Oleh: Eka Sri Wulandari, S. Pd
(Praktisi Pendidikan)

Mediaoposisi.com- Kasus Prostitusi Online telah berhasil mengguncang jagad sosial media sejak mencuatnya kasus VA dan 80 juta. Namun kasus prostitusi bukanlah kasus yang baru muncul akhir-akhir ini saja. Karena sejatinya prostitusi sudah menjadi kasus yang terbilang marak terjadi baik dikalangan masyarakat awam maupun di kalangan artis. Sebelum adanya prostitusi online, prostitusi sudah banyak dipraktekkan secara konvensional di area lokaisasi. Menurut data kemensos, tahun 2017 ada 168 daerah yang memiliki oklisasi prostitusi. Menurut data LSM Rehabilitasi Tuna Susila, secara umum jumlah PSK di dalam area lokalisasi diperkirakan berjumlah 56.000. Bisa dipastikan jumlah Prostitusi Online mencapai angka yang lebih fantastis dari angka prostitusi konvensional.

Menyoal pemberantasan prostitusi, antropolog gender Irwan Hidayana menyarankan untuk melihat dari berbagai perspektif. “kalau kita melihat prostitusi sebagai aktivitas ekonomi, kita akan berbicara tentang supply and demand,” kata Irwan. “Selama masih ada permintaan, ya pasti akan ada penawaran. Selama masih ada permintaan terhadap prostitusi, ya prostitusi itu akan ada sekalipun itu dilarang, digrebeg dan dirazia,” tegasnya. Hal ini senada dengan tanggapan genersi millenial yang mendapatkan likers ribuan dengan pernyataan, “Ada permintaan, ada penawaran. Hukum pasar dalam bidang ekonomi pasti seperti itu”.

Pernyataan tersebut memang benar sesuai dengan konsep ekonomi kapitalisme. Dalam konsep ekonomi kapitalisme, faktor utama terjadinya aktivitas ekonomi adalah permintaan (demand) dan penawaran (supply). Tanpa adanya permintaan dan penawaran maka aktivitas ekonomi tidak akan terjadi. Dikarenakan sistem ekonomi kapitalisme memiliki dasar sekulerisme tanpa memperhatikan halal-haram, maka wajar Prostitusi masuk kedalam kategori bisnis/pekerjaan.

Sebutsaja daam penggunaan istilah bagi penjaja seks komersial bukan “pelacur” melainkan PSK (Pekerjaa Seks Komersial). Inilah yang menjadi akar masalah dalam sistem ekonomi kapitalisme bahwa praktwk prostitusi masuk ke dalam ranah ekonomi bisnis yang meniscayakan akan ada permintaan dan penawaran. Sehingga selama sistem kapitalisme yang menjadi landasan dalam perekonomian, maka mustahil praktek prostitusi mampu ditanggulangi atau dimusnahkan.

Di negara-negara yang mengambil asas perekonomian kapitalisme, pasti akan terjadi kondisi yang tidak jauh berbeda. Bahkan kita bisa melihat praktek prostitusi mampu menyedot milyaran hingga triliuanan rupiah tiap tahunnya di bebrapa negara yang masuk kedalam 12 negara teratas yang warganya paling banyak berbelanja prostitusi tahun 2016.

Berdasarkan riset lembaga peneliti aktivitas pasar gelap (Havoscope), China menjadi negara Perdagangan seks terbesar di dunia dengan pengeluaran dibidang esek-esek sebesar USD 73 Milyar/Rp. 982 Triliun/tahun. Indonesia masuk urutan ke-12 dengan angka pengeluaran belanja prostitusi sebesar  USD 2,25 Milyar/Rp. 30 Triliun/tahun.

Wajar jika kita melihat beberapa kasus prostitusi yang terjadi memiliki daya tawar yang tinggi. Ini pun tidak terlepas dari konsep penawaran kapitalisme yang memiliki tolok ukur bahwa semakin barang/jasa memiliki daya tawar yang tinggi menunjukkan barang/jasa tersebut memiliki kualitas yang semakin baik. Dan menjadikan konsumen semakin merasa bangga dan puas dengan mengguna barang/jasa dengan nilai tawar yang tinggi.

Berbeda dengan sistem ekonomi islam yang menjadikan falsafah/landasan ekonominya berpijak pada upaya untuk menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang pada perintah dan larangan Allah SWT. Dalam hal ini bukan berarti islam melarang manusia untuk mencari kekayaan. Justru Islam memeritahkan manusia untuk mencari kekayaan, namun yang berbeda adalah tujuannya. Tujuan mencari kekayaan yang diperintahkan oleh islam bukan untuk menjadi pemuas dan suatu kebanggan semata, melainkan untuk menjalankan roda perekonomian secara menyeluruh sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Seperti halnya firman Allah:

Carilah apa saja yang telah Alah berikan kepadamu dari kehidupan akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagian kehidupanmu di dunia.” (QS Al-Qashash: 77)

Namun, semua upaya untuk mendapatkan harta di dunia tidak dibiarkan liar bebas seperti di sistem ekonomi kapitalisme. Semua wajib terikat dengan ketentuan (aturan) Allah.
Apa saja yang telah Rasul bawa untuk kalian, ambillah. Apa saja yang telah dia larang atas kalian, tinggalkanlah.” (QS Al-Hasyr: 7)

Maka tentu dengan dalam perekonomian Islam tidak akan ada yang namanya bisnis esek-esek, lokalisasi, atau istilah Pekerja Seks Komersial (PSK). Karena jelas dalam Islam telah diharamkan berzina (berhubungan dengan selain pasangan suami-istri).

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al-Isra’: 32)

Apalagi menjadikan zina sebagai sumber pendapatan dalam aktivitas perekonomian. Jelas akan menjadi salah satu sumber pendapatan yang diharamkan oleh Allah.

Lalu, bagaiman jika masih ada permintaan dan penawaran terhadap praktek prostitusi? Tentu Islam dengan seperangkat syariatnya sudah memiliki solusi terhadap masalah ini melalui pengaturan dalam sistem ekonomi. Namun, yang peru diketahui bahwa sistem ekonomi islam tidak akan mampu terterapkan jika hanya dipahami dan dipegang oleh individu secara mayoritas. Butuh peran negara sebagai pelaksana melalui pembinaan dan perundang-undangan hukum syariah.[MO/sr]


Posting Komentar