Oleh: Cynthia Amanda Utami K

Mediaoposisi.com- "Bahwa kita berhasil membuat tol Jakarta-Surabaya, satu prestasi yang luar biasa," ujar Budi Karya, dalam acara yang digelar di pelataran parkir Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019).

Ia menyatakan bahwa ketika melalui jalan tol tersebut, ia dapat bolak balik Surabaya solo hanya dalam kurun waktu satu hari, sehingga hal ini tentunya akan memudahkan masyarakat nantinya.
Selain itu Pemerintah melihat bahwa dengan pembangunan tol tersebut akan membantu perkembangan wisata pada kota-kota yang dilalui oleh jalur Trans Jawa, yang kemudian akan merambah pada perkembangan ekonomi local terutama UMKM (Usaha kecil, mikro dan menengah).
Argumen-argumen seperti itulah yang ditawarkan untuk menjual ide bahwa jalur trans Jawa adalah sebuah prestasi yang membangakan bagi Indonesia dan rakyat harus bersyukur karna telah dibangunkan infrastruktur tersebut.
Sungguh miris melihat perkembangan pembangunan negri ini, semakin banyak fasilitas yang ada dibangun hanya untuk memuaskan keinginan investor akan fasilitas premium untuk kebutuhan bisnis mereka. Pembangunan jalan ini diambil dari pajak, uang tersebut adalah hasil keringat rakyat, setiap rupiah yang dikeluarkan adalah hasil pungutan pemerintah dari rakyat, yang seharusnya dikeluarkan untuk kepentingan rakyat pula.
Namun pada kenyataannya pemerintah masih memungut biaya dari rakyat yang ingin menggunakan fasilitas ini, setiap kendaraan yang ingin menggunakan jalan Tol tersebut harus membayar sebanyak 600.000 untuk melalui Jakarta-Surabaya tanpa hambatan, bagaimana mungkin pengusaha kelas kecil dan menengah mampu menutupi biaya transportasi yang begitu mahal ini

Terkait masalah tarif tol dari Jakarta-Surabaya yang mencapai Rp600.000 menurut saya itu tidak membebankan masyarakat, karena tol ini kan hanya sebagai alternatif dari jalan arteri,”
Djoko Setijowarno, Pengamat transportasi Jalan yang ditujukan untuk perkembangan ekonomi kota-kota yang dilalui jalan tersebut, kini dikomersilkan oleh pemerintah. Jalan yang dibangun dengan uang rakyat, digunakan untuk mengambil uang rakyat lagi. Bukankah keaadaan ini miris? Apa gunanya kita membayar pajak setiap bulan dan tahun jika pada akhirnya untuk menggunakan fasilitas negara saja, kita harus membayar lagi?
Belum lagi kearoganan pemerintah yang menyatakan bahwa jalur ini sangat aman untuk dilalui dan kemungkinan besar tidak akan terjadi kecelakaan di jalan tersebut, sehingga Pihak asuransi dari pemerintah tidak perlu lagi memberikan santunan jika terjadi kecelakaan di area tersebut.
Dari sekian banyak solusi yang dapat dilakukan, yang di berikan adalah solusi yang mengeluarkan biaya triliyunan untuk membangunya, sementara ada solusi lain seperti yang ditanyakan oleh Faisal basri bahwa untuk meningkatkan efisiensi maka seharusnya yang digunakan adalah transportasi laut, dimana dengan cara tersebut pengusaha dapat menekan ongkos transportasi barang, sehingga harga barang kemudian dapat bersaing dengan lebih sehat di pasar.
Inilah keboobrokan sistem ini, yang didahulukan adalah mereka yang memiliki proyek. Mereka yang berniat mengeluarkan uang untuk investasi di negara Indonesia inilah pembuat peraturan. Rakyat hanya diperas keringatnya untuk membiayai pembangunan-pembangunan ambisius yang ditunggangi oleh pemodal asing, dan kemudian di minta membayar untuk menggunakan fasilitas tersebut, inikah yang disebut kemajuan? Prestasi pembangunan?
Sedangkan dalam Khilafah, telah jelas bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan berbagai fasilitas untuk memudahkan kegiatan penduduknya, dalam berbagai bidang, salah satunya perkembangan ekonomi.

Pemerintah akan menstabilkan harga dan menekan agar pasar asing tidak merusak pasar lokal. Selain itu dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur yang masuk kategori milik umum seperti Tol Trans Jawa ini harus dikelola oleh negara dan dibiaya dari dana milik umum. Bisa juga dari dana milik negara, namun negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Walaupun ada pungutan, hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dalam bentuk yang lain.
Ini termasuk juga membangun infrastruktur atau sarana lain yang menjadi kewajiban negara untuk masyarakat seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan-jalan umum, dan sarana-sarana lain yang lazim diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk pengaturan dan pemeliharaan urusan mereka.

Dalam hal ini, negara tidak mendapat pendapatan sedikit pun. Yang ada adalah subsidi terus-menerus. Jadi, sama sekali tidak ada pos pendapatan dari sarana-sarana ini. Seperti itulah seharusnya negara mengurus rakyatnya, bukan dengan sistem todong yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Kapan akan datang masa seperti ini.[MO/sr]
 

Posting Komentar