Oleh: Ayu Fitriani

Mediaoposisi.com- Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengatakan salah satu prestasi yang berhasil dicapai pada 2018 lalu, yakni rampungnya Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya dengan jarak 760 km.

Jalan tol trans Jawa bertarif total sekitar Rp 600.000,- ini terus dielu-elukan sejumlah pihak. Sangat berbeda dengan apa yang  Ekonom Senior, Faisal Basri lontarkan. Ia menyebut bahwa pembangunan tol trans Sumatera dan Jawa untuk mempermudah penyaluran logistik adalah sesat pikir (http://medan.tribunnews.com).

Pada dasarnya, Infrastruktur merupakan bangunan fisik yang berfungsi untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi suatu masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, keberadaan infrastruktur akan sangat menunjang kemajuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat.

Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam buku Sistem Keuangan Negara Khilafah, membagi infrastruktur dari sisi kepemilikan menjadi 3 jenis.

Pertama: Infrastruktur  milik umum. Jenis ini terbagi menjadi dua yaitu:
1.  Jalan-jalan umum dan sejenisnya seperti laut, sungai, danau,  lapangan umum dan masjid.
2. Pabrik/industri   yang berhubungan dengan benda-benda milik umum seperti pabrik/industri eksplorasi pertambangan, pemurnian dan peleburannya;

juga pabrik/industri minyak bumi dan penyulingannya. Jenis pabrik/industri ini boleh dijadikan milik umum, mengikuti (hukum) benda-benda yang dihasilkan pabrik tersebut dan yang berkaitan dengannya.

Kedua: Infrastruktur milik negara yang disebut dengan marâfiq. 
Marâfiq adalah bentuk jamak dari kata mirfaq, yaitu seluruh sarana yang dapat dimanfaatkan; meliputi sarana yang ada di pedesaan, propinsi maupun yang dibuat oleh negara selama sarana tersebut bermanfaat dan dapat membantu seperti : Sarana pelayanan pos, Alat pembayaran berupa alat tukar, jasa titipan, Sarana transportasi umum, Pabrik atau industri.

Ketiga: Infrastruktur yang bisa dimiliki individu seperti industri berat dan senjata, landasan pesawat terbang, sarana ransportasi seperti bus dan pesawat terbang  serta yang  lainnya.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, termasuk yang diterapkan di Indonesia, biaya pembangunan dan pemeliharaan berbagai macam infrastruktur diperoleh dari sektor pajak sebagai pemasukan terbesar penerimaan negara, dari pinjaman atau uang luar negeri dan melalui skenario kerjasama pemerintah dan swasta (KPS)  yaitu kontrak kerjasama antara Pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik dalam jangka waktu panjang (biasanya 15-20 tahun). Pada akhirnya masyarakat yang harus menanggung beban bak secara langsung melalui pungutan penggunanan infrasturktur seperti tarif tol yang semakin mahal maupun melalui pungutan tidak langsung dalam bentuk peningkatan berbagai pungutan pajak.

Dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur yang masuk kategori milik umum harus dikelola oleh negara dan dibiaya dari dana milik umum. Bisa juga dari dana milik negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Walaupun ada pungutan, hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dalam bentuk yang lain.

Ini termasuk juga membangun infrastruktur atau sarana lain yang menjadi kewajiban  negara untuk masyarakat seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan-jalan umum, dan sarana-sarana lain yang lazim diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk pengaturan dan pemeliharaan  urusan mereka. Dalam hal ini, negara tidak mendapat pendapatan sedikit pun. Yang ada adalah subsidi terus-menerus. Jadi, sama sekali tidak ada pos pendapatan dari sarana-sarana ini.

Dari sisi  jangka waktu pengadaannya infrastruktur dalam Islam dibagi menjadi dua jenis:
(i) Infrastuktur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dan menundanya akan menimbulkan bahaya atau dharar bagi umat. Misal, satu kampung atau komunitas tertentu belum memiliki  jalan umum, sekolah, universitas, rumah sakit, saluran air minum.
(ii) Infrastruktur yang dibutuhkan tetapi tidak begitu mendesak dan masih bisa ditunda pengadaannya misalnya jalan alternatif, pembangunan gedung sekolah tambahan,  perluasan masjid dll.

Infrastruktur kategori yang kedua tidak boleh dibangun jika negara tidak memiliki dana sehingga tidak dibolehkan pembangunan infrastruktur tersebut dengan jalan utang dan pajak. Jadi infrastruktur kategori yang kedua hanya boleh dibangun ketika dana APBN atau Baitul Mal mencukupi.

Adapun infrastruktur kategori yang pertama, tanpa memperhatikan ada atau tidak ada dana APBN atau Baetul Mal, harus tetap dibangun.  Jika ada dana APBN atau Baitul Mal maka wajib dibiayai dari dana tersebut.

Akan tetapi, jika  tidak mencukupi maka negara wajib membiayai dengan memungut pajak (dharîbah) dari rakyat. Jika waktu pemungutan dharîbah memerlukan waktu yang lama, sementara infrastruktur harus segera dibangun, maka boleh negara meminjam kepada pihak lain. Pinjaman tersebut akan dibayar dari dana dharîbah yang dikumpulkan dari masyarakat.  Pinjamaan yang diperoleh tidak boleh ada bunga atau menyebabkan negara bergantung kepada pemberi pinjaman.

Maka hanya Sistem Ekonomi dan Politik Islam lah yang mampu menjamin pembangunan infrastruktur negara bagi rakyatnya, dan sistem ekonomi dan politik Islam ini hanya dapat terlaksana secara sempurna dalam bingkai Khilafah Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin.[MO/sr]

Posting Komentar