Oleh: Tri S, S.Si

(Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi)

Mediaoposisi.com-  Keberhasilan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam merealisasikan penerimaan negara di 2018 dianggap semu karena bukan murni dari kinerja pemerintah (detikfinance.com, 3/1/2019).

Realisasi penerimaan negara tahun 2018 berhasil tembus 102,5% atau setara Rp 1.942,3 triliun dari target Rp 1.894,7 triliun. Namun, hal itu karena fenomena naiknya harga minyak dunia, bukan faktor kunci kinerja pemerintah yang berasal dari pajak.

Jika Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi selama 2018 berada di level 5,15% , maka produk domestik bruto (PDB) menurutnya ada di angka Rp 24.288,6 triliun. Artinya, dengan penerimaan pajak tahun 2018 hanya sebesar Rp 1.315,9 triliun, maka rasio penerimaan pajak terhadap PDB atau tax ratio definisi sempit versi pemerintahan saat ini adalah sebesar 9,2%.

Menurut Gede, berdasarkan data Bank Dunia bahwa besaran tax ratio tahun 2018 sebesar 9,2% ini bukan saja yang terburuk selama 4 tahun pemerintahan rezim ini, melainkan juga yang terendah dalam 45 tahun terakhir perjalanan sejarah Indonesia.

Oleh karena itu, dia menilai bahwa keberhasilan pemerintah dalam mengamankan penerimaan negara tahun 2018 adalah prestasi yang semu bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengapresiasi pencapaian Kementerian Keuangan dengan penerimaan negara mencapai 100 persen atau sebesar Rp 1.894,7 triliun (liputan6.com, 31/12/2018).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Alat yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia adalah Produk Domestik Bruto dan Pendekatan National Bruto, namun keefektifan dari dua pendekatan ini akan dilihat pula dari aspek teori ekonomi Islamnya.

Yang akan memberi gambaran bagaimana Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai data yang adil dan nyata. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia walau mengalami kenaikan, namun hal tersebut juga dibarengi dengan kesenjangan ekonomi yang masuk dalam kategori mengkhawatirkan, hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah yang belum mampu meningkatkan pendapatan
masyarakat.

Jika melihat kaidah ekonomi Islam dalam pengeluaran negara, pemerintah belum sesuai dengan kaidah tersebut karena lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur. Pendapatan yang masih rendah di Indonesia di karenakan penguasaan faktor-faktor produksi yang di pegang oleh segelintir orang yang mempunyai modal besar serta rendah kualitas SDM yang disebabkan kurangnya pelatihan dan pendidikan.

Islam memberikan solusi dari masalah ini berupa, Islam mewajibkan setiap manusia untuk bekerja dengan tidak menggantikan manusia dengan mesin sebagai faktor produksi, pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan pembangunan SDM, penggunaan tanah dan modal diprioritaskan untuk umum bukan untuk sekelompok orang, dan pendistribusian zakat produktif bagi masyarakat, serta investasi di gunakan untuk sektor riil yang melibatkan masyarakat umum.

Rakyat terus dibodohi dengan angka-angka yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan hidup mereka. Konsep ekonomi kapitalis memang hanya mengukur kesejahteraan dari angka-angka. Faktanya, yang diuntungkan bukan rakyat, tapi para kapitalis. Hanya sistem ekonomi Islam sebagai solusi, sebuah sistem ekonomi yang tegak dalam Negara Khilafah yang menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat. [MO/ra]

Posting Komentar