Oleh: Lia Destia Ratih 

Mediaoposisi.com- Indonesia merupakan negara yang memiliki peran aktif dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan lintas negara yang didalamnya terdapat dua aktivitas yakni ekspor dan impor. Perdagangan internasional memiliki andil yang sangat penting karena suatu negara tentu tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya dari dalam negeri. Oleh sebab itu didalam perdagangan internasional, suatu negara bisa bertukar sumber daya dengan negara lainnya.

Impor merupakan salah satu kegiatan yang ada didalam perdagangan internasional yakni kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri dan dibayar dari devisa cadangan negara yang merupakan sumber pendanaan pembangunan maupun pembiayaan impor. Namun ada kabar terkait impor yang terjadi baru-baru ini yaitu soal ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri yang mengkritik besarnya impor gula yang dilakukan dua tahun belakangan ini.

"Menjelang pemilu, tiba-tiba Indonesia menjadi pengimpor gula terbesar di Dunia. Praktek rente gila-gilaan seperti ini berkontribusi memperburuk defisit perdagangan," ujar Faisal Basri seperti dikutip dari cuitan di Twitter-nya @FaisalBasri , Selasa, 8 Januari 2019.

Selain memberikan kritik soal tingginya jumlah impor, Faisal Basri juga mempersoalkan tingginya harga gula pada waktu Januari 2017 hingga November 2018. "Harga eceran gula di Indonesia 2,4 hingga 3,4 kali lebih mahal dari harga gula Dunia selama Januari 2017 sampai November 2018. Impor gula rafinasi membanjir. Pemburu rente meraup triliunan rupiah. Mengapa semua diam?" cuit Faisal, Senin, 7 Januari 2019.

Selain soal impor gula yang dikritik oleh Faisal Basri, ada pula kabar soal impor jagung yang dikritik oleh Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi. Dilansir dari tirto.id (09/01/2019), sebelumnya Kementerian Perdagangan telah memastikan bahwa Indonesia akan kedatangan 60 ribu ton jagung impor hingga Maret 2019. Jumlah ini diperoleh setelah pemerintah mengambil keputusan untuk menambah impor jagung untuk kebutuhan pakan ternak sebanyak 30 ribu ton pada Februari mendatang.

Hal inilah yang dikritik oleh Anton Muslim Arbi. Ia menampik bahwa Indonesia sedang membutuhkan impor jagung. Menurutnya, jagung produksi dalam negeri masih bisa mencukupi kebutuhan di daerah-daerah. Bahkan Anton mengatakan bahwa jumlahnya malah sedang surplus atau berlebih. Pernyataan Anton pun diperkuat dengan rilis Kementerian Pertanian pada 2018 menunjukkan adanya tren kenaikan, baik produksi maupun konsumsi jagung hingga 2021 mendatang. Surplus jagung pun dipastikan tetap terjadi hingga tahun 2021.

Lalu mengapa pemerintah negeri ini selalu impor? Padahal sudah jelas bahwa produsen yang lemah di dalam negeri harus dilindungi. Pembatasan impor harus dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, menghemat devisa cadangan negara dan mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor.

Kegemaran RI terhadap impor sangat berbeda dengan masa kekhilafahan dalam mengatur perdagangan internasional. Khilafah merupakan negara yang menerapkan syariat Islam dimana tentu soal perdagangan internasional juga diatur dengan hukum Islam. 

Perdagangan dalam Islam diklasifikasikan menurut negara asalnya:

1. Kafir Harbi yaitu mereka yang menjadi warga negara kafir dan bermusuhan dengan Khilafah.
2. Kafir Mu’ahad yaitu mereka yang menjadi warga negara kafir namun mempunyai perjanjian dengan negara Islam.
3. Warga negara Islam.

Terkait dengan warga negara kafir harbi, mereka boleh melakukan perdagangan di negara Islam dengan visa khusus, baik terkait dengan diri serta harta mereka. Kecuali warga negara Israel, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia dan negara kafir harbi lainnya, sama sekali tidak boleh melakukan perdagangan apapun di wilayah Islam.

Sedangkan warga negara kafir mu’ahad, boleh atau tidaknya mereka melakukan perdagangan bergantung pada isi perjanjian yang berlaku antara Khilafah dengan negara mereka. Dan untuk warga negara Khilafah sendiri baik Muslim maupun non Muslim, maka mereka bebas melakukan perdagangan apapun baik dalam dan luar negeri. Namun mereka tidak bisa ekspor komoditas strategis yang dibutuhkan dalam negeri, sehingga bisa melemahkan kekuatan negara Khilafah dan menguatkan musuh.

Selain itu untuk melindungi stabilitas ekonomi, Khilafah memiliki cara yang berbeda dengan negara di sistem saat ini. Proteksi yang dilakukan Khilafah bukan hanya untuk melindungi stabilitas ekonomi saja tapi juga untuk mewujudkan stabilitas politik serta tugas dalam mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.

Sedangkan soal bea cukai yang dikenakan pada komoditas perdagangan yang keluar masuk di negara Khilafah juga tentu berbeda dengan bea cukai yang dipraktekkan pada sistem saat ini. Cukai dikenakan hanya kepada pelaku perdagangan dari negara Kafir sedangkan pelaku perdagangan dari warga negara Khilafah baik Muslim maupun non Muslim sama sekali tidak dikenakan cukai baik yang mereka ekspor maupun impor.

Khilafah juga menerapkan sistem Emas dan Perak sebagai standard mata uang baku sehingga deficit neraca perdagangan bisa dihindari dikarenakan kurs valuta asing bersifat tetap sehingga inflasi nol.

Selain itu, Khilafah juga memiliki bahan mentah yang dibutuhkan umat serta negara sehingga tak membutuhkan lagi barang-barang dari luar. Dengan begitu negara Khilafah bisa swasembada serta tidak perlu impor dari luar negeri akibat dari pengaturan sumber daya alam yang sesuai syariat Islam.

Hal tersebut menyebabkan emas atau perak Khilafah tidak keluar. Misalkan negara Khilafah memiliki cadangan minyak, gas, batubara atau yang lain maka dalam hal ini negara bisa menjual keluar dengan bayaran emas atau barter dengan barang lain yang dibutuhkan.

Seperangkat aturan diatas akan menjadikan perekonomian negara sangat kuat. Inflasi dalam negeri pun baik karena factor kurs valuta asing maupun impor dengan valuta asing juga bisa dihindari sehingga neraca perdagangan negara Khilafah tidak akan pernah deficit.[MO/sr]

Posting Komentar