Oleh : Uqie Rukiyah
(Penulis Bela Islam)

Mediaoposisi.com- Muhammad Said Didu dicopot dari komisaris PT Bukit Asam lantaran dinilai kerap mengkritik pemerintah terutama divestasi Freeport yang hanya mengundang utang negara. Latar belakang Said Didu yang merupakan mantan Sekretaris kementerian ESDM, sangat expert di bidang pertambangan. Namun karena belakangan,  aktivitasnya lebih dekat dengan pihak oposisi hingga membuat pemerintah geram. 

Permintaan agar Said Didu dicopot disampaikan langsung oleh PT Inalum (Persero) yang merupakan pihak “pemborong” ke- 51,2 persen saham PTFI senilai 3,85 miliar dolar AS itu. Usul PT Inalum disampaikan dalam sepucuk surat bernomor 930/L-Dirut/XII/2018 yang ditujukan kepada Pimpinan RUPS Luar Biasa PT Bukit Asam Tbk.

Kasus pemecatan Said Didu lantaran dianggap tidak lagi sejalan dengan penguasa bukanlah hal yang aneh. Di alam kapitalis-demokrasi siapapun bisa mengalami hal serupa. Hanya orang-orang berpikiran merdeka-lah yang siap berontak. Tidak mau berdiam diri apalagi menjadi pribadi-pribadi penjilat di bawah bayang-bayang rezim licik nan rakus.

Langkah pemerintah Indonesia melalui PT Inalum untuk mengambil alih 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) bukanlah keberhasilan apalagi prestasi yang perlu dibanggakan. Peng-ambil alihan saham itu memang sudah semestinya dilakukan pemeritah RI bahkan harusnya lebih dari itu. Tambang Freeport adalah milik rakyat Indonesia. Dikelola dan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat bukan swasta apalagi asing.

Kontrak kerja yang terjadi hampir setengah abad lamanya antara RI dan PT Freeport harusnya segera diputus. Perpanjangan kontrak hanya menguntungkan Freeport tapi merugikan Indonesia. Faktanya bukan lagi kerjasama tapi penjajahan dengan label ‘ neo imperialisme’. Mengapa kita harus memberikan uang kepada penjajah, sementara tambang emas itu milik kita ? Di mana logika dan akal sehatnya kalau tidak mau dibilang bodoh?

Inilah salah satu bukti gagal dan rusaknya faham kapitalis-demokrasi menjadi ideologi negara. Para pengusung dan pengembannya hanya akan memperparah kondisi rakyat yang sudah sekarat. Pergantian rezim dari awal diterapkannya sistem kapitalis-demokrasi takkan sanggup membawa perubahan hakiki.

Tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dikuasai pemilik modal dengan landasan kepentingan pribadi. Penguasa ibarat boneka peneken kontrak dan deal-deal politik untuk membinasakan rakyat secara perlahan namun sangat menyakitkan. Mirisnya, berabad-abad lamanya rakyat terlena, menutup mata dan apatis.

Kezhaliman sistem seakan tak lebih penting ketimbang isi perut. Padahal manusia hidup bukan semata mengisi perut dan pasrah menerima keadaan. Tugas manusia di muka bumi adalah untuk beribadah kepada pemilik alam semesta yakni Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya :
 “Dan tidaklah Aku ciptakan Jin dan manusia kecuali untuk beribadah” (TQS.

Firman Allah di atas mempertegas keberadaan manusia di muka bumi sebagai makhluk. Makhluk dari sang pencipta ( Al-Khaalik ) yang senantiasa beraktivitas berdasarkan aturanNya untuk meraih ridha-Nya. Tatanan kehidupan manusia di muka bumi ini harus seiring dan sejalan  dengan perintah dan larangan Allah baik dalam aqidah, muamalah, ekonomi, politik, sosial, hukum, hankam dan lain sebagainya.

Aturan Allah jua-lah yang telah memilih seorang Khalifah dalam sistem Kekhilafahannya untuk memimpin umat di seluruh dunia agar hidup dan berjalan sesuai dengan Syariat Islam bukan yang lain (kapitalis, demokrasi, sekular, liberal atau sosialis-komunis).

Di tangan Khalifah-lah pengelolaan sumber daya alam negeri ini dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kontrak-kontrak bathil akan segera diputus dan dihentikan. Kerjasama   dengan asing hanya terjadi sesuai aturan Islam di bawah pengawasan khalifah dan kaum Muslim. 

Aset-aset yang dimiliki negara tiidak akan diberikan apalagi diserahkan kepada asing seperti yang terjadi saat ini. Tidak akan dibiarkan asing menjadi pemegang kendali kebijakan atas kaum Muslim dan tidak  juga diperkenankan adanya intervensi asing masuk ke ranah Daulah Islam.

Semua itu dilakukan karena amanah yang dibebankan ke pundak Khalifah sebagai pelayan dan pengatur urusan umat sangatlah besar tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Keimanan dan ketakwaan menjadi landasan khalifah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai syara’.

Dengan demikian suatu keniscayaan terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan manakala sistem Islam dengan Kekhilafahannya akan menjadi jawaban atas segala kisruh dan carut marutnya penerapan kapitalis demokrasi. Dan harus bersegera mencampakkan faham kapitalis-demokrasi tersebut.

Islam dengan segala aturannya memberikan ruang sebesar-besarnya kepada umat untuk mengkritisi kebijakan Khalifah dan jajarannya. Karena tugas penguasa dalam Islam adalah “pelayan”  bukan majikan. Mengkritisi kebijakan penguasa tak lagi diharamkan apalagi berimbas kepada pemecatan dan pencopotan  sebagaimana yang dialami mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

Kritik kepada pemimpin merupakan bentuk perhatian rakyat agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan. Keimanan dan ketakwaan antara umat dan pemimpin mewujudkan kasih sayang satu sama lain. Sama-sama berkeinginan meraih ridha Allah SWT.[MO/sr]

Posting Komentar