Oleh : Sumirah, M.Si

Ibu pemerhati masalah umat

Mediaoposisi.com-Beberapa hari terakhir, dimedia baik TV maupun sosmed dibanjiri berita prostitusi online yang melibatkan sejumlah artis. Tak tanggung, pelaku mendapatkan bayaran Rp 80 juta dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggannya, sementara yang lainnya dibawah itu.

Dari kasus ini, Polda Jawa Timur yang menangkap pelaku yang sedang melakukan hubungan suami istri melepasnya setelah memeriksanya selama 24 jam, dan ia selanjutnya berstatus sebagai saksi dan hanya dikenai wajib lapor kepada Polda Jatim.

Sedangkan mucikari yang menjadi perantara artis dengan pelanggan mereka ditetapkan sebagai tersangka. Karena jika mengacu pada aturan dalam KUHP, misalnya pasal tentang kesusilaan, pasal 296 atau pasal 506 yang bicara delik pelanggaran, itu semua mengacu kepada larangan tentang perbuatan memberikan fasilitas kepada perbuatan yang sifatnya memberikan sarana untuk dilakukannya prostitusi.

Sehingga wajar jika hanya para mucikari yang ditetapkan sebagai tersangka, karena dalam konteks ini jika mucikarinya tidak ada, maka pelacuran juga tidak ada. Berbeda jika praktik prostitusi melibatkan anak sebagai PSK dibawah umur, maka konsumen bisa dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak.

Begitulah kondisi di Indonesia di era demokrasi sekarang ini, Undang-Undang yang ada belum mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Contoh kasus prostitusi online diatas, pelaku dan pelanggan yang jelas-jelas tertangkap sedang melakukan hubungan suami istri tidak bisa dijerat hukum.

Kondisi hukum di Indonesia memang seperti itu, sampai saat ini belum ada pasal atau KUHP yang bisa menjerat pelaku dan pelanggan yang melakukan perzinahan. Pemerintahpun tampak tidak serius menangani kasus prostitusi termasuk prostitusi online.

Kasus sebelumnya pada tahun 2015 dimana terjadi prostitusi online yang melibatkan artis, sang mucikari hanya dijatuhi hukuman satu tahun 4 bulan setelah terbukti melanggar pasal 296 KUHP tentang kesusilaan, sementara pekerja seks dan konsumennya berstatus sebagai saksi.

Tidak hanya prostitusi online, prostitusi yang lainpun sama seperti itu. Berapa banyak tempat lokalisasi di Indonesia yang tetap masih beroperasi walaupun sudah dibubarkan.

Memang susah untuk menghilangkan, bisa jadi ada pejabat atau aparat yang membekingi dan mendapat keuntungan dari bisnis ini. Bisnis prostitusi atau bisnis ‘esek esek’ akan terus ada selama tidak ditangani dengan serius, pemerintah sendiri mendapatkan keuntungan dari pajak bisnis ini.

Para mucikari tentu mendapatkan keuntungan. Dari para pelaku PSK mereka juga butuh secara ekonomi, selain ada juga hanya demi gaya hidup. Sedangkan pelanggan mereka bebas untuk menyalurkan syahwatnya tanpa ada pertanggungjawaban, kasih sayang, penafkahan seperti dalam pernikahan.

Dengan berbagai macam keuntungan yang bisa didapatkan, bahkan oleh pemerintah, maka wajar jika bisnis ini masih berkembang sampai saat ini. Alih-alih menangkap, pelaku kemaksiatanpun tidak bisa ditangkap dengan alasan tidak ada pasal yang bisa menjerat.

Kondisi seperti ini palah hanya akan membiarkan subur selama masih banyak yang merasa diuntungkan dan menikmati sekalipun memunculkan kerusakan moral di tengah-tangah  masyarakat.

Masihkan kita berharap pada demokrasi?
Jika kita lihat setiap kasus prostitusi dari tahun ke tahun, ada mucikari yang tertangkap atau para PSK yang direhabilitasi di dinas sosial, tetap saja bisnis ini menjamur.

Karena hukum yang ada tidak membuat jera para pelaku, bahkan tidak ada hukuman bagi mereka para pelaku PSK  ataupun pelanggan. Mereka bebas melakukan transaksi dimanapun selama tidak ada pihak yang dirugikan yang mengadukan kasusnya.

Akankah kita terus berharap pada hukum seperti ini di Indonesia? yang masih belum membuat jera atau menuntaskan masalah prostitusi, yang notabene hukum di Indonesia adalah hukum buatan manusia.

Kita sebagai umat Islam sebenarnya sudah ada aturan yang komprehensif. Islam memiliki solusi tuntas atas semua problema hidup manusia, baik secara individu, masyarakat ataupun negara. Islam memiliki aturan dalam mengatasi kemaksiatan dengan sanksi yang tegas.

Untuk masalah prostitusi yang mengumbar bisnis seks yang sebenarnya adalah praktik perzinahan, Islam memiliki aturan.

Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam bingkai yang indah. Islam menghargai ghorizah nau’ (naluri melestarikan jenis) dan menyalurkan kebutuhan seks dalam bingkai pernikahan, bahkan ada syariat poligami bagi laki-laki. Ada aturan mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam Al Quran surat al Israa ayat 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".

Ayat ini mengandung larangan yang kuat. Segala sesuatu yang mengantarkan atau mendekati zina tentu saja dilarang, seperti berkhalwat (berdua-duaan dengan lawan jenis), ikhtilat (campur baur antara laki-laki dan perempuan), mengumbar aurot, pandangan mata yang liar, pikiran dan hati yang kotor, tontonan porno. Kesemuanya ini bisa menghantarkan pada perzinahan.

Dan hukuman bagi para pelaku zina sangatlah berat yaitu cambuk bagi pelaku zina yang belum menikah dan hukuman rajam sampai mati bagi pelaku zina yang sudah menikah. Dan pada saat eksekusi hukuman ini dipertontonkan kepada khalayak ramai.

Hikmah dari pelaksanaan hukuman ini akan membuat para pelaku merasa jera dan tidak akan pernah melakukannya kembali dan bagi masyarakat yang melihat proses eksekusi akan takut jika melakukannya dengan melihat hukuman yang akan mereka terima.

Dengan hukuman yang seperti ini, tentulah membuat jera para pelaku yang tentu saja orang lain tidak akan berani untuk melakukannya apalagi membisniskannya dalam bisnis prostitusi. Tentu saja hal ini hanya bisa diwujudkan jika Islam diterapkan secara kaffah dalam ranah negara dalam bingkai Daulah Khilafah Minhajjin Nubuwwah.[MO/ge]

Posting Komentar