Oleh: Nurita Sari 

Mediaoposisi.com- Istilahnya habis manis sepah dibuang, pemimpin pilihan rakyat melupakan rakyat yang telah memilihnya. Masa kampanye dipenuhi presentasi visi misi yang spektakuler, ribuan janji manis untuk perbaikan kondisi rakyat di berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, masa kampanye juga dihiasi intrik politik dari tiap-tiap kubu yang bersaing dalam pencalonan.

Saling serang, membongkar aib dan tak jarang melakukan berbagai cara manipulatif. Begitulah kondisi panas tahun politik di negara demokrasi yang konon katanya suara rakyat adalah suara Tuhan, rakyat yang berdaulat. Benarkah teori tersebut?

Dalam negara demokrasi, rakyat memilih kandidat yang tampak sempurna, kompeten dan amanah dengan menggunakan standart penilaian pribadi. Cara yang digunakan pun berpotensi melahirkan banyaknya kecurangan, mulai dari pemilih fiktif, sogokan “serangan fajar” sebagai rahasia umum, dan berbagai macam kecurangan lainnya. Proses pemilu yang harusnya LUBER JURDIL faktanya sulit terlaksana. Sebagai bukti, di akhir pemilu seringkali terdapat berbagai macam pengaduan kecurangan, gugatan dari pihak yang kalah, dan perseteruan dari masing-masing pendukung.

Hal tersebut sebagai bukti bahwa  hasil pemilu tidak bisa dijadikan acuan sebagai suara rakyat.
Apakah benar negara demokrasi menjadikan suara rakyat sebagai dasar penentuan kebijakan negara? Mari kita amati kebijakan pemerintah yang diklaim sebagai upaya peningkatan ekonomi.

Presiden joko widodo menyampaikan pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diberbagai daerah. Sebab, dia mengatakan, pembangunan jalan tol yang terintregasi dengan pelabuhan, kawsan industri, kawasan ekonomi khusu (KEK), dan kawasan wisata juga akan berdampak positif pada daerah-daerah sekitarnya. https://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/01/13/pla0e7428-jokowi-pembangunan-infrastruktur-dorong-pertumbuhan-ekonomi

Selanjutnya kita lihat faktanya Omzet restoran di sepanjang jalur pantai utara (pantura) Kabupaten Batang, Jawa Tengah kini hanya berkisar Rp 1,5 juta per hari. Nilai ini turun dibandingkan dengan sebelum tol Trans Jawa beroperasi, yakni antara Rp 2,25 juta - Rp 2,50 juta per hari. Arif Munandar, salah satu pengusaha rumah makan, mengatakan bahwa sebagian besar kendaraan kini memanfaatkan ruas bebas hambatan tersebut sehingga kondisi jalur pantura relatif sepi. https://m.katadata.co.id/berita/2019/01/11/pemilik-restoran-sebut-omzet-susut-drastis-sejak-trans-jawa-beroperasi

Dari semua janji manis yang sudah di ucapkan, berapa persen yang sudah terealisasi? Apakah mungkin untuk bisa mewujudkan semua? Secara logika, semakin banyak janji manis yang di ucapkan, semakin besar potensi untuk mengingkari janji. Mengapa? Karena pemimpin negara demokrasi terhubung dan terikat dengan penguasa negara lain yang lebih kuat dan berkuasa.

Sedikit banyak Penguasa negara lain memiliki andil dalam penentuan kebijakan di negara yang lebih lemah. Itulah mengapa tidak pernah ada negara yang berkuasa/berdaulat penuh atas wilayahnya. Ibarat hukum rimba, yang terkuat pasti akan memenangkan persaingan. Mengapa bisa demikian? Karena sistem ini memungkinkan kedzoliman terjadi.

Fakta yang ada sangat terlihat jelas bahwa apa yang sudah dijanjikan hanya sekedar pepesan kosong yang tidak mungkin terwujud. Demi mengamakan “Tahta”, para penguasa akan terus berdekatan dengan para pemegang modal, dan sebagai konsekuensinya kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan keinginan pemegang modal bukan kebijakan berdasarkan syariat agama dan kebutuhan rakyat. Pemegang modal akan semakin berkuasa dan rakyat semakin sengsara.

Berdasarkan lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, kata Manan, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46 persen kekayaan di tingkat nasional. Menurut dia, hal ini menjadi pertanda adanya ketimpangan distribusi kekayaan. “Ini menunjukkan bahwa yang menikmati pertumbuhan ekonomi adalah mereka yang memiliki faktor produksi terutama modal dan akses sumber daya alam,” kata Manan kepada reporter Tirto , Kamis (13/12/2018). https://tirto.id/ironi-pertumbuhan-ekonomi-yang-hanya-dinikmati-segelintir-orang-db2w

Rakyat harusnya mulai peduli siapa pemimpin yang layak sesuai syariat. Dalam islam, terdapat segala macam aturan bagi manusia. Sebagai contoh, aturan untuk makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak, pernikahan, jual beli, utang piutang, islam sudah mengaturnya dengan jelas. Jika untuk perkara makanan dan minuman saja sudah ditentukan kriteria “lolos” oleh sang pencipta, tentu saja Allah juga sudah menentukan kriteria untuk memilih seorang pemimpin yang diberi amanah mengurusi hajat hidup orang banyak. Kriteria apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin?
Sesungguhnya manusia terbaik yang anda tunjuk bekerja adalah orang yang kuat dan amanah” (QS. Al Qashash 26)

Kuat dalam arti memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai serta profesional di berbagai kondisi bergantung medan yang dihadapi. Pemimpin harus kuat dalam menetapkan hukum ditengah masyarakat sesuai alquran dan hadits, kuat dalam pertahanan negara berarti mampu dan lihai dalam mengatur strategi militer. Amanah, kesungguhan seseorang untuk takut kepada Allah.

Pemimpin yang amanah akan berusaha keras untuk mensejahterakan rakyatnya, menepati janjinya bukan malah sibuk memperkaya harta pribadi. Demikianlah kriteria pemimpin ideal yang Allah sebutkan dalam Al Quran.

Kepemimpinan adalah amanah yang sangat berat. Sudah selayakanya seorang pemimpin memahami bahwa segala kebutuhan rakyat menjadi tanggung jawabnya. Pemimpin berkewajiban memastikan segala aktifitas negara tidak menyebabkan kerusakan, kedzaliman dan yang terpenting tidak bertentangan dengan syariat agama.

Pemimpin benar-benar menyadari tugasnya sebagai pengurus rakyat yang mengabdi atas dasar iman yang kuat dan kepatuhan terhadap Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita ingatlah bahwa hak pilih kita termasuk amanah yang semua akan dipertanggung jawabkan di hadapanNya. Mari memilih taat pada syariat Allah.[MO/sr]



Posting Komentar