Oleh: Fahmiyah Tsaqofah Islamiy

Mediaoposisi.com- Rakyat terus dibodohi dengan angka-angka yang tak ada kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Inilah realita kekejian penerapan sistem Demokrasi-Kapitalis, dimana pemimpin hanya bisa mengumbar segudang janji dan prestasi ilusif tanpa representasi yang jelas.

Laman Kementerian Keuangan pada Senin, 31 Desember 2018 memberitakan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengapresiasi pencapaian Kementerian Keuangan dengan penerimaan negara mencapai 100 persen atau sebesar Rp 1.894,7 triliun.

Kebanggaan akan prestasi pemerintah yang berhasil meningkatkan pemasukan negara ini tentu perlu dilihat secara jeli oleh masyarakat.

Sebab prestasi pemerintah yang sesungguhnya harus diukur dari bagaimana keberhasilan pemerintah meningkatkan statistik kesejahteraan rakyat secara signifikan. Jika ternyata prestasi yang dibangga-banggakan ini tak berpengaruh apapun terhadap kondisi masyarakat, tentu merupakan sebuah kebohongan yang nyata.

Fakta ilusi penguasa ini sungguh nyata di tengah penerapan sistem Demokrasi-Kapitalis. Pejabat negara kerap enggan menjadikan tampuk kekuasaan sebagai tanggung jawab besar yang harus diemban seorang pemimpin. Hingga tak salah jika masyarakat menilai bahwa kursi jabatan seringkali menjadi ranah profesi untuk menjadi manusia-manusia korup yang bernafsu memutar kekayaan pada segelintir orang.

Disisi lain, rakyat terus dibohongi dengan deretan angka yang tak sesuai realita kemakmuran hidup mereka.

Maka, tak heran pula jika terjadi integrasi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan di tahun 2019. Hal ini tentunya merupakan hasil dari kekecewaan rakyat terhadap kinerja para pejabat negeri, pemerintah dianggap tak lagi layak menjadi pelayan masyarakat.

Akan tetapi, seharusnya semangat perubahan ini tak terbatas pada pergantian wajah pemimpin semata. Amat begitu nihil tercipta perubahan yang revolusioner jika ternyata bukan hanya corak pemimpin saja yang menyebabkan kebobrokan hidup melanda masyarakat, akan tetapi sistem yang ada menjadi setir utama yang menghalalkan penguasa berlaku sewenang-wenang.

Sistem Demokrasi-Kapitalis lah yang menjadi biang kerok permasalahan umat, dibuktikan dari pergantian wajah pemimpin dari tahun ke tahun yang masih saja menyimpan derita masyarakat dibalik rumah-rumah reot tak layak huni, anak-anak jalanan yang putus sekolah, kemiskinan yang terus meroket, para pejabat yang berani korup, kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang masih dalam penguasaan Asing, para pengangguran yang harus bersaing dengan para buruh imigran, dan sejuta problematika yang selalu diselesaikan dengan solusi parsial, solusi yang menyisakan remah-remah kesusahan hidup masyarakat dalam aspek yang lain.

Sudah saatnya, masyarakat harus mulai mengubah paradigma sistem ketatanegaraan yang kental akan aroma sekuler dengan Islam yang terepresentasi dengan penerapan sistem Khilafah. Sebab, selamanya sistem yang tercipta dari kecerdasan berfikir manusia tak akan pernah membawa kemaslahatan bagi umat.

Hanya Islam, aturan hidup yang bersumber dari Rabb al-'Alamin yang dapat menjadikan hidup manusia berkah, distribusi kekayaan yang adil akan membawa masyarakat pada kesejahteraan melalui penerapan sistem ekonomi Khilafah.[MO/sr]



Posting Komentar