Oleh: Tety Kurniawati 
(Anggota Akademi Menulis Kreatif) 

Mediaoposisi.com- Jelang pemilu 2019. Hoax alias kabar bohong semakin merajalela. Isu-isu hoax yang disampaikan melalui konten media sosial pun beraneka ragam. Diantaranya terdapat isu 'langganan' tiap pemilu seperti SARA, China, PKI, komunis, dan lainnya juga bertebaran di jagat maya.

Berdasarkan hasil penelusuran dengan menggunakan mesin AIS oleh Sub-Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, dalam lima bulan terakhir (Agustus-Desember 2018), terdapat 62 konten hoax terkait pileg dan pilpres. ( beritasatu.com 5/1/19)

Berita hoax terbaru. Hoax tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara berbuntut panjang. Dampaknya, Wasekjen Demokrat Andi Arief dilaporkan ke polisi, hingga muncul pengakuan dari Andi jika rumahnya di Lampung digeledah polisi. ( detik.com 5/1/19)

Fakta keberadaan hoax yang kian merajalela menjadi bukti ketidakberdayaan negara untuk mengatasi masalah yang ada. Penerapan demokrasi-kapitalismelah yang menjadi biang keladinya.
Demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat telah menumbuh suburkan hoax.

Mudahnya penyebaran berita tanpa didukung mekanisme verifikasi yang pasti. Menyebabkan ambiguitas dalam menilai informasi layak sebar dan tidak pun meniscaya. Karena standar kebenaran hanya bersandar pada subyektivitas manusia semata.

Tak berlakunya halal haram dalam sistem kapitalisme. Membuat manusia fokus mengejar keuntungan tanpa peduli kerugian yang ditimbulkan. Akibatnya bisnis situs berita hoax tak pernah sepi penggemar. Terus meminta korban.

Hal ini diperparah dengan kondisi literasi digital masyarakat yang rendah. Akibat rendahnya mutu pendidikan dan kesulitan rakyat mengakses pendidikan karena biaya yang mahal. Membuat berita hoax yang tersebar mudah diterima dan ditelan mentah-mentah. Selain itu, kurikulum pendidikan yang sekuler telah menjauhkan standar berpikir dan berprilaku manusia dari agama. Maka wajar ketika menilai kebenaran berita hawa nafsunya lah yang berbicara. Alhasil, hoax terus ada  dan merajalela. Tak terhenti penyebarannya.

Tak ada perkara yang luput dari aturan Islam yang sempurna. Tak terkecuali perkara hoax yang merupakan aset kaum munafik memuluskan niat jahatnya. Maka meneliti kebenaran berita sebelum menyebarkannya adalah kewajiban sebagai seorang muslim yang harus senantiasa terjaga. Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (QS. Al hujurat ; 6)

Islam akan memastikan rakyat mendapat pendidikan yang layak dan berkualitas. Khususnya terkait literasi digital. Individu masyarakat akan dipastikan mendapatkan pengajaran tentang  bagaimana memilah berita dengan standar kebenaran hakiki yakni aqidah Islam. Maka ketika berkecimpung dengan media. Akhlak dan sudut pandang Islam menjadi pedomannya.

Kontrol sosial masyarakat atas berita yang beredar sebagai bagian amar ma'ruf terlaksana. Negara pun menjalankan fungsinya sebagai pengawas sekaligus pemverifikasi berita yang utama. Hingga berita yang tersebar dimasyarakat bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai syariah.  Pelanggaran terhadap pedoman penyiaran dan penyebaran berita  dikenai sanksi tegas. Maka media massa dalam sistem Islam tidak sekedar menyiarkan berita tapi juga bertugas mempropagandakan nilai-nilai keislaman.

Semua ini hanya bisa terwujud manakala aturan Illahi diterapkan dalam segala sendi kehidupan. Saat itulah rahmatan lil alamin mewujud nyata dan hoax tak lagi merajalela. Wallahu a'lam bish showab.[MO/sr]




Posting Komentar