Oleh: Heniheniera

Mediaoposisi.com-Kementerian Perdagangan memastikan Indonesia akan kedatangan 60 ribu ton jagung impor hingga Maret 2019. Jumlah ini diperoleh setelah pemerintah memutuskan menambah impor jagung untuk kebutuhan pakan ternak sebanyak 30 ribu ton, Februari mendatang.

Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan kementrian pertanian (kementan) yang menyatakan bahwa produksi padi dan jagung mencapai target peningkatan, sehingga tidak perlu mengimpor.

Bayaknya kebutuhan pasar yang harus dipenuhi menjadi salah satu alasan negara untuk mengimpor dari negara lain. Memang Hal ini menjadi fakta yang mengejutkan ketika Indonesia merupakan negara yang memiliki tanah yang subur dan kaya akan sumber daya alam, tapi harus mengimpor bahan makanan dari negara lain.

Adanya kebijakan impor ini akan memberi dampak buruk bagi negara, terumatama bagi petani lokal, yang akan mengalami kerugian, karena sulitnya menjual hasil panen.

Tidak adanya keseriusan pemerintah dalam hal pangan adalah bukti pemerintah tidak melindungi petani lokal. Hal ini membuktikan pula pemerintah memang tidak mempunyai visi kedaulatan pangan karena masih tergantung pada impor.

Untuk memghentikan impor ini negara harus punya visi yang jelas dengan sistem ekonomi yang adil tidak pro pada kapitalis. Sayangnya negara neoliberal saat ini tidak bisa mengelola dan memelihara ketahanan pangan secara mandiri, dan bergantung pada asing.

Memang dalam islam aktivitas ekspor impor pada suatu negara diperbolehkan karena merupakan bagian aktivitas perdagangan yang masuk pada aspek muamalah, baik secara bilateral maupun multilateral.
Sebagaimana Allah SWT berfirman:
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al Baqarah: 275).

Namun dalam Islam, kebijakan tersebut sangat dilarang apabila merugikan dan menyebabkan rakyat sengsara, dalam hal ini yaitu para petani.

Dalam sistem islam pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengurusi rakyatnya, tidak mengabaikan hak rakyat hingga memberlakukan kebijakan zalim. Pemerintah akan memperhatikan rakyatnya termasuk dalam urusan pangan, karena negara berkewajiban melindungi kepentingan warga negaranya dan mencegah ketergantungan kepada asing.

Hanyalah sistem islam yang mampu memecahkan setiap permasalahan umat, termasuk perihal pangan, dengan menjalankan syariah Islam dan dibawah naungan Khilafah.[MO/sr]



Posting Komentar