Oleh: Ifa Mufida
(Praktisi Kesehatan dan Pemerhati Masalah Umat)

Mediaoposisi.com-Polemik kenaikan harga di masyarakat tak melulu pada kebutuhan bahan pokok saja. Masalah transportasi juga terkena imbas anjloknya nilai rupiah terhadap nilai dolar USA ataupun fenomena natal dan tahun baru. Seperti fenomena yang sempat viral di dunia penerbangan, dimana harga tiket pesawat antarkota di Indonesia ikut terbang tinggi. Salah satunya yang paling tidak lumrah adalah tiket domestik Banda Aceh-Jakarta.

Sebagaimana dilansir dari serambinews.com, harga tiket domestik rute Banda Aceh-Jakarta justru lebih mahal dibanding harga tiket penerbangan melalui jalur internasional, Banda Aceh-Kuala Lumpur-Jakarta. Harga tiket penerbangan domestik bisa mencapai 3 juta sedangkan harga tiket dengan tujuan yang sama via jalur internasional tidak sampai 1 juta.

Menanggapi hal ini, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengklaim bahwa naiknya harga tiket pesawat saat ini masih dalam batas wajar dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 14/2016. Bahwa dalam peraturan tersebut pemerintah telah mengatur tarif batas atas dan bawah, dan kenaikan harga tiket saat ini belum mencapai batas atas. Sehingga menurutnya masyarakat tidak perlu berlebihan dalam merespon hal tersebut. Budi bahkan meminta masyarakat agar berbesar hati untuk menerima kebijakan maskapai. Kabarnews.com, 12/1/2019.

Indonesia National Air Carrier (Inaca), asosiasi maskapai menyebut, faktor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat beberapa waktu lalu, turut menjadi pemicu kenaikan biaya operasional. Hal inilah yang berdampak pada harga tiket pesawat terbang yang kini melambung. Juga bahan bakar pesawat yang telah mengalami kenaikan terlebih dahulu pada tahun 2016 sebesar 125 persen.

Selain itu, pemerintah juga berdalih merasa perlu memperhatikan keberlangsungan industri penerbangan, yakni dengan memastikan bahwa industri ini bisa bertahan. Terlebih didapati bahwa pada beberapa negara, banyak industri penerbangan yang mengalami kebangkrutan. Meski, jika dilihat lebih dalam menaikkan harga tiket bukanlah solusi yang solutif untuk permasalahan ini.
Hal ini jelas menyulitkan masyarakat yang akan melakukan penerbangan domestik.

Sebab dengan harga tiketnya yang mahal, masyarakat jelas akan memilih penerbangan Banda Aceh-Jakarta via jalur internasional. Padahal untuk jalur luar negeri mereka dihadapkan dengan permasalahan pasport, yang ketika mereka memilih penerbangan via jalur internasional maka masing-masing penumpang harus memiliki pasport agar bisa memasuki negara tetangga. Aneh, tapi nyata bukan?

Tingginya harga tiket pesawat menunjukkan jika pemerintah lagi-lagi abai. Padahal transportasi merupakan satu dari sekian banyak kebutuhan masyarakat yang harus dijamin negara. Carut marut yang terjadi di dunia transportasi adalah imbas dari kesalahan paradigma yang bersumber dari faham kapitalisme-sekulerisme. Paham ini mengenyampingkan aturan agama dan melahirkan sistem hidup kapitalisme yang memandang dunia transportasi dan segala infrastruktur didalamnya diserahkan kepada para pemilik modal. Akibatnya perusahaan ataupun swasta yang mengelola masalah ini akan memandangnya dari sisi materi, bukan sebagai penyedia jasa layanan publik.

Hal ini terjadi karena dalam pandangan para kapitalis, negara hanya berfungsi sebagai fasilitator dalam hal pelaksana layanan publik. Sedangkan mekanisme pasarlah yang bertindak sebagai operator. Maka tidak mengherankan jika akhirnya harga tiket pesawat turut dipermainkan. Padahal di dalam Islam, pelayanan publik beserta infrastrukturnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Itu artinya kebutuhan rakyat akan transportasi harus dijamin serta dipermudah. Bukan malah dipermainkan oleh kebijakan kapitalis yang dirasa menyulitkan.

Oleh karena itu, sebagai sumber daya alam, wilayah udara Indonesia harus dikuasai oeh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya udara adalah membangun sistem angkutan udara yag bertujuan memberi manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan sistem angkutan udara sebagai kebutuhan yang sangat mendesak pada penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Namun, kapitalisme yang telah mengakar pada sistem pemerintahan saat ini, membuat negara abai akan kewajiban tersebut. Alih-alih melayani rakyat dengan baik, malah justru melahirkan kebijakan yang memberatkan rakyat. Dan dalam hal ini, masyarakat dihimbau untuk ikhlas menerimanya.
Keadaan masyarakat di bawah sistem sekuler sekarang sangat berbeda jauh dengan keadaan masyarakat pada masa Daulah Islamiyah. Pada masa Daulah Islam, khalifah sadar betul akan tanggung jawab besar yang sedang ia pikul. Sehingga berbagai kebijakan yang diterapkan bersumber pada syariat Islam. Kebijakan yang menciptakan kenyamanan dan kemakmuran ditengah-tengah masyarakat.

Dalam Islam, pemerintah berkewajiban dalam penyelenggaraan sistem angkutan udara yang baik dan aman, serta terjangkau bagi masyarakat. Transportasi merupakan kebutuhan publik, pemenuhannya harus disediaan oleh negara. Penerapan sistem ekonomi berbasis syariah akan mampu menghasilkan berkah, adil serta meminimalisir kesenjangan sosial. Pos-pos pendapatan berasal dari kekayaan alam serta pemasukan lainnya, kemudian dikumpulkan dalam baitul mal. Pemasukan tersebut digunakan untuk memenuhi hajat orang banyak. Termasuk pembiaayaan transportasi untuk fasilitas publik.

Di dalam Islam, Khalifah adalah pelayan rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam sabdanya, “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Ibnu Majah dan Abu Nuaim). Dalam riwayat lain, Rasulullah juga bersabda, “Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR. Bukhari).

Menyadari betul sabda Rasulullah ini, membuat Khalifah Umar bin Khattab ra. berhati-hati dalam menjalani roda pemerintahan. Pernah suatu hari ia berkata, “Seandainya seekor keledai terperosok di kota Baghdad karena jalanan rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah SWT.” Apa yang dilakukan Khalifah Umar adalah suatu bentuk kekhawatirannya terhadap tanggung jawab besar yang sedang diemban. Bukan hanya manusia yang difikirkan, hewan juga tidak luput dari perhatian sang Khalifah.

Contoh lainnya juga bisa terlihat pada masa Khilafah Umayyah dan Abbasiyah. Di sepanjang rute perjalanan para pelancong dari Irak dan Syam ke Hijaz, Khalifah membangun banyak pondokan gratis lengkap dengan persediaan air, makanan dan tempat tinggal untuk memudahkan perjalanan mereka. Pada masa Khilafah Utsmani juga diberikan jasa transportasi gratis kepada masyarakat yang akan bepergian dengan berbagai keperluan menggunakan kereta api yang telah disiapkan oleh Khalifah.

Begitulah seharusnya seorang pemimpin. Mereka tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri dan keuntungan pribadi semata. Tetapi juga berfikir bagaimana caranya agar rakyat terlayani dengan baik. Hanya dengan syariat Islam dalam bingkai Khilafah, umat bisa mendapatkan kesejahteraan yang hakiki, insya Allah.[MO/sr]


Posting Komentar