Oleh : Azizah Nur Hidayah

Mediaoposisi.com- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah menginjak usia 5 tahun. Menurut Wikipedia, BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Salah satunya adalah BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan didirikan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Masyarakat wajib membayar iuran bulanan sesuai dengan “level” layanan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun sayang, meskipun BPJS telah diberlakukan masih banyak pasien yang tidak mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Para pasien BPJS Kesehatan sangat lambat sekali mendapatkan pertolongan.

Parahnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memutus kerja sama dengan sejumlah rumah sakit. Pemutusan dilakukan lantaran rumah sakit tersebut dianggap tak memenuhi persyaratan akreditasi.(Tirto.id/05012019)

Akibat dari pemutusan kerja sama sejumlah rumah sakit dengan BPJS berimbas besar kepada rakyat. Banyak pasien BPJS terpaksa tidak dilayani oleh beberapa rumah sakit yang tidak bekerja sama lagi dengan BPJS. Walhasil, harapan didapatkannya layanan yang layak bagi rakyat hanyalah omong kosong belaka.

BPJS Kesehatan telah menipu rakyat. Secara tidak langsung dan tanpa disadarai, BPJS Kesehatan telah membunuh rakyat. Pasien yang seharusnya mendapatkan penanganan yang cepat dan darurat(kritis )malah ditelantarkan dan dibiarkan tanpa ada kejelasan. Padahal sudah menjadi hak bagi rakyat yang sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan. Tapi faktanya rakyat ditelantarkan begitu saja.

Baru-baru ini, mencuat polemik defisit BPJS di berbagai pemberitaan Nasional. Diketahui, defisit BPJS terjadi lantaran pendapatan iuran dari peserta kesehatan yang tak sebanding dengan pembayaran manfaat.

Bahkan, DPD RI menyebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah gagal dalam tugasnya. Pasalnya, program jaminan kesejatan kepada masyarakat itu masih ambigu dan tidak memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komite III DPD RI dengan perkumpulan dokter seluruh Indonesia.(Indopos/05122018)

Ketidak seimbangan layanan kesehatan bagi pasien BPJS dengan jumlah pasien yang berdatangan, serta kegagalan BPJS menjalankan tugasnya merupakan bukti bahwa BPJS adalah topeng kebobrokan rezim sekuler demokrasi. Rakyat yang menjerit tidak akan terdengar suaranya di rezim ini. Para aktor rezim sejatinya hanya mementingkan diri mereka sendiri. Tidak peduli apa yang tengah terjadi dengan rakyatnya.

Di dalam Islam, kesehatan merupakan sesuatu yang urgen atau darurat. Permasalahan yang menyangkut kesehatan wajib diselesaikan secepatnya. Apabila ada pasien yang mengalami kondisi kritis, para medis akan langsung mengobati dan menangani. Tidak seperti rezim saat ini, dimana kesehatan dianggap sebagai hal yang remeh. Bukannya bergerak cepat melayani dan menangani, yang ada malah melantarkan.

Maka satu-satunya solusi atau obat bagi rakyat saat ini adalah diterapkannya Islam Kaffah dibawah naungan Daulah Islam(Negara Islam). Karena hanya Daulah Islam-lah yang mampu menjamin kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Rakyat akan dijamin kesehatannya oleh Negara. Negara akan memastikan seluruh rakyatnya mendapatkan layanan kesehatan yang layak.[MO/sr]

Posting Komentar