Oleh : Mila Ummu Tsabita

Mediaoposisi.com-  Majelis Ulama Indonesia  (MUI) Jawa Timur mendesak pemberi dan pengguna jasa prostitusi dapat dipidana. “DPR RI harus segera membuatkan UU yang bisa menjerat pemberi dan pengguna jasa prostitusi. 

Ini dimaksudkan agar mereka yang biasa menjajakan diri dan penggunanya bisa mendapat efek jera, “ kata KH Abdussomad Buchori, Ketua Umum MUI Jatim.

MUI sangat  mendukung upaya pihak Kepolisian mengusut tuntas kasus prostitusi online yang viral lagi belakangan ini.  Ternyata  setelah pengembangan penyelidikan diketahui ada sekitar 45 artis dan 100 model yang diduga terlibat.  (16/01/2019).

Kalau kita bicara pengaturan masalah perzinaan atau zina yang dikomersilkan (prostitusi), tentu dalam koridor  hukum dengan dasar selain Islam akan sulit.

Karena jelas, jika dilakukan suka-sama suka tak mungkin bisa dijerat UU.  Aliansi Cinta Keluarga (AILA) pernah mencoba mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), salah satunya  terkait perluasan makna zina pada Pasal 284 KUHP, yang tadinya terbatas dalam kaitan pernikahan dimohonkan diperluas ke konteks di luar pernikahan.   Ternyata  putusan MK menolak permohonan tersebut (14/12/2017).

Apalagi  Koalisi Perempuan menganggap upaya AILA ini tidak beralasan , karena zina adalah urusan domestik keluarga.  “ Hukum berhenti di depan pintu kamar atau pintu rumah,” kata Rita

Hendrawaty  Soebagio,  Ketua AILA.  Putusan MK justru dipuji oleh LBH Masyarakat yang menyebut bahwa dengan putusan ini MK “menolak menjadi lembaga yang dapat mengkriminalisasi suatu perbuatan.” (14/01/2017).

Nampak bahwa ketika urusan privat seperti hubungan seksual (yang tak sah) dimasukkan ranah pidana, maka pro-kontra biasanya terjadi di alam Demokrasi.  Mampukah sistem ini menjawab “keinginan” para ulama untuk menjerat semua yang terlibat dalam kasus perzinaan atau prostitusi ?
Pro Kontra Perda (bernuansa) Syariah

Sempat mencuat kembali pro kontra UU yang bernuansa syariah. Setelah statement Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie yang kontroversial, menolak peraturan daerah yang mengatasnamakan agama (perda syariah).

Grace menyatakan bahwa perda-perda tersebut selama ini tidak substansial.  Cenderung diskriminatif mayoritas atas nama agama tertentu.

Semua karena politisi tak mau repot berpikir menyusun program  yang baik dan mensejahterakan masyarakat.  Asal mencatut nama agama.  “Inilah yang tidak kami dukung. Oleh karena itu kami tidak ingin mendukung agama dilacurkan untuk kepentingan politik” ujarnya. (28/11/2018)

Senada dengan Grace, Ketua Komnas Perempuan, Azriana  Manalu, mengatakan terdapat 421 Perda yang dinilai diskriminatif.

Mayoritas berdasar agama.  Perda ini telah membatasi ruang gerak masyarakat, terutama bagi perempuan.  Contoh Perda Prostitusi di Tangerang, kata Azriana.  Perda ini tidak dirumuskan dengan matang.

Sehingga batasan pelacuran menjadi jelas.  Akibatnya semua orang yang berada di teritori –yang terlanjur dianggap- tempat pelacuran, dicurigai sebagai pelaku prostitusi. “Akhirnya perda ini memakan korban.  Ada seorang perempuan (bukan PSK) diciduk Satpol PP. Padahal ia sedang menunggu jemputan,” katanya.

Kegaduhan soal perda “terinspirasi’ agama, juga sempat viral tahun 2016.  Saat itu tersebar isu yang sangat sensitif terkait upaya penghapusan perda yang dinilai pemerintah pusat bermasalah, salah satunya Perda benuansa Syariah.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amien,  menyatakan tidak setuju dengan penghapusan perda yang bernuansa keagamaan.

