Oleh : Rizkya Amaroddini
(Mahasiswi STEI Hamfara)

Mediaoposisi.com-  Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi terkait wacana pembebasan Ust. Abu Bakar Baasyir dari Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur
“(Pembebasan Ba’asyir) masih perlu di pertimbangkan dari aspek-aspek lainnya. Seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” kata Wiranto membaca naskah siaran pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.

Mengapa secara tiba-tiba pembebasan Ust. ABB batal ?

Fahri menjelaskan, saat pemerintah secara resmi mengumumkan Presiden Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir, justru menimbulkan sinyal keraguan. Karena sejumlah pejabat negara menyampaikan dasar hukum pembebasan Abu Bakar Baasyir yang beragam.
"Ada yang mengatakan itu adalah hak dari Abu Bakar Baasyir. Kalau hak, ya bebas bebas saja, eggak perlu diklaim sebagai pemberian atau grasi presiden,” kata Fahri di Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (21/1/2019).
"Pemerintah ini masih gamang dengan isu terorisme itu. Apakah Abu Bakar Baasyir itu pemimpin tertinggi dari Jamaah Islamiyah, itu juga sebenarnya masih kacau. [Pemerintah] enggak berani punya determinasi," ujarnya.

Motif politis ini lah membuat Ust. ABB tak mau menuruti bagaimana setingan menuju pilpres 2019.
"Malah yang saya dengar dia sekarang tak mau keluar. Ya karena ini mau dipakai secara politik, akhirnya Abu Bakar Baasyir enggak mau keluar.” ucapnya.

Dari hal ini maju-mundurnya Jokowi dalam pembebasan Ust. ABB  akan terus memberikan dampak positif bagi pilpres 2019, inilah wujud Demokrasi di Indonesia. [MO/ra]

Posting Komentar