Oleh: Fitria, S.TP
(Aktivis, Alumni Tekper Universitas Sriwijaya)

Mediaoposisi.com-  Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia amatlah berlimpah sehingga negeri ini dijuluki dengan zambrut katulistiwa. Indonesia kaya akan flora, fauna dan barang tambang seperti minyak bumi, batubara, gas alam, emas, nikel, tembaga dan berbagai bahan tambang
lainnya.

Salah satu daerah yang menyimpan potensi sebagai lumbung energi baru di Indonesia yaitu Sumatera Selatan yang memiliki sumber daya energi seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan panas bumi yang tersebar luas dan melimpah. Sumber energi ini untuk pembangunan ketenagalistrikan dan penyediaan energi bahan bakar dan industri.

Berdasarkan data potensi/cadangan batubara yang ada di Sumsel memiliki 22,24 miliar ton (48% dari total sumber daya batubara di Indonesia) yang tersebar di 8 kabupaten yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Lahat, Musi Rawas, OKU, OKUT, OKI, Muara Enim dan Kota Prabumulih. Bahkan berdasarkan laporan penelitian oleh NEDO Jepang pada tahun 2008 potensi batubara Sumsel mencapai 47,1 miliar ton (3/4/2018, sumsel.tribunnews.com).

Misalnya maraknya aktivitas pertambangan batubara di kawasan Bukit Sehile yang merupakan bagian dari Bukit Barisan, tak lepas dari hasil kajian yang menunjukkan potensi batubara di
Lahat sekitar 58 juta ton dengan kualitas terbaik (6.000 - 7.000 kalori) yang terbagi dalam beberapa blok. Tak heran jika ada lebih 22 perusahaan batubara disekitar bentang alam Sehile, khususnya di dua kecamatan, Merapi Selatan dan Merapi Barat.

Adapun di Kabupaten Lahat sendiri, terdapat 36 perusahaan batubara yang beroperasi, dengan total area konsesi 31.454,4 hektar. Seperti telah banyak diketahui, di Indonesia khususnya sepanjang pemerintah orde baru, individu atau swasta bisa mendapatkan hak yang diberikan oleh penguasa pada waktu itu untuk menguasai dan mengeksploitasi potensi-potensi sumber daya alam.

Tak heran jika saat ini sektor pertambangan khususnya batubara banyak dikelola oleh individu atau pihak swasta. Tak jarang dibeberapa wilayah eksplorasi tambang batubara menimbulkan konflik antara warga sekitar dengan perusahaan tambang.

Konflik penambangan batubara yang melibatkan masyarakat dan perusahaan pertambangan batubara di sumatera selatan khususnya di wilayah Kabupaten Lahat pasca diterbitkannya UU No.4 Tahun 2009 tentang minerba semakin meningkat. Setidaknya mulai dari proses perizinan, pembebasan lahan, eksploitasi sampai pengangkutan selalu menimbulkan konflik (26/11/2018, lahathotline.com).

Hal serupa juga terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Warga Batumarta Kab. OKU menolak penambangan batubara dan melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD OKU, kamis (13/9/2018). Massa menolak berdirinya perusahaan Batubara PT.Selo Agrodedali di lingkungan mereka.

Salah satu tuntutan warga dalam aksinya ini yaitu menuntut agar DPRD OKU menghentikan seluruh aktifitas penambangan dan menjadikan Batumarta sebagai kawasan agrobisnis yang dituangkan dalam Rencana tata ruang wilayah OKU. (tribunsumsel.com)

Warga merasa keberatan dan menolak keberadaan aktivitas penambangan di wilayah tempat tinggal mereka karena khawatir akan menimbulkan dampak buruk. Pertambangan pastilah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Bukan hanya merusak hutan bersama kekayaan flora dan faunanya, menimbulkan pencemaran air dan udara, mendorong pemanasan global, memiskinkan rakyat.

Aktivitas penambangan hanya mengambil seluruh sumber daya alam yang ada tanpa memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan, akhirnya setelah aktivitas penambangan selesai maka daerah bekas tambang ditinggalkan begitu saja.

