Oleh: Susi Maryam Mulyasari S.Pdi

Mediaoposisi.com-Sebagaimana yang telan di lansir dari republika.co.id BPJS Kesehatan akan menetapkan skema urun biaya dengan peserta untuk tindakan medis tertentu. Tindakan medis itu yang berpotensi memiliki penyalahgunaan dikarenakan selera atau perilaku peserta.

Kebijakan ini sontak menuai protes dari banyak kalangan, menurut BPJS Watch kebijakan penetapan urun biaya bagi peserta BPJS jelas tidak tepat sasaran, Pasalnya, penyalahgunaan layanan kesehatan tidak hanya dari peserta, melainkan juga pihak rumah sakit (RS) dan dokter.

Ambil contoh, berdasarkan aduan yang diterima BPJS Watch, seorang ibu mengaku pernah dipaksa dokter di sebuah RS untuk melakukan operasi persalinan caesar. Padahal, ia mengklaim mampu melahirkan secara normal. (CNNIndonesia).

Deputi Direksi Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief mengungkapkan urun biaya yang dibebankan pada masyarakat sebesar Rp 10 ribu setiap kali kunjungan rawat jalan di rumah sakit tipe C dan D juga klinik utama,  serta Rp 20 ribu untuk rumah sakit tipe A dan B. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan.  Penetapan urun biaya paling tinggi Rp 350 ribu untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu tiga bulan.

Selain itu untuk peserta yang mengklaim layanan BPJS rawat inap dikenakan urun biaya sebesar 10 persen dari total biaya yang harus ditanggung oleh BPJS.  Sebagai contoh misalkan ada seseorang peserta BPJS mengalami kecelakaan dan menghabiskan biaya sekitar 10 juta, maka besar urun biaya yang di bayar oleh pasien sebesar Rp 1 juta 10 persen dari total biaya, oleh karena itu besar biaya yang harus di bayar oleh BPJS sebesar 9 juta.

Kebijakan zalim menyengsarakan rakyat
Apapun alasannya fasilitas kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah bagi rakyatnya.  Penetapan kebijakan urun biaya bagi peserta BPJS yang tertuang di dalam PMK 51/2018  jelas-jelas menzalimi rakyat, betapa tidak?  kita bisa bayangkan seseorang yang jelas-jelas dari kalangan ekonomi rendah menggunakan fasilitas BPJS dengan biaya iuran tertentu, mengalami kesusahan dua kali, susah memenuhi iuran bulanan ditambah susah membayar biaya yang dikenakan dari setiap menggunakan fasilitas BPJS.

BPJS merupakan badan yang di buat untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional (JKN) sudah bermasalah sejak awal, karena JKN yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui lembaga kesehatan BPJS merupakan asuransi murni yang semua iurannya di limpahkan kepada rakyat, pola semacam ini adalah bentuk pengalihan kewajiban negara sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi kebutuhan kesehatan rakyat dengan fasilitas kesehatan gratis kepada rakyat, artinya rakyat wajib memenuhi kebutuhan kesehatannya sendiri.

Kalau kita cermati disepanjang penyelenggaraan BPJS syarat akan kepentingan para pemilik modal (kapitalis) yang bermain di balik kebijakan penyelenggaraan BPJS, selain itu dana yang terhimpun dari rakyat melalui iuran bulanan sangat besar untuk diinvestasikan diusaha yang lain. 

Jaminan Kesehatan Gratis Berdasarkan Islam
Mari kita komparasikan dengan konsep Islam dalam penyelenggaraan fasilitas kesehatan gratis bagi rakyatnya.  Islam memiliki paradigma bahwa kesehatan, keamanan dan pendidikan merupakan hal urgen yang harus dipenuhi oleh negara bagi rakyat nya karena ketiga adalah kebutuhan dasar, oleh karena itu penguasa dalam hal ini adalah kepala negara wajib merealisasikan kebijakan yang menopang terselenggaranya kebutuhan dasar tersebut secara cuma-cuma tanpa di pungut biaya sepeserpun. 

Kalau kita lihat konsepsi perencanaan anggaran belanja Negara, terutama Negara yang berasaskan islam yaitu khilafah, telah memiliki sistem perencanaan APBN yang baku mengacu pada ketetapan syara (ketetapan Allah Swt). untuk mengetahui dari mana sumber penerimaan Negara sehingga mampu merealisasikan fasilitas kesehatan gratis, maka kita bisa mengetahuinya dari pos penerimaan pendapatan yaitu diantaranya dari pengelolaan asset/sumberdaya kepemilikan umum yang meliputi sumber daya alam, sumberdaya perhutanan, sumberdaya barang tambang, sumber daya perikanan dll.

Melihat realitas Indonesia adalah Negara terkaya di dunia akan sumber daya Alamnya, seharusnya Indonesia mampu menyelenggarakan fasilitas kesehatan gratis, namun faktanya SDA yang melimpah ruah di rampok oleh komprador-komprador asing (kapitalis global) yang berkolaborasi dengan para penguasa negera ini, dengan mengatas namakan investasi atau membuka lapangan pekerjaan yang akhirnya mampu menyerap penganguran, namun yang terjadi adalah kita menjadi “jongos” di negeri sendiri, kita kalah bersaing dengan para tenaga kerja asing yang sengaja di impor dari Negara lain.

Satu-satunya harapan yang bisa kita ikhtiarkan untuk perubahan negeri ini adalah Islam, maka perjuangan untuk melanjutkan kehidupan Islam harus kita dukung, bahkan menjadi bagian didalamnya, karena hanya Islam lah satu-satunya sistem yang akan menyelesaikan seluruh persoalan yang melanda negeri ini.

Allah Swt sampaikan di dalam QS. Thaha ayat 124
Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit[MO/sr]

Posting Komentar