Oleh: Yuyun Novia
(Revowriter Chapter Bogor)

Mediaoposisi.com-Berkualitas rendah, tidak memiliki kesiapan, dan tak terencana secara matang, itulah citra proyek infrastruktur di Indonesia menurut Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim. Pernyataan ini ia sampaikan berbarengan dengan pengumuman pengunduran dirinya per 1 Februari setelah tujuh tahun menduduki jabatan itu. Sungguh penilaian yang amat sarkas tanpa tedeng aling-aling dari level lembaga kelas dunia yang ditujukan pada Indonesia.


Satu-satunya program andalan dan jualan utama pada kampanye Pilpres kubu Jokowi adalah pembangunan infrastruktur. Berbagai proyek infrastruktur penting ditargetkan selesai sebelum April 2019, saat perhelatan akbar Pilpres akan digelar. Jokowi secara terbuka pada pertemuan tahunan Bank Indonesia 2018 di JCC mengakui hal itu.

Ia meminta jalan tol Bakauheni ke Palembang bisa selesai sebelum April 2019. RI 1 bahkan terang-terangan mengakui bahwa selesainya jalan tol itu sebagai jualan kampanye. "Udah kita blak-blakan saja", ujar Jokowi disambut tawa hadirin.

334 halaman dalam laporan ini memuat pandangan Bank Dunia terhadap proses perencanaan, pembiayaan, maupun pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam proses penyusunan laporan ini, Bank Dunia bekerja sama dengan sejumlah kementrian dan lembaga pemerintah di Indonesia. Akurasi data dalam laporan ini menyiratkan masalah serius. Ada masalah fundamental dalam program infrastruktur era Jokowi.

Waktu pembangunan proyek yang digeber harus selesai sebelum hajatan Pilpres menjadikan infrastruktur terkesan "asal jadi". Mirisnya, saat kritik dituai, Rezim Jokowi melempar tanggung jawab dengan dalih itu proyek lanjutan dari pemerintah sebelumnya. Citra yang baik-baik diklaim prestasi sendiri, saat tercium busuknya, menuding pihak lain. Khas karakter orang yang haus pencitraan dan takut elektabilitas anjlok jelang jualan kampanye Pilpres.

Pesan moral dari kritik pedas ini adalah pemerintah harus mawas diri dan rendah hati. Tanggung jawab negara sangat luas cakupannya, jangan sombong hanya dengan capaian infrastruktur, apalagi hasil ngutang dari asing. Mengayomi rakyat harus diresapi sebagai amanah kepemimpinan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Ilahi. Bukan hanya tampil peduli di depan kamera demi siklus lima tahunan saja.

Presiden negeri mayoritas Muslim baiknya pandai menepati janji. Bukan jago obral janji tapi di akhir periode malah membuat rakyat gigit jari. Berbagai proyek infrastruktur memang hak rakyat, bukan bahan jualan kampanye hasil klaim modal gunting pita.

Seluruh penduduk Indonesia di pusat kota hingga pelosok desa bahkan hutan belantara berhak mendapat layanan infrastruktur memadai. Jangan klaim pembangunan untuk rakyat tapi hasil ngutang dan hasilnya dijual pada pihak swasta. Itu namanya membohongi rakyat, karena ujung-ujungnya rakyat tetap harus bayar juga, ya hutangnya juga tarif tolnya.

Pemimpin negeri Muslim seperti Indonesia harus mengedepankan semangat melayani ketimbang klaim sana-sini. Infrastruktur jangan hanya untuk pencitraan, tapi harus sanggup dipertanggungjawabkan, baik perencanaan, tata kota, tata kelola serta pembiayaannya.[MO/sr]



Posting Komentar