Oleh: Tety Kurniawati 
(Anggota Akademi Menulis Kreatif) 

Mediaoposisi.com- Jelang pemilu 2019 yang tinggal hitungan bulan. Publik masih saja disuguhi dengan isu kisruh impor pangan. Hal ini tentunya makin memperjelas fakta tentang buruknya tata kelola pangan di negeri tercinta. Sayangnya lagi-lagi rakyatlah yang harus paling merasakan dampaknya.

Kementerian Perdagangan memastikan Indonesia akan kedatangan 60 ribu ton jagung impor hingga Maret 2019. Jumlah ini diperoleh setelah pemerintah memutuskan menambah impor jagung untuk kebutuhan pakan ternak sebanyak 30 ribu ton, Februari mendatang.

Namun Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi justru menampik bila Indonesia tengah membutuhkan impor jagung. Menurut dia, produksi jagung lokal masih dapat mencukupi kebutuhan di daerah-daerah. Bahkan kata Anton jumlahnya sedang surplus. (tirto.id 9/1/19)

Pada komoditas gula,  Ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik besarnya impor gula yang dilakukan dua tahun belakangan ini. Tak hanya mengkritik soal volume impor. Faisal Basri juga mempersoalkan tingginya harga eceran gula di Indonesia selama Januari 2017 sampai November 2018. Menurutnya, harga eceran gula di Indonesia 2,4 hingga 3,4 kali lebih mahal dari harga gula dunia selama Januari 2017 sampai November 2018. (Tempo.co 10 /1/19)

Mengurai Akar Masalah Impor
Faktanya, persoalan melambungnya impor pangan bukanlah hal yang baru. Negara selalu saja dihantui masalah kenaikan harga komoditas pangan yang beriring dengan kelangkaan komoditas di pasaran. Apabila terjadi anomali musiman, terpengaruh perangai spekulan maupun tidak presisinya data Pemerintah yang menyulitkan perhitungan valid mengenai neraca kebutuhan bahan pokok.

Namun apa pun alasannya, kebijakan mengimpor cenderung mematikan masyarakat petani. Para petani akan semakin menderita dengan melubernya bahan-bahan pangan impor di pasar lokal. Kebijakan ini juga mengancam ketahanan pangan nasional, karena sumber pangan berasal dari impor, bukan swasembada.

Lemahnya ketahanan pangan suatu bangsa tidak terlepas dari sistem perekonomian yang diembannya. Sistem ekonomi neoliberal yang diterapkan mayoritas penduduk dunia telah berkontribusi melahirkan kebijakan-kebijakan yang melayani para pemilik modal dan merugikan para petani. Kebijakan bercorak liberal tersebut, telah memaksa negara untuk masuk dalam kancah perdagangan bebas.

Seiring penghapusan proteksi terhadap petani dalam negeri. Komoditas lokal harus bersaing dengan komoditas impor yang lebih murah. Akibat kebijakan negara yang menghapuskan bea masuk. Pelan namun pasti kedudukan petani lokal pun tergantikan oleh kapitalis asing pemilik pertanian. Kebutuhan pokok rakyat lambat laun tergantung pada pihak asing. Alhasil, alih-alih memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Impor yang melambung justru membuat rakyat buntung.

Islam Menjaga Ketahanan Pangan
Islam sebagai petunjuk hidup yang sempurna. Menganggap  pangan sebagai kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Maka wajib bagi pemimpin Islam untuk mengupayakan pemenuhannya. Tak boleh ada seorangpun yang kelaparan. Karena esok pasti akan dipertanggungjawabkannya di hari pembalasan.

Pada sisi produksi, syariah Islam sangat memperhatikan upaya peningkatan produktivitas pertanian lewat ekstensifikasi lahan. Tanah-tanah mati, tanah kosong yang tidak dimanfaatkan selama 3 tahun, dan lahan-lahan marginal lainnya. Boleh dimanfaatkan oleh siapa saja. Baik dengan cara dipagari untuk kemudian didirikan bangunan diatasnya, bercocok tanam dan lain sebagainya. Sabda nabi SAW, " Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya" (HR Bukhari)

Tiap pemilik tanah wajib untuk mengolah tanah pertaniannya agar produktif. Negara berkewajiban untuk membantu dalam penyediaan sarana produksi pertanian. Seperti kebijakan Umar bin Khatab yang memberi sarana pertanian kepada para petani Irak untuk mengolah tanah pertanian mereka.

Pada sisi distribusi, syariah Islam menjamin terlaksananya mekanisme pasar yang jauh dari penyimpangan terhadap syariah. Seperti ihtikar ( penimbunan) yang berdampak kelangkaan bahan pangan,  ghabn al fakhisy ( permainan harga) yang berdampak melambungnya harga, hingga Liberalisasi yang menjadi jalan bagi 'penjajahan' ekonomi.

Sejarah telah mencatat bagaimana Rasulullah SAW turun tangan langsung ke pasar untuk memastikan tidak terjadi ghabn ( penipuan harga), tadlis ( penipuan barang) serta melarang penimbunan. Pada masa khalifah Umar praktek ini pun dilanjutkan. Bahkan beliau melarang orang yang tidak faham hukum fikih bisnis untuk terjun dalam dunia bisnis. Ujian berkala pun diterapkan bagi mereka tuk memastikan kelayakan.

Islam juga menaruh perhatian besar terhadap persoalan akurasi data produksi. Rasulullah SAW mengangkat Hudzaifah ibn al-Yaman sebagai katib yang bertugas mencatat hasil produksi Khaybar dan hasil produksi pertanian.

Sementara pengendalian harga dilakukan melalui pengendalian supply-demand bukan dengan mematok harga. Impor boleh dilakukan hanya dalam kondisi terpaksa dan dengan syarat tidak mengancam kedaulatan negara.

Sejarah mencatat sebuah praktek pengendalian suplai pangan yang dicontohkan oleh Umar bin Khathab. Saat itu tahun paceklik dan Hijaz tengah dilanda kekeringan. Umar kemudian menulis surat kepada walinya di Mesir Amru bin al-Ash tentang kondisi pangan Madinah dan memerintahkan agar dikirim pasokan. Lalu Amru membalas surat tersebut, “saya akan mengirimkan unta-unta yang penuh muatan bahan makanan, yang “kepalanya” ada di hadapan Anda (di Madinah) dan dan ekornya masih di hadapan saya (Mesir) dan aku lagi mencari jalan untuk mengangkutnya dari laut”.

Demikianlah bukti keseriusan konsep Islam dalam menyelesaikan masalah pangan. Menutup tiap celah penyimpangan, menjaga ketahanan pangan dan menjamin hadirnya kesejahteraan. Tidakkah kita merindukan hadirnya masa-masa itu? Masa dimana syariah Islam secara kaffah diterapkan. Hingga rahmatan lil alamin mewujud nyata dalam kehidupan.[MO/sr]

Posting Komentar