Oleh : Lia Destia 

Mediaoposisi.com- Seperti yang kita ketahui, Indonesia menerapkan sistem kapitalisme demokrasi sebagai bentuk pemerintahannya. Demokrasi sendiri merupakan bentuk pemerintahan dimana setiap warga bebas untuk menentukan keputusan yang akan merubah hidupnya. Di dalam bentuk pemerintahan ini pula, warga negara bisa berpartisipasi dalam menentukan perumusan, pembuatan serta pengembangan hukum.

Selain itu, salah satu prinsip yang ada di dalam demokrasi ialah memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk mendapatkan kebebasan dalam beberapa hal, salah satu diantaranya adalah kebebasan berpendapat untuk menyampaikan aspirasi. Namun sepertinya kebebasan berpendapat ini baru saja telah dilanggar oleh salah satu perusahaan BUMN yakni PT. Inalum.

Baru-baru ini ramai kabar tentang pemecatan Muhammad Said Didu dari jabatannya sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia merasa terhormat atas keputusan tersebut meskipun juga menyayangkan alasan pemberhentian dirinya. Dilansir dari solo.tribunnews.com (Sabtu, 29/12/2018) Said dipecat karena ia dianggap tidak sejalan dengan pemilik saham Dwi Warna, dalam hal ini adalah Menteri BUMN.

"Hari Ini saya merasa terhormat krn :
1) dilakukan RUPS Luar Bisa PPTBA dg agenda tunggal memberhentikan saya, dan
2) alasan pemberhentian saya krn dianggap TIDAK SEJALAN dengan pemilik saham Dwi Warna (Menteri BUMN)," tulisnya di akun Twitter @saididu, Jumat (28/12/2018).

Didalam cuitan lain, Said Didu juga memberikan klarifikasi terkait pemberhentiannya.
"Saya selalu bertindak menjaga kerusakan terhadap BUMN. Kalau yg merusak adalah pemerintah maka saya akan kritisi juga. BUMN itu milik NEGARA bukan milik PENGUASA. smg paham."
Dilansir dari medan.tribunnews.com (Jumat, 28/12/2018), beberapa waktu yang lalu Said Didu menilai langkah Pemerintah Indonesia melalui PT. Inalum untuk mengambil alih 51,2 persen saham Freeport Indonesia tidak luar biasa.

"Kalau kita sampaikan secara objektif. Freeport ini adalah langkah biasa," kata Said.
Menurutnya, pencapaian tersebut tidak perlu menjadi suatu hal yang sangat dielu-elukan lantaran pemerintahan sebelumnya juga pernah melakukan semacam hal tersebut yakni ketika Indonesia mengambil PT. Inalum dari Jepang dengan membayar menggunakan anggaran APBN.

"Tidak perlu ada overdosis yang berlebih, karena pernah terjadi juga pada 2013. Jadi (ini) suatu langkah korporasi biasa," ucapnya.

Menurut Said, ada lima hal yang terjadi ketika pengambilalihan saham Freeport. Yang pertama adalah habisnya kontrak dan harus diperpanjang sebelum 2021. Kedua, adanya kewajiban memenuhi Undang-Undang Minerba. Ketiga, Freeport mau menjual sahamnya. Keempat, PT Inalum bisa mendapatkan utang untuk membeli. Kelima kebijakan pemerintah yang mendukung.
"Jadi lima hal sekaligus terjadi. Apakah ini langkah bagus? Analisis saya ini langkah terbaik dari pilihan yang banyak yang memang ribet," kata dia.

PT. Inalum merupakan pihak yang menyampaikan permintaan Said Didu untuk dipecat. PT. Inalum adalah “pemborong” ke-51,2 persen saham Freeport senilai 3,85 milliar dolar AS tersebut.
Kejadian diatas menjadi bukti nyata bahwa negara yang saat ini menerapkan sistem kapitalisme demokrasi justru prinsipnya malah dilanggar sendiri oleh PT. Inalum yang notabene merupakan BUMN terbesar di Indonesia. Inilah bukti kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi hanyalah omong kosong belaka ketika suara kebenaran yang disampaikan.

Padahal memberikan aspirasi atau mengkritik penguasa merupakan suatu hal yang terdapat dalam hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang adil (haq) kepada penguasa (sulthan yang zalim)." (HR.Abu Dawud no.4.346, Tirmidzi no. 2.265, dan Ibnu Majah no 4.011)

Barangsiapa diantara kamu yg melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dgn tangannya, jika ia tdk mampu maka dgn lidahnya, jika tdk mampu maka dgn hatinya & itulah selemah2 iman “(HR.Muslim)

Selain itu juga terdapat ayat di dalam Al Qur’an untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar kepada siapapun.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. At Taubah:71).

Bahkan pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab ra, beliau pernah ketika berpidato dikritik secara langsung oleh seorang muslimah. Kisah ini diabadikan dalam kitab tafsir Ad Durrul Mantsur fi Tafsiril Ma'tsur karya Syeikh Jalaluddin As Suyuthi. Kisah itu dikutip pada bab penjelasan Surat An Nisa ayat 20.

Pada suatu hari Khalifah Umar bin Khattab ra naik ke atas mimbar dan memberikan pidato.
" Wahai orang-orang, jangan kalian banyak-banyak dalam memberikan mas kawin kepada istri. Karena mahar Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya sebesar 400 dirham atau di bawah itu. Seandainya memperbanyak mahar bernilai takwa di sisi Allah dan mulia, jangan melampaui mereka. Aku tak pernah melihat ada lelaki yang menyerahkan mahar melebihi 400 dirham."

Didalam riwayat lain, Khalifah Umar bin Khattab ra mengatakan bahwa ia akan memangkas kelebihan mahar yang diberikan suami kepada istrinya. Kelebihan itu akan dimasukkan ke dalam kas Baitul Mal.

Namun ketika baru saja selesai berpidato, tiba-tiba seorang muslimah berdiri dan memberikan protes.
" Hai, Amirul Mukminin, kau melarang orang-orang memberikan mahar kepada istri-istri mereka lebih dari 400 dirham?" protes wanita itu.
" Ya," jawab Khalifah Umar.
" Apakah kau tidak pernah dengar Allah menurunkan ayat (melafalkan penggalan ayat 20 Surat An Nisa)," kata wanita itu.
Protes itu justru disambut hangat oleh Khalifah Umar bin Khattab ra yang langsung beristighfar dan menjawab,”Tiap orang lebih paham ketimbang Umar”.

Kemudian Khalifah Umar naik lagi ke atas mimbar dan mengatakan "Wahai khalayak, tadi aku larang kalian memberikan mahar kepada istri melebihi 400 dirham. Sekarang silakan siapa pun memberikan harta (sebagai mahar) menurut kehendaknya", ucapnya.

Dari kisah Khalifah Umar dan ayat serta hadits diatas sudah jelas bahwa di dalam syariat Islam memberikan kritik atau mengoreksi bukanlah suatu hal yang salah dan pelakunya harus dihukum. Apalagi dalam hal ini memberikan kritik terhadap penguasa, tentu saja dalam Islam justru menjadi suatu hal yang wajib.

Maka dari itu jelaslah bahwa sistem Islam lebih baik dalam menyikapi seorang yang mengkritik penguasa. Jelas sangat berbeda dengan sistem demokrasi yang saat ini diterapkan dimana mengkritik penguasa malah mendapatkan surat pemberhentian kerja atau termasuk dalam ujaran kebencian. Wallahu ‘alam.[MO/sr]

Posting Komentar