Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Jokowi cukur di Garut, konon untuk menunjukan kedekatan dan kesederhanaan, juga sifat merakyat. Meskipun, biaya cukur Jokowi bukan 15.000 perak, sebagaimana tarif cukur di Asgar (asli Garut). Biaya cukur Jokowi miliaran karena melibatkan paspamppres, Gubernur Jabar, Bupati Garut, dan aparat baik sipil maupun militer.

Tidak cuma habisin anggaran miliaran, duit juga boleh minta sumbangan ke BNI. Tata kelola keuangan negara menjadi simpang siur, tidak tertata rapih, alokasinya ngawur. Kalau bukan Presiden, pasti disidik KPK karena ada dugaan kuat menyalahgunakan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam penggunaan anggaran. Ingat, BNI adalah BUMN yang ada saham PMN. Menjadi objek pemeriksaan BPK, artinya jika terbukti salah dan menimbulkan kerugian negara, bisa dijerat pidana korupsi.

Itu yang ngerti, paham bagaimana Ngelola anggaran negara. Klo akal cekak, dianggap bantuan BNI hanya bantuan filantropi. Bantuan kepada anak yatim dan fakir miskin. Tapi dijaman Jokowi, negara memang dikelola layaknya Warung. Itu perlu diketahui.

Tapi santai, ini Gawe Jokowi, Gawe Presiden. KPK atau BPK tidak akan cawe-cawe. Presiden meskipun korupsi tidak mungkin bisa disidik KPK. Jika korupsi, Presiden hanya bisa dimakzulkan. Itupun harus melalui serangkaian proses yang panjang dan melelahkan.

Proses pemakzulan harus diawali dari DPR. Karena DPR telah menjadi stempel politik Jokowi, sulit mendapatkan suara koor DPR untuk membawa kasus Jokowi ke MK. Alhasil, Jokowi tidak akan mungkin dituntut secara hukum baik oleh KPK atau melalui MK.

Kembali ke Jokowi. Ya dia memang orang biasa, hanya mampu mengerjakan pekerjaan biasa, termasuk tetapi tidak terbatas seperti : cukur rambut, masuk Got, selvie di lokasi bencana, piara kodok, naik kuda mainan bersama cucu, pake kemeja putih ala pekerja training, minum kopi (meskipun dikesempatan yang lain ngakunya tidak merokok dan ngopi), dan sederet perkara sederhana lainnya.

Jokowi tidak akan paham bagaimana mengelola tambang dan sumber energi yang melimpah di negeri ini. Buktinya, freeport mau habis kontrak malah dibeli USD 3,8 miliar. Sudah gitu, dua tahun tak dapat Deviden. Amsyong.

Jokowi juga tidak paham mengelola APBN, sehinga di periode Jokowi sering terjadi perubahan. Selalu ada APBNP. Belum lagi, sumber duitnya banyak yang ngutang. Bayar cicilan utang dari ngutang. Tutup LOBANG gali LOBANG. Eh maaf, tutupnya dikit, galinya besar dan dalam.

Jangan harap juga, Jokowi mampu berpidato cetar membahana layaknya Soekarno. Wong debat Pilpres saja butuh bantuan kertas contekan. Belum lagi, kalau ditanya wartawan sering ngacir dan jawab sekenanya.

Sekali lagi, Jokowi itu biasa, sederhana, bahkan terlampau sederhana. Tidak mungkin persoalan bangsa yang kompleks ini diselesaikan dengan cara berfikir dan bertindak yang sederhana.

Secara hukum Jokowi tidak bisa dipersoalkan, baik melalui KPK atau MK, namun secara konstitusi rakyat bisa menarik mandat. Caranya ? Dengan tidak memilih Jokowi dalam Pilpres 2019.

Ini adalah cara legal konstitusional untuk menarik mandat dari Jokowi. Cukup, cukup, cukup. Jangan tambah lagi, periode kezaliman yang dibungkus wajah kesederhanaan. [MO/ge]

Posting Komentar