Oleh: Fahmiyah Tsaqofah Islamiy

Mediaoposisi.com-  Fakta keberhasilan seorang artis yang dapat menjual kehormatan dirinya dengan rogoh kocek sebesar 80 juta membawa reaksi pro-kontra ditengah masyarakat. Bahkan parahnya ada yang memuncratkan komentar dengan membandingkan pelaku prostitusi 80juta dengan uang bulanan
Istri.

Perzinahan memang merupakan perilaku amoral dalam pandangan agama dan budaya. Namun, realita prostitusi di kalangan manapun selama sistem Demokrasi-Kapitalis masih beroperasi di negeri ini akan menghalalkan perilaku bejat semacam ini terus berulang dan berulang, walaupun reaksi pro maupun kontra yang bagaimanapun mencuat di kalangan masyarakat, walaupun pohak keamanan bertindak mengusut kasus dengan cara apapun.

Mengapa ? Karena mindset masyarakat telah menjauh dari agama. Bahkan penerapan sistem sosial
oleh negara lahir dari paham sekularisme. Akhirnya, menjamurnya praktik prostitusi sudah menjadi hal yang biasa. Berulangkali media memberitakan kasus yang terjadi pada masyarakat kalangan bawah, menengah, maupun atas.

Yang menjadi luar biasa dari kasus yang baru baru ini terjadi adalah besarnya nominal transaksi antara kedua pihak yang melakukan seks, serta pelaku prostitusi yang diketahui merupakan aktris selebriti.

Berita ini semakin memanas tatkala para pejuang feminisme menyoroti warta beberapa nama media
massa yang hanya mengekspos secara detail kasus ini pada sosok VA namun mengenyampingkan pemberitaan konsumennya. Kasus ini menjadi golden ticket bagi kaum feminis untuk menyebarkan
ide ide berbahaya melalui apa yang mereka sebut mendiskreditkan perempuan.

Statement-statement ini menggiring masyarakat, khususnya perempuan pada upaya masifnya memposisikan wanita setara dengan pria. Lagi-lagi mereka menjauh dari ajaran Islam yang dengan adil memposisikan fungsi pria dan wanita pada porsinya masing-masing serta menyamakan keduanya
dalam konsep keimanan.

Kasus VA memang menjadi momen meningkatkan premi media. Dengan pemberitaan kasus yang detail mengenai pelaku, tempat kejadian, nominal, barang bukti, dan sebagainya dapat lebih efektif
menjaring minat pembaca pada media terkait yang ujungnya berakibat pada ajang baku hantam
berbagai pihak.

Lalu apa yang dimaksud sebagai lingkaran roda prostitusi sistemik yang melilit kasus VA?
Artinya, kasus ini tak lain bersumber dari penerapan tata sosial yang tidak mencegah terjadinya perilaku bejat prostitusi dan hukum pidana yang tidak memberikan efek jera kepada pelakunya.

Di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat
digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 dan
Pasal 506 KUHP.

Selain itu, kebebasan berpendapat dan berperilaku tanpa batasan yang jelas selalu dilindungi oleh payung HAM, akibatnya mindset masyarakat beriklim kapitalis hari ini tak pernah menjadikan halal-
haram sebagai patokan berperilaku.

Negara juga tidak pernah mencegah berbagai perilaku yang mengarah pada terjadinya prostitusi atau semacamnya seperti memerintahkan seorang laki-laki untuk menundukkan pandangan, membuat undang-undang agar perempuan menutup auratnya secara sempurna, melarang produksi pakaian yang tak sesuai syari'at, menghapus konten porno di berbagai jejaring media, menetapkan hukum yang jera bagi pelaku kejahatan, membumihanguskan sarana-sarana untuk memuluskan tindakan maksiat, dan lain-lain.

Harus difahami, bahwa penerapan sistem tata negara yang bersumber dari kecerdasan manusia
tidak akan bisa meniscayakan kemaslahatan hidup. Berdasarkan hal ini, selamanya prostitusi akan terus berulang jika tak dilakukan perubahan revolusioner oleh masyarakat.

Maka, demi memutus rantai prostitusi sistemik yang melanda Indonesia hari ini, perlu diadakan perubahan sistem negara yang mendasar dari Demokrasi-Kapitalis yang lahir dari Ide Sekularisme menuju sistem Islam yang terepresentasi dari penegakan Khilafah.

Sebab Khilafah memiliki aturan-aturan sempurna yang bersumber dari tuhannya manusia yang Maha
Sempurna, yang mengetahui seluk beluk manusia sebagai ciptaannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. "Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik”. (Qs. Al-An’am : 57) [MO/ra]

Posting Komentar