Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Cadas, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menantang Presiden Joko Widodo untuk memberikan sebelah biji matanya ke penyidik KPK Novel Baswedan yang disiram air keras. Andi Arief mengkritik Jokowi yang dinilai gagal menuntaskan kasus yang menimpa Novel.

"Kalau masih ada yang yang berkoar soal penculikan atau pebunuhan masa lalu, sebaiknya besok pagi lihat mata Novel Baswedan. Tanyakan pada sebelah matanya, Jokowi ngapain aja?" 

kicaunya lewat akun Twitter. Bahkan Andi mempertanyakan Kenapa Jokowi punya mata tapi tak juga melihat persoalan yg mudah ini untuk diselesaikan.

Sudah lebih dari setahun, namun tidak ada progres terkait penanganan kasus Novel. Ketika Presiden ditanya wartawan terkait perkembangan kasus, Presiden Jokowi hanya menyebut akan menindaklanjuti jika Kapolri sudah angkat tangan. Masih menurut Presiden, Kapolri belum angkat tangan sehingga persoalan ini sepenuhnya diserahkan kepada Kapolri.

Kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK sampai novel kehilangan satu mata ini memang keterlaluan, sudah lama tapi publik tidak tahu perkembangannya sampai dimana. Padahal, dalam beberapa kesempatan kepolisian menyampaikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat atas kinerja penegakan hukum di negeri ini.

Menjadi aneh dan kontradiktif, jika klaim kepercayaan publik tersebut dinisbatkan pada kasus Novel. Kasusnya macet, bahkan mundur. Usulan TGPF agar penyelidikan lebih transparan, akuntable dan imparsial juga tidak direspons Presiden. Presiden masih saja asyik dengan dirinya, dengan poto selvinya, dengan agenda makan bersamanya, dengan kesibukan reuni keluarganya.

Kasus Novel ini dapat menjadi parameter tentang keseriusan negara melindungi rakyatnya, menegakan hukum dan memberi jaminan atas hak konstitusional rakyat berupa rasa aman dan keselamatan setiap warga negara. Jika sekelas penyidik KPK saja keamanannya tidak terjaga, bagaimana dengan rakyat biasa ?

Karena itu, usulan memberikan sebelah biji mata tuan Presiden untuk didermakan kepada Novel Baswedan patut diapresiasi. Usulan ini setidaknya akan menjadi garansi sekaligus tanggung jawab negara, bahwa negara hadir dan terdepan melindungi keselamatan, keamanan dan ketentraman warga negaranya.

Jaminan ini juga akan mendorong kepolisian bertindak profesional, akuntable dan imparsial. Untuk kasus terorisme yang rumit saja kepolisian mampu mengungkap setiap sel dan jaringannya, apalagi cuma sekelas penyiram air keras ?

Pada kasus Ratna Sarumpaet, kepolisian hanya butuh waktu beberapa hari saja untuk mengungkap kasus. Jika profesionalisme ini diterapkan pada kasus pengungkapan pelaku penyerang novel, pasti sudah sejak lama kasus ini tuntas.

Lain soal jika pelaku hanya operator, tindakan penyerangan melibatkan oknum pejabat, terjadi aktivitas saling melindungi antar sesama mafia, 

jika hal ini yang terjadi maka dapat dimaklumi kenapa kasus Novel tidak kelar-kelar. Karena itu, Presiden semestinya segera membentuk TGPF untuk menuntaskan kasus Novel, agar Presiden tidak perlu menjadikan salah satu bijih matanya sebagai jaminan penuntasan kasus.

Penuntasan kasus Novel ini akan menjadi bukti apakah negara menang melawan mafia ? Atau negara keok melawan mafia ? Atau bahkan, negara itu sendiri bagian dari mafia ? Atau memang semua telah didesain secara apik bak pelem-pelem aktion di tipi-tipi ? Entahlah, hanya tuan Presiden yang mampu menjawab. [MO/ge]

Posting Komentar