Oleh: Sunarti

Mediaoposisi.com-Kecanggihan tehnologi merambah jagat negeri. Tak ketinggalan pada jagat transportasi. Kini berpergian tidak lagi perlu berhari-hari. Cukup sekajap saja dan beberapa jam sudahlah tiba.

Manusia terbang, begitu istilahnya. Dengan mengendarai burung bermesin manusia bisa melanglang buana ke mana dia suka. Tamasya, urusan kerja, silaturahim, hingga keperluan-keperluan mendesak lainnya. Semua kini bisa dijangkau dengan pesawat terbang.

Sayang memang, tidak semua warga bisa terbang di atas burung besi ini. Dikarenakan harga yang tidak murah, menjadi salah satu alasan untuk memilih transportasi jalur darat atau laut. Tapi tidak sedikit pula yang menggunakan jalur udara dengan berbagai pertimbangan.

Carut-marut transportasi umum di Indonesia muncul. Seperti transportasi menggunakan pesawat terbang, yaitu kenaikan harga tiketnya yang melambung. Harga yang naik vukup membuat terkejut para calon penumpang maupun masyarakat lainnya. Pasalnya, ini adalah kebutuhan warga untuk berbagai urusan. Kenaikan harga yang melambung ini dibenarkan oleh Menteri Perhubungan. Menurut Budi Karya Sumadi  meminta seluruh jajaran direksi maskapai nasional untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Kenaikan harga tiket penerbangan rute domestik beberapa hari ini, dinilai Budi Karya Sumadi sudah relatif mahal.

"Saya memang prihatin dengan adanya tarif-tarif yang relatif mahal. Beberapa hari yang lalu saya sudah minta kepada mereka (direksi maskapai) untuk menurunkan tarif itu," ujar Budi Karya Sumadi di Citra Gerden City, Jakarta, Minggu (13/1/2019). (tribunnews.com)

Tak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Menteri Perhubungan, dari pihak asosiasi maskapai (Indonesia National Air Carrier-Inaca) juga menyebut bahwa kenaikan harga tiket pesawat melambung karena perlemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pelemahan nilai tukar rupiah atas dollar Amerika Serikat diklaim memicu penaikan biaya operasional yang berdampak harga tiket pesawat melambung.

"Jadi memang ada pemicunya soal kurs rupiah melemah. Ini membuat kenaikan variabel harga tiket mulai avtur, kurs rupiah terhadap dollar AS sampai dan suku bunga pinjaman,” kata Ketua Inaca, Ari Ashkara di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (13/1/2019).

Dampak paling besar dari pelemahan rupiah, kata dia, terkait dengan melambungnya hutang maskapai, karena menggunakan mata uang dollar AS. Kenaikan bahan bakar pesawat, avtur, kata Ari terjadi sejak 2016 sebesar 125 persen. Padahal, pengeluaran maskapai paling besar pada avtur sebesar 40 persen. Di sisi lain sejak 2016, maskapai belum pernah menaikkan harga tiket.

Kenaikan yang terjadi belakangan ini pun sebetulnya masih berada di dalam lingkup tarif batas atas yang ditentukan di Peraturan Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 2016,” ungkap dia. (tirto.id)

Inilah akibat dari kesalahan terhadap cara pandang kepemilikan fasilitas umum. Fasilitas umum adalah milik rakyat. Seharusnya transportasi tidak dikuasai oleh perusahaan atau swasta yang hanya berpatokan pada fungsi bisnis bukan pada fungsi pelayanan. Sedangkan fungsi pelayanan sendiri harusnya berada di tangan pemerintah sebagai pelayanan terhadap rakyatnya.

Inipun meliputi transportasi darat, laut dan udara. Sudah selayaknya negara yang memgambil alih peran, sebagai bentuk pelaksanaan pelayanannya kepada rakyat. Transportasi tidak lagi dikelola oleh perusahaan atau swasta, tapi dikelola pemerintah dengan layanan yang memadai.

Dalam sistem Islam, urusan transportasi adalah urusan pelayanan pemerintah/negara terhadap umat/rakyat. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyat. Inilah gambaran riayah negara dalam Islam terhadap kasus yang menyangkut kemaslahatan umat.

Ketika masyarakat diminta bersabar atas kenaikan harga tiket pesawat, bukankah ini menunjukkan abainya riayah penguasa terhadap rakyat? Justru membuktikan bahwa sistem sekuler neolib memunculkan sikap acuhnya penguasa terhadap urusan kemaslahatan umat.[MO/sr]



Posting Komentar