Oleh: Intan Alawiyah
(Member Revowriter & Writing Class With Has)

Mediaoposisi.com-Tahun 2019 disebut-sebut sebagai tahun pesta demokrasi. Pasalnya di tahun ini akan diselenggarakan pemilihan calon presiden dan wakil calon presiden baru yang akan memimpin pada periode berikutnya. Masing-masing dari para kandidat Capres-Cawapres mengutarakan janji-janji mereka dalam rangka menarik simpatik dari rakyat agar sudi memberikan hak suaranya pada mereka saat pencoblosan di bilik suara nanti.

Berbagai janji manis pun diutarakan, agar terkesan memihak pada rakyat. Mulai dari membangun perumahan dengan harga terjangkau, membangun infrastruktur di berbagai wilayah, membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, dan segudang janji manis menggiurkan yang terlontar dari lisan Capre-Cawapres ini.

Namun, sudah berapa banyak janji yang terealisasi saat seorang penguasa sudah duduk di tampuk kekuasaannya? Adakah kesadaran penuh dari para rezim tersebut dalam mewujudkan janji-janji mereka saat kampanye?

Pada hakikatnya hukum berjanji adalah mubah, sementara hukum menepati janji itu adalah wajib. Sehingga jika melanggar janjinya, maka adalah suatu keharaman dan bentuk kezaliman yang telah dilakukannya. Allah SWT berfirman:

"Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (TQS. An-Nahl: 91)

Ikrar yang diabaikan
Sungguh sangat disayangkan, di sistem kapitalis yang mengusung ide sekulerisme. Seakan janji hanya tinggal janji, dan nihil untuk direalisasikan. Janji menyejahterakan rakyat nyatanya masih sebatas isapan jempol. Alih-alih rakyat sejahtera, malah sebaliknya rakyat semakin melarat dengan kebijakan yang diterapkan. Pada kenyataannya, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin melarat terbelenggu biaya hidup yang semakin mencekik.

Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manan membenarkan bila orang-orang kaya di Indonesia merupakan kelompok utama yang menikmati pertumbuhan ekonomi di tanah air. Hal ini diketahui dari distribusi kekayaan dan pengeluaran.

Berdasarkan lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, kata Manan, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46 persen kekayaan di tingkat nasional. Menurut dia, hal ini menjadi pertanda adanya ketimpangan distribusi kekayaan.

Padahal secara year on year, kata Manan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan. Misalnya pada triwulan II dan III tahun 2017, dari 5,01 persen dan 5,06 persen menjadi 5,27 persen dan 5,17 persen di tahun 2018.

Ini menunjukkan bahwa yang menikmati pertumbuhan ekonomi adalah mereka yang memiliki faktor produksi terutama modal dan akses sumber daya alam,” kata Manan kepada reporter Tirto, Kamis (13/12/2018).  (Tirto.id, 14/12/2018)

Beginilah pahitnya hidup di sistem demokrasi. Awalnya diiming-imingi janji manis berupa kesejahteraan bagi rakyat.  Tapi pada akhirnya kaum yang bermodal yang lebih diutamakan kepentingannya. Sepatutnya seorang pemimpin memberikan contoh yang baik pada yang dipimpinnya dalam merealisasikan sebuah janji. Sebab ia akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah atas  sumpah yang telah  diucapkan.

Pemimpin Amanah Di Era Khilafah
Di antara  ajaran Islam tentang karakter pemimpin adalah menepati janji, terlebih janji adalah hal yang sering dilontarkan para pemimpin. Janji memberikan harapan, semangat perjuangan, dan tuntutan. Allah SWT berfirman, "Dan tunaikanlah janji, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya." (TQS. Al-Isra: 34)

Karena itu ketika seorang beriman mengikat janji dengan orang lain sekalipun kepada orang  non muslim, maka ia wajib memenuhi janjinya. Baik janji perorangan maupun kelompok (rakyat). Dan janji pemimpin dapat dikatakan mencakup kedua jenis tersebut. Sehingga jika ia tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang-orang zalim yang telah ingkar terhadap sumpahnya.

Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang Khalifah  yang memimpin rakyatnya, ia tak pernah lupa dalam salat tahajjudnya sering membaca surat ash-Shaffat ayat 22 sampai 24 yang artinya sebagai berikut:
"Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sesembahan-sesembahan yang selalu mereka sembah,selain Allah. Lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Tahanlah mereka di tempat perhentian karen sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban."

Beliau mengulangi ayat tersebut beberapa kali karena merenungi besarnya tanggung jawab seorang pemimpin di akhirat nanti bila ia abai akan tugasnya dan melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Sebab, ia menyadari betul akan sabda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW,
"Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia betanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Al-Bukhari)

 Dengan landasan keimanan dan kesadaran penuh akan tanggung jawabnya sebagai  seorang pemimpin. Umar bin Khattab tidak merasa keberatan memanggul sekarung gandum untuk dihantarkannya kepada seorang wanita yang memasak batu untuk anak-anaknya.

Umar bin Khattab menyadari betul kewajibannya sebagai seorang pemimpin adalah menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya. Sehingga ia betul-betul menjalani tugas kepemimpinannya dengan terus mengatur urusan rakyatnya. Bahkan ia merasa gelisah, jika malam datang namun kebutuhan rakyatnya belum tercukupi.

Inilah sifat seorang pemimpin sejati yang berlandaskan pada keimanan terhadap Allah. Ia takkan pernah melalaikan tugasnya dalam menyejahterakan rakyatnya. Ia mengemban amanah kepemimpinan dengan rasa tanggung jawab. Kepemimpinannya bukan sekadar untuk mengumbar janji tapi tidak direalisasi. Namun, ia bekerja secar nyata dalam mewujudkan kenyaman dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebab, ia memahami betul kelak ia akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dihadapan Allah.

Oleh karena itu, hanya dengan penerapan sistem Islam lah kepemimpinan yang bertanggungjawab akan bisa terwujud. Sehingga takkan ada lagi seorang pemimpin yang berani mengumbar janji tapi tak ia penuhi. [MO/sr]


Posting Komentar