Oleh : Fida Hafiyyan Nudiya, S.Pt

Mediaoposisi.com- Beberapa hari terakhir, publik dihebohan dengan melambungnya harga tiket pesawat. Kenaikan harga tiket penerbangan rute domestic beberapa hari ini dinilai sudah relatif mahal. Diberitakan serambinews.com, fenomena baru di Aceh muai menghebohkan sejak ramainya perbandingan harga tiket penerbangan domestic Banda Aceh-Medan-Jakarta atau Banda Aceh langsung ke Jakarta, dengan penerbangan melalui jalur internasional (Banda Aceh-Kuala Lumpur-Jakarta). Harga tiket domestik Banda Aceh-Jakarta mencapai Rp 3 juta, sedangkan harga tiket Banda Aceh-Jakarta via Kuala Lumpur tidak sampai Rp 1 juta (tribunnews.com).

Indonesia National Air Carrier (inaca), asosiasi maskapai, menyebut pelemahan nilai tukar rupiah atas dollar Amerika Serikat beberapa waktu lalu memicu penaikan biaya operasional yang berdampak harga tiket pesawat melambung. Menurut ketua Inaca, dampak paling besar dari pelemahan rupiah, terkait dengan melambungnya hutang maskapai karena menggunakan mata uang dollar AS.

Selain itu, biaya leasing pesawat pun memakan porsi 20 persen dari pengeluaran maskapai. Sejumlah faktor itu menurutnya, membuat maskapai besar yang melayani penerbangan rute domestic memutuskan harga tiket naik. Kondisi itu berkebalikan dengan maskapai yang melayani rute penerbangan internasional (tirto.id).

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim bahwa naiknya harga tiket pesawat yang terjadi saat ini masih dalam batas wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 14/2016.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun meminta masyarakat tidak terlalu berlebihan dalam merespon hal tersebut. Budi bahkan meminta masyarakat bisa berbesar hati untuk menerima kebijakan maskapai. Di sisi lain, Budi Karya menilai daya beli masih cukup baik. Sehingga kenaikan harga tiket pesawat saat ini masih masuk dalam jangkauan konsumen (kumparan.com).

Buruknya Riayah Penguasa
Dalam sistem demokirasi sekuler seperti sekarang, kemaslahatan rakyat bukanlah prioritas. Maka tidak heran, jika hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti halnya transportasi tidak mendapat perhatian khusus dari penguasa. Baahkan penguasa cenderung abai dan saling lempar tanggungjawab. Yang menjadi prioritas mereka adalah bagaimana keuntungan demi keuntungan dapat diraih, sekalipun itu harus kompromi dengan asing dan mengorbankan kepentingan rakyat.

Gambaran penguasa neoliberal memang tidak memihak kepada kepentingan rakyat, mereka acuh tak acuh bahkan cuek terhadap rakyat sendiri. Di sisi lain mereka terus membuka kerjasama dengan pihak asing demi kepentingan elit-elit tertentu. Sehingga tidak heran, jika Menteri perhubungan saja hanya meminta masyarakat agar ikhlas menerima perbuatan dzalim mereka.

Padahal dalam Islam, moda transportasi merupakan fasilitas umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga negara harus memfasilitasi sarana transportasi dengan baik, murah, terjangkau, bahkan gratis. Negara juga tidak akan dipusingkan dengan melemahnya mata uang sehingga memengaruhi harga tiket, dikarenakan besarnya dana yang juga harus dianggarkan untuk pemeliharaan.

Mengapa? Karna Negara Islam (Daulah) merupakan negara yang memiliki kemandirian ekonomi, sehingga tidak akan terpengaruh dengan kuat/lemahnya dollar AS. Penguasa daulah (Khalifah) juga akan meri’ayah (mengatur) rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Pengaturan ini akan berbasis al-Qur’an dan Sunnah, bukan asing. Sehingga kepentingan hajat hidup orang banyak akan menjadi fokus utama penguasa negara Islam. Semoga kita diberikan Allah SWT usia hingga bisa merasakan hidup di bawah naungan negeri Rahmatan lil ‘Alamin tersebut.[MO/sr]

Posting Komentar