Oleh: Mila Afiah,S.Pd.

Mediaoposisi.com- Kenaikan harga bahan pokok menjadi agenda rutinan ketika akhir tahun dan akan memasuki tahun baru.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras mengalami kenaikan antara 1,3 sampai 2,52% pada November 2018. Baik beras kualitas premium, medium, maupun rendah.
Meski mengalami kenaikan, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan harga ini masih wajar karena tidak jauh berbeda dengan harga beras pada periode yang sama  pada 2017(okezone 03/12/2018).

Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyebut ada beberapa komponen yang menyebabkan kenaikan harga pangan di akhir tahun.

“Pemicu melonjaknya inflasi harga barang yang diatur pemerintah biasanya dipicu oleh kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Sementara inflasi barang bergejolak kerap kali terjadi ketika permintaan bahan pangan dan makanan mengalami lonjakan menghadapi lebaran, natal dan tahun baru,” kata Eko di Jakarta Selatan, ( kontan,co.id 15/11/2018).

Tren kenaikan ini bisa di nilai tidak wajar karena menyebabkan ketidak stabilan harga . Masyarakat membenarkan kenaikan ini dan memandang ini adalah sesuatu yang biasa terjadi di akhir tahun, namun tetap saja berbagai keluhan diantara para emak-emak yang harus mengerem pengeluaran dan memutar otak agar belanja harian bisa tercukupi namun dapur tetap bisa mengepul.

pemerintah maupun para pengambil kebijakan tidak dapat terus berlindung dengan alasan kedua momen tersebut. Pemerintah  harus menekan serta menstabilisasikan harga pangan guna menjaga inflasi agar tetap kendali.
Islam dengan serangkaian hukumnya mampu merealisasikan swasembada pangan dengan menjaga kestabilan harga pangan.

Cara menjaga kestabilan harga dengan dua cara: Pertama: menghilangkan mekanisme pasar yang tidak sesuai dengan syariah seperti penimbunan, intervensi harga, dsb. Islam tidak membenarkan penimbunan dengan menahan stok agar harganya naik. Abu Umamah al-Bahili berkata: “Rasulullah SAW melarang penimbunan makanan” (HR al-Hakim dan al-Baihaqi).

Jika pedagang, importir atau siapapun menimbun, ia dipaksa untuk mengeluarkan barang dan memasukkannya ke pasar. Jika efeknya besar, maka pelakunya juga bisa dijatuhi sanksi tambahan sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan dampak dari kejahatan yang dilakukannya.

Di samping itu Islam tidak membenarkan adanya intervensi terhadap harga. Rasul bersabda: “Siapa saja yang melakukan intervensi pada sesuatu dari harga-harga kaum Muslimin untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukkannya dengan tempat duduk dari api pada Hari Kiamat kelak" (HR Ahmad, al-Hakim, al-Baihaqi)

Adanya importir, pedagang, dsb, jika itu menghasilkan kesepakatan harga, maka itu termasuk intervensi dan dilarang.

Jika terjadi ketidakseimbangan  (harga naik/turun drastis), negara melalui lembaga pengendali seperti Bulog, segera menyeimbangkannya dengan mendatangkan barang baik dari daerah lain. Inilah yang dilakukan Umar Ibnu al-Khatab ketika di Madinah terjadi musim paceklik. Ia mengirim surat kepada Abu Musa Radhiyallahu anhu di Bashrah yang isinya:

Bantulah umat Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam Mereka hampir binasa.” Setelah itu ia juga mengirim surat yang sama kepada Amru bin Al-Ash Radhiyallahu anhu di Mesir. Kedua gubernur ini mengirimkan bantuan ke Madinah dalam jumlah besar, terdiri dari makanan dan bahan pokok berupa gandum. Bantuan Amru Radhiyallahu anhu dibawa melalui laut hingga sampai ke Jeddah, kemudian dari sana baru dibawa ke Mekah (Lihat: At-Thabaqâtul-Kubra karya Ibnu Sa'ad, juz 3 hal. 310-317).

Apabila pasokan dari daerah lain juga tidak mencukupi maka bisa diselesaikan dengan kebijakan impor. Impor hukumnya mubah. Ia masuk dalam keumuman kebolehan melakukan aktivitas jual beli. Allah SWT berfirman: “Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba" (TQS Al-Baqarah: 275). Ayat ini umum, menyangkut perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Karenanya, impor bisa cepat dilakukan tanpa harus dikungkung dengan persoalan kuota. Di samping itu, semua warga negara diperbolehkan melakukan impor dan ekspor (kecuali komoditas yang dilarang karena kemaslahatan umat dan negara).

Terlihat sangat lah rinci hukum islam mengatur bagaimana urusan manusia ini dapat tersolusikan dan dapat membawa kemaslahatan ummat, ini hanya dalam satu aspek saja ketika di terapkan bisa membawa kemaslahatan. Apalagi hukum hukum yang lain bisa diterapkan maka akan membawa keberkahan di langit dan bumi. Wallahua'lam bi ash-shawab[MO/sr]


Posting Komentar