas pilar pengkhianatan. Ketika pada awal berdirinya sepakat dengan piagam Jakarta, kemudian secara sepihak dengan dalih yang tidak jelas piagam Jakarta itu dicoret dari komitmen bernegara. Pengkhianatan ini wajib diluruskan.

Kalau negeri ini berbentuk Republik, kemudian khilafah dianggap menyelisihi kesepakatan negara yang berbentuk Republik, apakah ini yang dimaksud menyelisihi kesepakatan ?

Kalau ini yang menjadi argumen, pertanyaannya umat Islam ini wajib terikat dengan 'dalih kesepakatan Republik' atau wajib terikat dengan dalil baik Al Qur'an, As Sunnah, atau apa yang ditunjuk oleh keduanya berupa Ijma' shohabat dan Qiyas Syar'i yang mewajibkan kaum muslimin menegakan negara khilafah bukan negara Republik?

Lantas, apakah umat Islam diminta terikat dengan kesepakatan bathil yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber hukum dan mencampakkan Al quran dan As Sunnah sebagai dari segala sumber hukum ? Apakah hukum jahiliyah yang diseru oleh Muhammad SAW atau hukum Al quran dan As Sunnah ?

Saya kira, sampai disini Yai Ma'ruf tidak mampu membantah argumen bahwa khilafah ajaran Islam dan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin untuk menegakan hukum Al quran dan As Sunnah sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT dan rasulnya. Dengan demikian, tidak bernilai Qoul MA yang menyebut khilafah sebagai Mukhalafatul Mitsaq. [MO/ge]

Posting Komentar