Menurutnya,  keputusan Kementrian Dalam Negri untuk menghapus 3.143 perda dilakukan secara tidak transparan. (republika.co.id, 22/6/2016). Walau pun kemudian diberitakan bahwa yang dihapus  hanyalah 3000-an Perda yang dinilai  menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, bukan perda yang bernuansa agama. (22/6/2016)

Tapi memang ada kalangan yang sangat getol agar Pemerintah Pusat segera meninjau ulang   perda yang dinilai sarat diskriminatif.  Salah satunya Qonun Jinayat yang diberlakukan di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qonun Jinayat  menyatakan bahwa “Pengaturan yang termuat  dalam Qonun Jinayat bertentangan dengan Konstitsi dan sejumlah UU, baik substansi maupun proses pembentukannya.“  Mereka pun menganggap itu berpotensi pada menguatnya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Qonun Jinayat atau Perda Syariat Islam disahkan DPR Aceh 2014.  Perda telah dirancang pada tahun 2002, yang isinya antara lain mengatur tentang khalwat (mesum), khamr (alkohol) dan maisr (perjudian).

Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Nisaa Yura mengatakan Qonun Jinayah tidak mampu melindungi perempuan di Aceh dari kekerasan, dan justru yang menguat adalah potensi kriminalisasi dan diskriminasi.

“Misalnya Pasal 52 (1) yang mengatur mengenai korban perkosaan untuk memberikan bukti. Padahal pada kasus seperti ini sulit menyediakan alat bukti dan saksi,” ungkapnya. ( 23/10/2017).

Pada Oktober 2015 lalu, Institute for Criminal dan Justice Reform (ICJR) dan Solidaritas Perempuan telah mengajukan permohonan  Judicial review  terhadap Perda ini ke Mahkamah Agung (MA). Karena menganggap Qonun ini bertentangan dengan sejumlah UU terkait prinsip  hak asasi manusia (HAM).  Tapi upaya ini kandas setelah MA menolaknya.

Menegakkan Syariah di Negri Sekuler
Dulu sempat populer kata-kata (alm) Gus Dur, Negara kita ini negara yang “Bukan-Bukan”.  Maksudnya? Ya, bukan negara agama, bukan juga negara Sekuler.

Jadi negara apa ya? Kalau mencermati sejarah bangsa Indonesia maka Islam sebenarnya mewarnai banyak hal. Bahkan sangat berpengaruh dalam pembentukan awal negara ini. Sayang, karena alasan keragaman upaya anak bangsa yang muslim untuk berhukum kepada Islam, akhirnya kandas. Silakan cermati sejarah.

Tapi apakah “keinginan” untuk taat kepada aturan dari Sang Pencipta, akan ikut tenggelam?  Tentu tidak.  Dengan menggunakan mekanisme yang ada (demokrasi) upaya-upaya formalisasi syariah itu nyata adanya.

Terbukti dengan muncul daerah-daerah yang penduduknya mayoritas muslim mengambil sebagian hukum syariat untuk diformalkan sebagai Perda.

Secara sistem Demokrasi, sebenarnya menjadi hak masyarakat untuk mengambil peraturan dari mana pun. Termasuk dari  Islam.  Karena ini option yang tak boleh dihalangi atas nama HAM. Cuma harus dipahami, kendala terbesar sistem ini adalah perwakilan rakyat di parlemen (legislator) – meskipun mereka  muslim- tak semua  peduli dan mau memperjuangkannya di parlemen.

Contoh paling hits ya penyataan tegas dari PSI ini, yang sejak awal sudah anti Syariah, padahal calegnya ya sebagian adalah muslim! 

Inilah problem yang akan selalu dihadapi dalam penerapan Islam (meski hanya parsial) di sistem Demokrasi-Sekuler.

Meskipun yang sangat ingin menerapkan hukum Allah dalam hidupnya dan formal oleh UU resmi daerahnya jumlahnya tak sedikit, tapi yang tidak suka juga banyak.  Bisa jadi ada sebagian orang yang merasa dengan penerapan hukum Islam banyak “kesenangan”  yang akan dilarang, dan hal ini sungguh tidak asik.