Padahal seharusnya kegiatan penambangan harus diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan pemangku kepentingan, kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (green mining), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (monitoring) berkelanjutan, melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi.

Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejateraan masyarakat. Hal inilah yang luput dari perhatian negara, seharusnya negaralah yang wajib mengelola
berbagai tambang sumber daya alam di dalam negeri bukan malah diserahkan kepada pihak swasta.

Inilah dampak buruk dari kapitalisme, karena dalam pandangan kapitalis bahwa pemilik modallah yang berhak untuk menguasai berbagai sektor penting termasuk SDA yang posisinya sangat menguntungkan bagi para kapitalis. Pengelolaan potensi SDA dalam sistem kapitalis banyak membawa kerusakan.

Dalam pandangan kapitalis, kekayaan alam termasuk tambang batubara harus dikelola oleh individu atau swasta karena ini merupakan ciri utama sistem kapitalis. Dimana kepemilikan individu atas alat-alat produksi dan distribusi dalam rangka mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Menyerahkan pengelolaan SDA oleh negara kepada pihak asing atau swasta merupakan sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh negara.

Semua kekayaan alam yang terkandung didalam bumi pertiwi harusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, seperti diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Hal ini mengharuskan seluruh hasil baik itu dari sektor pertambangan dan sektor lainnya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Fakta yang terjadi saat ini amatlah bertentangan dengan peraturan tersebut, negara yang menerapkan sistem demokrasi dengan paham kapitalisme yang melegalkan swasta dan asing menguasai SDA untuk kepentingan mereka semata.

Berbeda dengan kapitalis, dalam syariah islam, hutan, air dan energy yang berlimpah merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara bukan oleh individu atau swasta. Paradigma pengelolaan sumberdaya alam milik umum yang berbasis swasta (corporate based management) harus dirubah menjadi pengelolaan milik umum oleh negara (state based management) dengan tetap berorientasi kelestarian sumber daya (sustainable resources principle).

Dimana hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum maupun dalam bentuk lainnya. Pendapat bahwa sumber daya alam milik umum harus dikelola oleh negara untuk hasilnya diberikan kepada rakyat dikemukakan oleh An-Nabhani berdasarkan pada hadist riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abyadh Bin Hamal.

Dengan demikian, untuk mengakhiri kisruh pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana yang terjadi saat ini maka kita harus kembali pada ketentuan syariah islam. Selama pengelolaan sumberdaya alam didasarkan pada aturan-aturan sekular kapitalis, tidak diatur dengan syariah islam maka kesejahteraan rakyat tidak bisa terwujud.

Pemerintah harus memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya alam negeri ini yang sesungguhnya sangat melimpah. Terbukti, ditengah berlimpahnya sumberdaya alam kita, mayoritas rakyat negeri ini miskin. Pasalnya sebagian besar kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh segelintir orang, terutama pihak asing, bukan oleh rakyat kebanyakan.

Pemerintah sudah seharusnya mengembalikan fungsi BUMN untuk menjalankan tugasnya agar SDA tidak dikuasai oleh swasta. Misalnya hanya BUMN yang berhubungan dengan tambang saja yang mengelola tambang batubara, emas, perak dan tambang lainnya yang ada dinegeri ini. Apabila aktivitas penambangan sepenuhnya dikelola oleh negara maka dana yang dihasilkan sepenuhnya akan masuk ke dalam kas negara dan bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Pemanfaatan seoptimal mungkin sumber daya alam itu hanya mungkin bila BUMN yang menangani semua kekayaan milik umum itu dikelola secara professional dan amanah. Dengan efisiensi , dana yang diperoleh bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, selain BUMN itu juga bisa berjalan dengan baik. Rakyat makmur sejahtera, negara tidak perlu berutang kesana kemari.

Pentingnya peran negara dalam menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat islam karena banyak ketentuan syariah yang berurusan dengan hajat orang banyak, seperti pengelolaan sumberdaya alam. Tanpa peran negara yang menerapkan syariah islam, rakyat secara umumlah yang dirugikan, sebagaimana yang terjadi saat ini. Wallahu a’lam bi ash-shawab [MO/ra]

Posting Komentar