Oleh: Tri S, S.Si

(Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi)

Mediaoposisi.com-  Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengatakan salah satu prestasi yang berhasil dicapai pada 2018 lalu, yakni rampungnya Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan
Jakarta dan Surabaya (Tribunnews.com/6/1/2019). Dalam sambutannya saat menghadiri acara perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-58 PT Jasa Raharja bertajuk ‘Fun Walk HUT Ke-58 Jasa Raharja, Menteri Budi mengatakan hal tersebut merupakan capaian yang luar biasa. Saat dirinya berada di Surabaya, ia mengaku sempat mengatakan bahwa jumlah penumpang yang menggunakan layanan pesawat terbang di kota tersebut berkurang.

 Ia menilai hal itu terjadi karena telah dibukanya tol yang diresmikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Desember 2018 lalu. Adanya Trans Jawa, memudahkan berpindah antara Solo-
Surabaya. Jalan Tol Trans Jawa rute Jakarta menuju Surabaya berjarak 760 kilometer. Infrastruktur kembali menjadi prioritas dalam kerangka pembangunan nasional, terutama sejak dimulainya era kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal tersebut tercermin dalam paket-paket kebijakan ekonomi yang hingga sekarang sudah mencapai sebanyak duabelas paket kebijakan ekonomi (Sultrakini.com/6/8/2018).

Pembangunan Infrasruktur tersebut dalam rangka mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata, dan industri. Urgensi pembangunan infrastruktur ini adalah dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan nasional.
Meskipun pembangunan infrastruktur dalam suatu negara adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Masalahnya, darimana sumber dana pembangunan proyek infrastruktur ini berasal ?

Dikutip dari www.voa-islam.com, terdapat empat aturan umum terkait pembangunan
infrastruktur publik dalam Islam. Pertama, pembangunan infrasruktur adalah tanggungjawab
negara. Kedua, adanya kejelasan terkait kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, termasuk
distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat, juga kepastian jalannya politik ekonomi
secara benar. Ketiga, rancangan tata kelola ruang dan wilayah dalam negara khilafah didesain
sedemikian rupa sehingga mengurangi kebutuhan transportasi. Keempat, pendanaan
pembangunan infrastruktur khilafah berasal dari dana Baitul Mal, tanpa memungut sepeser pun dana masyarakat.

Hal itu sangat memungkinkan karena kekayaan milik umum dan kekayaan milik negara memang secara riil dikuasai dan dikelola oleh negara. Terkait poin keempat, masalah pembiayaan. Indonesia yang saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur dan mengalami kendala dalam hal pendanaannya. Alokasi dana infrastruktur dalam APBN tidak bisa mencukupi keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam paket kebijakan ekonominya, Presiden
Jokowi berupaya menambah pendanaan infrastruktur melalui penarikan investor-investor asing.

Persoalan dana pembangunan proyek infrastruktur termasuk di dalamnya infrastruktur transportasi tidaklah akan menjadi masalah ketika sistem ekonomi yang digunakan oleh suatu negara adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam meniscayakan sebuah negara mengelola seluruh kekayaan yang dimilikinya sehingga mampu membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk kemaslahatan publik. Dengan pengelolaan kekayaan umum (milkiyyah ‘ammah) dan kekayaan negara (milkiyyah daulah) yang benar berdasarkan Islam, menjadikan sebuah negara mampu membiayai
penyelenggaraan negara tanpa harus ngutang, termasuk untuk membangun infrastruktur
transportasinya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sistem ekonomi yang kapitalistik seperti sekarang ini yang berujung dan bertumpu pada investor swasta sehingga tidak hanya sibuk memikirkan berapa besar investasi yang diperlukan, dari mana asalnya tapi juga harus berpikir keras
bagaimana mengembalikan investasi bahkan menangguk keuntungan dari proyek tersebut.

Sistem ekonomi kapitalistik tidak berprinsip bahwa pengadaan infrastruktur negara adalah bagian dari pelaksanaan akan kewajiban negara dalam melakukan pelayanan (ri’ayah) terhadap rakyatnya. Karenanya, sistem ekonomi kapitalistik ini bukan hanya sistem ekonominya yang salah, bahkan ini adalah sistem yang rusak. Dengan demikian jelaslah hanya Sistem Ekonomi dan Politik Islam lah yang menjamin pembangunan infrastruktur negara bagi rakyatnya dan sistem ekonomi dan politik Islam ini hanya dapat terlaksana secara paripurna dalam bingkai Khilafah Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para khulafaur rasyidin hingga khilafah Ustmaniyah. (MO/ra)

Posting Komentar