Contoh curhatan seorang netizen warga Aceh (jadi belum tentu mewakili semua orang ya....catat!) terkait sulitnya menonton bioskop atau menggelar acara musik sebagaimana di daerah lain.

Pemda sangat ketat mengontrol pelaksanaan acara yang banyak disukai anak muda.  Apakah di acara tersebut terjadi ikhtilat (cambur-baur laki-laki dan perempuan), atau sajian acaranya yang melanggar aturan syariah?  Ini yang membuat sebagian dari mereka  (anak muda) merasa tak suka pemberlakuan perda bernuansa syariah di daerah otonomi ini.

Apalagi sempat tersiar kabar, hukum diberlakukan tebang pilih.  Jamaluddin seorang warga Aceh misalnya, menyatakan setuju dengan syariat Islam, tapi dia berharap agar ditegakkan  tanpa pilih kasih.

Dia memberi contoh, ada seorang pejabat dan tokoh masyarakat Aceh ditangkap polisi syariah saat sedang berbuat mesum, tapi tak pernah dicambuk. “ Saya berharap siapa pun yang melanggar syariat Islam  harus dihukum sesuai aturan yang berlaku,” katanya. (23/02/2015)

Dalam Demokrasi kedaulatan (sebenarnya) ada di tangan rakyat.  Kedaulatan yang dimaksud antara lain adalah kedaulatan untuk menentukan dan membuat hukum untuk mengatur hidupnya.

Suara mayoritas rakyat (diwakili legislator) akan sangat berpengaruh dalam menentukan UU yang seperti apa yang akan gol. Islam, adat istiadat, pendapat pakar, dsb akan menjadi option dalam penentuan hukum dan perundang-undangan.  Sekali lagi, Islam hanyalah pilihan.

Jika semua setuju, maka akan dipakai.  Jika tidak, maka bisa terjadi kompromi atau tidak bisa dilanjutkan prosesnya menjadi UU formal.

Pergaulan bebas, zina, atau prostitusi adalah sesuatu yang bisa dinilai berbeda di pandangan masyarakat dalam sistem demokrasi yang semakin liberal seperti sekarang. Padahal dalam Islam sudah jelas ini perkara yang haram, jika dilakukan dianggap tindak kriminal. Baik dilakukan dengan sukarela, paksaan (perkosaan) atau untuk dikomersilkan (prostitusi).

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk “ (TQS. Al Isra : 32).

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. “ (TQS An Nur : 2).

Jelasnya,  menerapkan hukum Islam bagi muslim, termasuk pada perkara zina adalah obligation (kewajiban).  Karena  Allah SWT telah berfirman :
“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. “ (TQS. Al An’am : 57).

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. “ (TQS. Al Maidah : 48).

Maka tentu upaya agar aturan Islam bisa diterapkan saat ini, termasuk melalui parlemen adalah upaya yang layak diapresiasi.  Tentu itu semua karena muslim yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tak ingin termasuk dalam golongan orang yang fasik, dzalim atau bahkan kafir  (QS. 5: 44, 45, 47).

Namun  resikonya ya.. dia akan berhadapan dengan sistem legislasi-Demokrasi yang  penuh dengan intrik dan golongan yang tak sepakat.  Bahkan cap radikal dan intoleran! Sungguh butuh kekuatan iman agar tak kendur dalam perjuangan. Apalagi sampai terbawa arus kerusakan.

Perjuangan Alternatif
Selain dengan jalan intra parlemen, di Indonesia upaya memperjuangkan Syariah secara kaffah di luar parlemen sekarang cukup marak diperbincangkan.

Wacana Syariah dan Khilafah menjadi viral, apalagi saat kemaren pemerintah mencabut BHP sebuah ormas yang terkenal sering mengopinikannya.    Tentu dengan diksi dan tanggapan yang beragam.  Ada yang setuju, bahkan ikut mengopinikannya.

Misalnya #WeNeedKhilafah atau #KhilafahAjaranIslam sempat mengemuka dan meluas di sosial media.  Atau yang tak setuju, bahkan mengopinikan “Jangan Suriahkan Indonnesia”.

