Oleh: Salasiah, S.Pd
(Founder RuFidz Ahmad) 

Mediaoposisi.com- Optimisme perlu untuk membangun sebuah kepuasan yang terencana. Sebagai sebuah negara, semua dimensi tentu menjadi penting untuk dijadikan fokus perhatian. Dimesi sosial, ekonomi, maupun politik, perlu menjadi perhatian dalam perjalanan tahun ke depan di 2019 untuk mengefektifkan kesinambungan pembangunan.

Kebhinekaan yang terwarnai
Indonesia yang berbhineka, berbeda suku, budaya, bahasa, dan agama tidak menjadikannya terbelah. Dalam perjalanan sejarah, perbedaan yang ada di dalam kebhinekaan Indonesia telah disatukan dengan toleransi, diajarkan para pejuang dan pendiri bangsa.

Mereka mengajarkan toleransi sebagai bagian dari ajaran agama yang mempunyai nilai kebaikan dan pahala yang bagus di sisi Allah. Tumbuhnya saling menghormati dan saling memahami antar perbedaan berdasarkan norma agama pun menjadi langgeng. Hanya saja tidaklah sama toleransi dengan pluralisme, yang mau masuk mewarnai toleransi yang ada di Indonesia.

Ajaran pluralis membuat pernyataan yang sangat sadis, yang menyesakkan norma bangsa Indonesia secara nyata. Pernyataan bahwa semua agama sama adalah sebuah upaya penghancuran nilai ke-Indonesia-an bahkan jiwa kemanusiaan. Sisi jiwa manusia membawa fitrah untuk memuliakan sesuatu yang melebihi dirinya, menyandarkan pada satu kekuatan yang superior yang menguasai segalanya. Sesuatu yang hak melebihi kemanusiaan adalah yang dikenal dan dibawa oleh ajaran agama dengan bersandar pada kekuatan Tuhan.

Upaya yang memaksakan masuknya ajaran pluralism adalah upaya penghadangan ajaran agama kepada generasi milenia, vulgarnya adalah penerimaan nilai atheisme di kalangan urban. Pada tataran formal adanyanya usaha penerimaan terhadap ajaran hedonis permisif yang diakui secara legal. Seks bebas menjadi gaya hidup, LGBT dianggap HAM, pernikahan sejenis dilegalkan.

Sasaran pergerakan pluralisme sejatinya adalah umat Islam yang mempunyai aturan agama yang jelas dalam ranah sistem yang akan menghambat penguasaan sekuler kapitalisme untuk meraup semua kemanfaatan materi. Sadar atau pun tidak, aura menyudutkan ajaran Islam terfakta lugas saat terekamnya aksi pembakaran bendera berlafadz tauhid.

Ustadz dan mesjid menjadi tertuduh radikal. Sebelumnya pelarangan organisasi yang terindikasi mengarah pada Islam politik, karena sekularisme dasarnya menjauhkan agama dari kehidupan. Hanya saja ajaran Islam hadir memang berupa sistem yang sudah sempurna memberikan aturan jelas menata atas gaya hidup hedonis permisif.

Duka-Ekonomi
Bencana alam berulang, gempa dan tsunami, yang memakan jumlah korban dan kerugian infrastruktur tidak sedikit menjadi pengingat untuk Indonesia. Negara dengan kekayaan yang luas dikelilingi oleh sungai, ngarai, gunung, lembah, dan lautan yang melimpah. Secara kebijakan memerlukan sarana dan prasarana yang mempuni untuk mitigasi bencana. Masyarakat muslim yang memiliki sandaran kepada Allah, maka tentu saja menyandarkan bencana pada sudut soft solution, memohon ampunan atas kelalaian sebagai hamba dan umat.

Ekonomi Indonesia jelas tidak stabil dengan terombang ambingnya nilai mata uang rupiah oleh pengaruh destinasi dolar yang akhirnya berimplikasi melepaskan pegangan subsisdi pemerintah terhadap rakyat. Harga BBM terus meningkat perlahan secara pasti, bertahap dan diam-diam.

