Oleh: Siti Subaidah
( Pemerhati Lingkungan dan Generasi)

Mediaoposisi.com- Intervensi Asing, berbicara tentang makna kata ini bisa menimbulkan berbagai macam asumsi ditengah-tengah masyarakat bahkan di level pengamat politik dalam memaknainya. Intervensi adalah sebuah istilah dalam dunia politik di mana ada negara yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya.

Adapula definisi intervensi adalah campur tangan yang berlebihan dalam urusan politik, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga negara yang melakukan intervensi sering dibenci oleh negara-negara lainnya. Namun bagaimana dengan Indonesia, adakah intervensi didalamnya?

Hari ini kita bisa melihat semakin banyak kebijakan yang tidak pro rakyat dan lebih mementingkan asing. Ini merupakan salah satu indikator  dari adanya intervensi di negara kita. Lolosnya proyek-proyek asing dan kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan hasil apa-apa pada rakyat justru semakin banyak.

Tengoklah sekarang isu swastanisasi PT. Pertamina yang mendapat kritik tajam dari masyarakat atau tentang peminjaman utang luar negeri dengan syarat penghapusan subsidi di sektor migas. Begitu mudahnya kita didikte oleh asing demi kemaslahatan mereka. Ini semua terjadi karena lemahnya mainset dan wawasan politik pejabat negara.

Solusi-solusi permasalahan negara layaknya tambal sulam saja, tidak ada solusi hakiki. Bahkan menjadikan Indonesia semakin terpuruk dengan intervensi-intervensi di sektor-sektor penting. Pejabat negara yang harusnya bekerja mengelola negara demi kepentingan rakyat kini berubah pemikirannya untuk menyenangkan asing dan demi kantong-kantong mereka.

Sistem kapitalis yang diterapkan di negara ini adalah biang keroknya. Betapa tidak, sistem ini hanya memunculkan orang-orang yang berorientasi kepada materialisme dan manfaat. Dimana ada kepentingan yang mendatangkan keuntungan dan manfaat maka disitulah mereka ramai-ramai bahu membahu mewujudkannya tanpa peduli dampaknya terhadap rakyat. Walhasil, tidak ada kata “sejahtera” untuk rakyat bahkan semenjak indonesia merdeka.

Lalu bagaimana sudut pandang islam menyikapi intervensi asing? Apakah sama atau berbeda? Islam sebagai satu pandangan hidup yang lengkap dengan semua aturannya menjadikan kesejahteraan umat sebagai point utama dalam hal kepengurusan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala hal yang menyebabkan terjadinya penelantaran hak rakyat akan di minimalisir dan ditiadakan.

Islam tidak akan memberi celah kepada asing untuk melakukan intervensi karena intervensi hanya akan menghilangkan kedaulatan negara. Tidak akan ada kerjasama-kerjasama yang mengutamakan kepentingan asing, tidak akan ada bantuan luar negeri dengan perjanjian-perjanjian palsu yang terlihat manis dipermukaan namun mencengkram dan mencekik dibelakang. Semua itu akan di tutup rapat-rapat oleh politik islam.

Islam pun akan menjaga orang-orang yang bekerja di pemerintahan agar selalu fokus mengutamakan pengurusan umat demi terjadinya kemaslahatan. Mereka yang terpilih atau ditunjuk oleh khalifah adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang bertaqwa, amanah, dan menjalankan perintah agama dengan baik, disamping memiliki keahlian dibidangnya masing-masing baik itu muslim maupun non muslim.

Jadi tidak akan ada pejabat pemerintah yang menyelewengkan atau menggadaikan kepentingan umat demi kepentingan pribadinya semata-mata. Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT adalah modal utama mereka dalam mengurusi umat. Sehingga tidak akan ada pejabat-pejabat korup dan rakus layaknya dizaman sekarang

Mensejaherakan rakyat adalah kunci utama yang akan di penuhi oleh khalifah dibantu dengan segenap staf-stafnya. Karena ketika kesejahteraan terjadi rakyat akan hidup dengan tenang dan damai sehingga mereka bisa fokus beribadah tanpa memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Alhasil tujuan dari penciptaan manusia akan terwujud. Allah Ta’ala berfirman
Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. (QS. Adz Dzariyat: 56).

Seperti itulah islam kemudian menjaga umat dan benar-benar mengutamakan pemenuhan kebutuhan umat sehingga semua celah yang bisa menghantarkan pada tidak terpenuhinya urusan umat akan dijauhkan termasuk intervensi-intervensi asing dalam bingkai bantuan-bantuan luar negeri juga kesepakatan-kesepakatan yang merugikan negara dan rakyat. Maka jelas pengaturan islam menjadikan negara mendiri dan berdaulat bukan sebaliknya menjadi antek asing demi kepentingan mereka. Wallahu a'lam bishawab[MO/sr]

Posting Komentar