Ini menunjukkan wacana ini telah eksis sebagai bagian dari dinamika perjuangan formalisasi Syariah.
Namun bagi yang mencermati, bentuk edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya penerapan Syariah sebagai solusi bagi berbagai persoalan bangsa cukup berpengaruh membangun opini publik.

Lihat survei yang sempat dikemukakan di publik dari Alvara Research Center  pada 2017 lalu, di antaranya tentang penerimaan terhadap Khilafah dan ideologi Islam.

Hasilnya ada 17, 8 persen mahasiswa dan 18,4 persen pelajar yang setuju Khilafah sebagai bentuk negara yang ideal.  Survei dilakukan terhadap 4.200 kalangan milenial.   Sedangkan di kalangan profesional yang setuju ideologi Islam ada sekitar 15,5 persen dari 1.200 responden yang disurvei.  (  07/03/2018).

Meskipun masih di bawah 50 persen dan bisa jadi survei belum menyentuh semua kalangan, penyebaran opini disertai edukasi publik terkait solusi Islam bagi seluruh persoalan bangsa, termasuk perzinaan dan prostitusi sepertinya mampu mencuri perhatian.

Di tengah situasi yang semakin terpuruk.  Mungkin bisa kita rasakan juga kondisi kebatinan umat Islam yang makin merasa terusik dengan penyikapan rezim terhadap ulama dan aksi umat Islam.

Belum lagi opini yang terus bergulir seiring makin pahamnya masyarakat tentang khilafiyah (perbedaan pendapat) dan pentingnya persaudaraan Islam (ukhuwah), seolah memberi ” angin segar” dan membuka wawasan (tak terkungkung fanatisme mazhab) terhadap ide-ide  terkait Islam, syariah termasuk khilafah. 

Lihat juga keberhasilan Aksi Bela Tauhid 2018 baru lalu (lanjutan ABI-1 dan 2) yang berhasil mengumpulkan anggota masyarakat dari berbagai daerah, hanya untuk membela Panji Rasul (yang kata sebagian pihak adalah bendera ormas).

Sebenarnya ini perkembangan yang sangat menggembirakan.  Kecuali bagi yang tak suka syariah diterapkan secara formal dalam negara.

Maka munculah statement “kurang sedap” yang digaungkan, apalagi kalau bukan dikaitkan dengan aksi terorisme dan radikalisme.   Tapi inilah resiko berjuang di tengah cara pikir umat yang konvensional bahkan liberal-sekuler -termakan propaganda Barat - yang jelas-jelas anti Islam.

Sungguh perjuangan untuk menegakkan Islam sebagai sistem kehidupan takkan pernah mati, karena Allah tak pernah kehabisan para aktifis yang rela mengorbankan harta, waktu, tenaga, bahkan jiwa nya untuk “kemenangan” Islam.  Selama dilakukan dengan cara yang Syar’i, tanpa kekerasan sebagaimana dicontohkan Rasulullah Saw bersama shahabatnya.

Rasul ketika berjuang di Mekkah hingga tegak Negara Islam di Madinah Al Munawarah, sama sekali tanpa kekerasan. Hanya hujjah yang kuat (QS. An Nahl :125) dan edukasi politik kepada umat. Rasul pun tidak masuk ke sistem , padahal kaum Quraisy telah menawarkan harta, tahta, dan wanita kepada Beliau.

Maka tak ada yang bisa mencegah kembalinya Syariah Islam kaffah mengatur kehidupan manusia.  Sehingga kasus perzinaan akan segera bisa dituntaskan tanpa pro kontra seperti sekarang.

Bahkan tak hanya itu, problem kehidupan terkait kesejahteraan rakyat,  korupsi, kriminalitas, dan setumpuk problem yang muncul karena penerapan sistem Sekuler-Demokrasi-Liberal pun bisa diminimalkan, bahkan dituntaskan.  Inshaa Allah.

Bisyarah dari Rasulullah Saw :  “ ... Kemudian datang priode mulkan jabariyyan (para penguasa dikatator) dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan Allah Ta’ala.  Setelah itu akan terulang  kembali priode khilafah ‘ala minhajin nubuwah.  Kemudian Nabi Muhammad saw diam “ ( HR. Ahmad, shahih)[MO/ge]

Posting Komentar