Oleh : Dini Azra

Mediaoposisi.com-Setelah ramai diperbincangkan oleh media dan masyarakat dalam beberapa hari terakhir, pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir akhirnya resmi dibatalkan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Bahwa permintaan pembebasan bersyarat bagi Ustadz Baasyir oleh keluarganya, tidak dapat dipenuhi pemerintah.

Dikarenakan beliau tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

"Iya (tidak dibebaskan). Karena persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan. Harus dilaksanakan," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/).

Padahal sebelumnya Penasihat hukum Jokowi - Ma'ruf Amin Yusril Ihza Mahendra mendatangi lapas Gunung Sindur, untuk memberitahukan keputusan Presiden Jokowi yang menyetujui pembebasan Ustadz Ba'asyir.

Alasan kemanusiaan dan tidak tega melihat ulama yang sudah sepuh dan sering sakit, mendorong keputusan Presiden tersebut. Apalagi Ustadz sudah menjalani 2/3 dari masa tahanannya. Dengan yakin dikatakannya bahwa Ustadz Ba'asyir akan segera bebas tanpa syarat.

"Sudah saatnya Baasyir menjalani pembebasan tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Pak Jokowi berpendapat bahwa Baasyir harus dibebaskan karena pertimbangan kemanusiaan," kata Yusril dalam rilisnya yang dikirim ke Serambinews.com. (18/1/2019)

Bahkan Yusril juga mengatakan, bahwa Presiden bisa bertindak menyimpang atau mengesampingkan dari aturan menteri itu dengan berpegang pada alasan-alasan, Presiden memegang otoritas tertinggi dalam administrasi negara.

Namun tiga hari kemudian, Menkopolhukam Wiranto meminta agar pembebasan itu dikaji ulang, dan Presiden tidak boleh grusa- grusu dalam mengambil keputusan. Perlu mempertimbangkan aspek lainnya, terutama aspek ideologi Pancasila, NKRI dan hukum.                     

"Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut, tetapi masih perlu dipertimbnagkan dari aspek lainnya, seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya," ucap Wiranto, (21/1/2019)

Keluarga dan Tim Pengacara Muslim yang tadinya sudah merasa lega dengan keputusan awal dari Presiden tentunya menjadi kecewa, karena telah diberi harapan palsu oleh Presiden.

Begitupun kaum muslimin yang selama ini menantikan kebebasan beliau. Hal ini membuat publik menilai bahwa presiden tidak tegas dan terkesan plin-plan dalam mengambil keputusan.

Alasan kemanusiaan yang dikemukakan sebelumnya, seolah menjadi blunder bagi Jokowi. Kemanusiaan yang tidak memanusiakan. Alih-alih membuktikan dirinya cinta ulama, justru terkesan mempermainkan perasaan ulama.

Terkait syarat untuk bersumpah setia kepada NKRI dan Pancasila, yang ditolak oleh Ustadz Ba'asyir, dibantah oleh kuasa hukumnya Mahendradatta.

Menurutnya yang harus ditandatangani adalah ikatan dokumen-dokumen yang isinya, meminta beliau berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan. Yaitu membentuk dan mendanai kelompok teroris bersenjata di Aceh.

Dengan menandatangani dokumen itu artinya beliau mengaku bersalah ,  sedangkan menurut kuasa hukumnya, Ustadz Ba'asyir tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan.

"Beliau tidak tahu itu latihan militer, dikirain itu latihan persiapan untuk para mujahid yang ingin berangkat ke Palestina. Cuma itu saja, kemudian latihan-latihan yang bersifat dikatakan sosial," jelasnya.

"Itu pengertian Ustaz, jadi kalau ada tuduhan bahwa ustadz sudah tahu dan membentuk angkatan perang dan lain sebagainya itu, Ustaz tidak pernah mau," sambung dia.

Sikap Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang menolak menandatangani pernyataan, dan janji setia terhadap NKRI dan Pancasila, merupakan ketegasan beliau dalam memegang prinsip agama.

Bahwa dalam Islam tidak ada ketundukan dan ketaatan selain pada Allah, Rasul, dan ajaran yang dibawanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wataala : "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.." (QS. Al Bayyinah :5)

Beliau juga menolak menandatangani pernyataan, bahwa beliau menyesali dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi , serta bersedia bekerjasama dengan negara dalam membongkar gerakan terorisme. Karena beliau memang tidak pernah melakukan tindakan terorisme.

Adapun Pancasila, jika benar bersumber dari Alquran dan tidak bertentangan dengan Islam, kenapa seseorang yang sudah berkata, "Aku hanya setia dan tunduk kepada Islam", masih diragukan kepancasilaannya? Apakah mereka menempatkan Pancasila itu lebih tinggi diatas agama? Sebagai sumber, tentunya Alquran lebih sempurna untuk dijadikan rujukan dan sumber hukum dalam bernegara.

Nilai-nilai pancasila akan terwujud, ketika syariat Islam sudah diterapkan secara menyeluruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wataala : “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.” (QS.Al An’am :57)

Pancasila yang dianggap sebagai ideologi bangsa, belum memiliki fikrah ( konsep) yang jelas dan thariqah (metode) untuk mengamalkannya.

Jika saja ia bisa melahirkan suatu aturan  baku, maka akan mudah bagi kita mendefinisikan, perbuatan yang sesuai aturan pancasila, dan juga apa yang melanggarnya. Jika dalam Islam ada standar halal haram suatu perbuatan, dan konsekuensinya adalah dosa dan pahala.

Maka bagaimana menentukan nilai dari pancasila itu, apakah hanya diatas kertas dalam bentuk pernyataan dan tanda tangan? Ataukah dengan menghapalkan dan mengucapkan aku pancasila? Sedang dalam kesehariannya seringkali berlawanan dengan sila-silanya.

 Hanya kepada Allah kita serahkan segala urusan, berharap pada manusia akan berakhir kecewa, berharap pada Allah Subhanahu wataala pasti tak akan sia-sia, semoga Allah segera menolong umat Islam ini dengan memberikan pemimpin yang mampu menjadi perisai umat. Yang mengajak kita menuju ketaatan dan lebih mendekat pada Nya.[MO/ad]

Posting Komentar