Oleh: Sofia Ariyani, S.S 
(Member Akademi Menulis Kreatif)

Mediaoposisi.com- Derasnya kran kuota impor membanjiri pasar Indonesia. Utamanya barang kebutuhan pokok seperti, beras, gula, garam bahkan sampai tenaga kerja.

Bagai panggang jauh dari api, peribahasa yang layak disematkan pada pemerintahan era Jokowi-JK. Pasalnya semasa kampanye berjanji ingin menargetkan kembali swasembada beras dalam kurun waktu 3 tahun di negeri ini. Namun sejak awal pemerintahannya di tahun 2014 hingga saat ini pemerintah masih mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Begitu pula dengan komoditi garam. Panen garam di tahun 2018 sangat melimpah yang justru dirasai getir oleh para pengusaha dan petani garam. Disebabkan oleh kebijakan pemerintah di awal tahun yang meloloskan kuota impor 3,7 juta ton tanpa memasukkan asumsi produksi garam rakyat.

Setali tiga uang dengan nasib petani gula. Sepanjang tahun 2017-2018 Indonesia menjadi juara dalam mengimpor gula. Ekonom Faisal Basri mengaku kaget dengan data teranyar bahwa Indonesia saat ini menjadi pengimpor gula terbesar.

Dari CNBC Indonesia, situasi Indonesia yang masih ketergantungan impor gula kembali dikritik oleh ekonomi senior INDEF, Faisal Basri. Menurutnya, saat ini Indonesia sudah menjadi importir gula terbesar di dunia.

"Saya kaget Indonesia sudah jadi importir terbesar di dunia, sebelumnya kan nggak terbesar. Kita sudah lampaui China dan AS," kata Faisal dalam acara INDEF di Jakarta, Senin (14/1/2019).
Faisal mengatakan, lonjakan impor gula terjadi sejak 2009. "Dan meroket 2016, Enggar (Enggartiasto Lukita) jadi mendag, sejak itulah," ujarnya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penyebab impor besar-besaran ini adalah kartel sebagai pengendali pasar. Sebagaimana KPPU menduga ada kegiatan kartel di industri garam dengan mengusut 7 perusahaan garam.

Detikfinance.com melansir Adapun, ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Garindro Sejahtera Abadi, PT Susanti Megah, PT Niaga Garam Cemerlang, PT Unicem Candi Indonesia, PT Cheetham Garam Indonesia, PT Budiono Madura Bangun Persada, dan PT Sumatraco Langgeng Makmur.
Menurut Rofieq dugaan kartel tersebut terjadi di tahun 2013 hingga 2016. Kala itu ada permintaan impor di tahun 2015 karena pasokan garam industri yang menipis. (12/18)

Pada industri gula dan beras pun diduga tangan-tangan kartel menjalankan oligopoli dalam mempermainkan harga pasaran agar perusahaannya menang dan mendapatkan keuntungan dan merugikan petani lokal.

Dari laman KPPU.go.id menyatakan, “Instrumen kebijakan kuota impor berpotensi menyebabkan persekongkolan dalam menentukan pemegang kuota impor, apalagi saat ini terdapat disparitas harga yang sangat besar antara harga di dalam negeri dengan harga luar negeri,” ujar Syarkawi.
Lebih lanjut dijelaskan, harga pokok gula lokal di dalam negeri mencapai sekitar Rp 9.000 per kg.

Padahal, harga jual gula impor di industri domestik hanya sekitar Rp 4.500 per kg, bahkan harga jual gula di pasar internasional juga lebih murah lagi. Kondisi harga yang demikian menjadikan perdagangan gula di dalam negeri menjadi rawan praktik korupsi serta tindakan kartel.

Jika yang mendorong adanya impor besar-besaran adalah minimnya kualitas produk lokal seharusnya pemerintah fokus pada upaya peningkatan produktivitas petani dan meningkatkan kualitas hasil pertanian di Indonesia. Bukan malah mengimpor yang dijadikan solusi dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Tidak hanya di bidang pangan, pada bidang ketenagakerjaan pun pemerintah mengimpor tenaga kerja asing ke Indonesia. Padahal angkatan kerja di dalam negeri membludak.

Kebijakan importasi ini disebabkan sistem Kapitalisme. Dengan kekhasan sistem ekonominya yang mengutamakan keuntungan semata ketimbang dampak yang akan ditimbulkan. Ditambah pula adanya kebebasan berkepemilikan, maka dampaknya luar biasa mencarut marutkan perekonomian rakyat. Para kapitallah yang akan menguasai kepemilikan umum dan membuat sistem jual beli yang bathil, memonopoli atau meng-oligopoli. Siapa yang memiliki modal besar maka dialah yang akan menguasai pasar.

Negara seharusnya menjadi pelayan umat, itulah yang dilakukan oleh negara (Daulah Islam). Ia akan melayani rakyatnya dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, sandang pangan dan pangan harus terpenuhi dengan baik. Tidak ada satu orang rakyatnya yang terlewatkan. Maka negara fokus pada peningkatan produktivitas pertanian dengan meningkatkan kualitasnya. Dalam bidang pertanian, dikenal dengan ‘revolusi pertanian Muslim’ yang mensinergikan semua teknologi baik cuaca, peralatan untuk mempersiapkan lahan, teknologi irigasi, pemupukan, pengendalian hama, teknologi pengolahan pasca panen hingga manajemen perusahaan pertanian.

Dengan adanya revolusi ini menaikkan panen hingga 100% pada tanah yang sama. Kaum Muslim mengembangkan pendekatan ilmiah yang berbasis tiga unsur: sistem rotasi tanaman; irigasi yang canggih; serta kajian jenis-jenis tanaman yang cocok dengan tipe tanah, musim dan jumlah air yang tersedia. Inilah cikal-bakal “precission agriculture“.

Revolusi ini ditunjang juga dengan berbagai hukum pertanahan Islam sehingga orang yang memproduktifkan tanah mendapat insentif. Tanah tidak lagi dimonopoli kaum feodal yang menyebabkan banyak penindasan sebagaimana pernah terjadi di Eropa.

Dan dalam masalah tenaga kerja negara dalam hal ini Daulah Islam pasti akan memprioritaskan rakyatnya untuk berdaya agar tercapai kesejahteraannya. Daulah akan mengelola sumber-sumber daya alam dan industri-industri dengan menggunakan tenaga kerja dan para ahli dari dalam negeri.
Bagai bumi dan langit perumpamaan Islam dan Kapitalisme. Kapitalisme hanya mementingkan keduniaan semata, sedangkan Islam bertujuan meraih ridho langit, yaitu Allah SWT.[MO/sr]


Posting Komentar