Masyarakat tinggal merasakan dampaknya. Iuran BPJS yang menjadi alat penjaga kesehatan masyarakat meningkat, masyarakat membiayai kesehatannya sendiri untuk mendapatkan pelayanan. Pajak masyarakat menjadi harapan peningkatan angggaran baiaya negara. Dana haji dan zakat umat Islam pun akhirnya dilirik untuk mendrop pembiayaan negara. Kebijakan impor masih  belum pro rakyat, apalagi dengan komentar pemerintah yang tidak professional atas fenomena pasar rakyat yang terjadi.

Kisah duka penghujung tahun 2018 sebagai tragedi berulang yang menyesakan, tidak saja bagi umat muslim, bahkan bagi kemanusiaan. Kaum muslim Uyghur yang merupakan salah satu etnis di Xianjing, Tiongkok (Cina) mengalami kekerasan oleh pemerintahnya yang menganut sistem sosialis komunis. Kedzaliman terhadap umat Islam terus terjadi. Panel Hak Asasi Manusia PBB pada jum’at (10/8/18) mengaku telah menerima banyak laporan terpercaya, bahwa satu juta warga etnis Uyghur di Tiongkok telah di tahan di satu tempat pengasingan rahasia yang sangat besar.

Pemerintah Tiongkok mengirim satu juta warga Uyghur ke kamp-kamp konsentrasi. Warga muslim yang terlihat taat beribadah dan melakukan perintah agama di barat laut Xianjiang, seperti shalat, puasa, tidak makan babi dan minum alkohol, memelihara jenggot, atau berpakaian secara Islam, ditahan untuk di “edukasi ulang”.

Di dalam kamp konsentrasi mereka dipaksa untuk mengikuti propaganda partai komunis, seperti menyayi laagu mars partai, meneriakkan slogan-slogan komunis setiap hari untuk dicuci otak. Jika menolak, para tahanan akan disiksa sedemikian rupa. Politik luar negeri Indonesia, yang notabene mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat muslim yang merasa bersaudara seiman, tidak terindikasi untuk memberikan bantuan. Pun hanya sekedar suara mengecam atas tragedi  kemanusian Uyghur tak terdengar.

Dominasi Sistem
Indonesia sesungguhnya berada pada perebutan sistem dalam imprealisme gaya baru. Sumber daya alam Indoesa terlalu indah untuk ditinggalkan penjajah tanpa konvensasi. Kapitalis yang sebagai sistem yang dikepalai Amerika Serikat telah mendominasi sistem kebijakan dan aturan di Indonesi.

No free lunch, tak ada bantuan apalagi hutang luar negeri Indonesia yang tidak berafiliasi kepada sumber daya alam Indonesia, sejauh itu Freeport bertahan kokoh di Indonesia. Demikian juga Cina yang menggenggam sistem sosialis komunis yang berambisi menjadi negara adidaya mulai menjadikan Indonesia sebagai sasaran utama.

Begitu massif dan bengisnya serangan sekuler kapitalisme dan sosialis komunis menggilas umat Islam berbuah kesadaran.  Umat Islam mulai menjalin sokongan untuk bersatu  dalam gerakan rasa persaudaraan dan panggilan keimanan.

Gerakan persatuan umat diharapkan menjadi kekuatan pemikiran yang membawa solusi bagi kesejahteraan umat dan menjadikan Indonesia mandiri. Jika pemerintah mulai melirik dana haji dan mewacanakan  zakat sebagai bagian dari solusi negara, maka sistem Islam harus bersiap menjadi solusi menyeluruh kaffah.

Saatnya kita sebagai umat move on menghadapi pengaruh dominasi sistem yang menghancurkan. mulai perubahan hakiki bersama sistem Islam dan khilafah sebagai kepemimpinan umum yang berkhidmat kepada rakyatnya. [MO/sr]










Posting Komentar