Oleh: Tri S, S.Si
(Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi)

Mediaoposisi.com-Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta seluruh jajaran direksi maskapai nasional untuk menurunkan harga tiket pesawat. Kenaikan harga tiket penerbangan rute domestik beberapa hari ini dinilai Budi Karya Sumadi sudah relatif mahal.

Atas kenaikan harga tiket pesawat yang tidak wajar tersebut, Budi Karya Sumadi pun memanggil seluruh direktur utama maskapai nasional ke kantornya, untuk meminta penjelasan secara detail.

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu menjelaskan, dalam penentuan harga tiket pesawat, pemerintah telah mengatur tarif  batasatas dan bawah, dimana kenaikan harga tiket saat ini memang belum mencapai batas atas.

Diberitakan Serambinews.com, fenomena baru di Aceh mulai menghebohkan sejak ramainya perbandingan harga tiket penerbangan domestik Banda Aceh-Medan-Jakarta atau Banda Aceh langsung ke Jakarta, dengan penerbangan melalui jalur internasional (Banda Aceh-Kuala Lumpur-Jakarta.

Harga tiket domestik Banda Aceh-Jakarta mencapai Rp 3 juta, sedangkan harga tiket Banda Aceh-Jakarta via Kuala Lumpur tidak sampai Rp 1 juta.

Meroketnya harga tiket pesawat dengan rute domestic membuat sebagian orang menjerit. Pasalnya, harga tiket domestik dianggap lebih mahal ketimbang ke luar negeri (Tribunnews.com, 14/1/2019).
Menurut Ketua Umum INACA, I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra, kenaikan harga tiket pesawat itu ditengarai oleh beberapa faktor.

Pria yang akrab disapa Ari ini menjelaskan, salah satu faktornya karena memasuki peak season Natal dan Tahun Baru 2019. Menurutnya, memang trigger-nya karena peak season. Tapi, margin memang dikarenakan adanya kenaikan variable-variabel, avtur, kemudian kurs dan pinjaman.  Karena semua airline ada utang segala macam.

Ari mengklaim sejak 2016 harga tiket pesawat tak pernah naik. Namun, biaya operasional penerbangan terus meningkat. Dari 2016-2018 kurs sudah melemah lebih dari 170 persen. Sedangkan tarif maskapai penerbangan dari April 2016 sampai detik ini tidak ada kenaikan. Sedangkan harga fuel sudah naik 125 persen. Labour itu untuk 1-3 bulan sudah naik 350 persen.

Menurut dia, di masa peak season pun para maskapai tak pernah menaikkan harga melebihi tarif batas atas yang ditentukan pemerintah. Atas dasar itu, dimasa Natal dan Tahun Baru 2019 ini kenaikan harga tiket pesawat masih dalam batas yang wajar.

Mengenai harga tiket perjalanan ke luar negeri yang lebih murah ketimbang penerbangan domestic, disebabkan karena pajak yang dikenakan oleh pemerintah.

Di dalam negeri kena pajak pertambahan nilai (PPN), diluar negeri tidak kena PPN. Penyebab lainnya adalah tingkat frekuensi penerbangan. Frekuensi penerbangan di luar negeri tinggi sehingga maskapai melakukan perang harga.   

Setelah mendengar keluhan masyarakat terkait harga tiket pesawat yang naik, Inaca memutuskan untuk menurunkannya. Penurunan tarif yang dilakukan bervariatif  tergantung rute dan maskapainya.

Kenaikan harga tiket pesawat terjadi karena negara berlepas tangan dari kewajibannya menyediakan transportasi yang memadai. Dalam sistem kapitalis negara hanya berupa fasilitator dan operatornya adalah asing/swasta.

ini wilayah udara sudah dikategorikan sebagai sumber daya alam (SDA) yang sangat penting bagi sebuah negara. Meskipun bentuknya tidak sama halnya aneka tambang dan mineral, wilayah udara adalah sumber daya alam yang tak habis-habisnya diolah.

Oleh karena itu, sebagai sumber daya alam, wilayah udara Indonesia harus dikuasai oeh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya udara adalah membangun sistem angkutan udara yag bertujuan memberi manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan sistem angkutan udara sebagai jawaban dari kebutuhan yang sangat mendesak pada penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam Islam, pemerintah berkewajiban dalam penyelenggaraan sistem angkutan udara yang baik dan aman, serta terjangkau bagi masyarakat. Transportasi merupakan kebutuhan publik, pemenuhannya harus disediaan oleh negara.

Penerapan sistem ekonomi berbasis syariah akan mampu menghasilkan berkah, adil serta meminimalisir kesenjangan sosial, pos-pos pendapatan berasal dari kekayaan alam serta pemasukan lainnya, kemudian dikumpulkan dalam baitul mal.

Pemasukan tersebut digunakan untuk memenuhi hajat orang banyak. Termasuk pembiaayaan transportasi untuk fasilitas publik.[MO/ad]

Posting Komentar