Oleh: Al Azizy Revolusi

Mediaoposisi.com-Banjir menerjang berbagai titik di Sulawesi Selatan (Sulsel). Sebanyak 6 kabupaten dan satu kota yang dilanda banjir adalah Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sopeng, dan Kota Makassar. Titik terparah ada di Gowa dan Makassar.

Data dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan hingga Rabu (23/1) pukul 09.00 WIB menunjukkan sebanyak 2.121 jiwa di Kabupaten Gowa mengungsi dan lebih dari 1.000 jiwa di Makassar mengungsi. (detik.com, 23/1)

Bencana alam yang silih berganti menimpa negeri ini semestinya menjadi pelajaran bagi kita, menjadi momen penyadaran bahwa saatnya aturan-aturan Allah diterapkan secara menyeluruh dalam aspek kehidupan kita sebagaimana dalam Al Quran surat Ar Ruum ayat 41.

"Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Dalam ayat ini,  Allah SWT menyatakan bahwa semua kerusakan yang terjadi di muka bumi, penyebab utamanya adalah perbuatan buruk dan maksiat yang dilakukan manusia itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa perbuatan maksiat adalah inti kerusakan yang sebenarnya. Merupakan sumber utama kerusakan-kerusakan yang tampak di muka bumi.

Para kapitalis dengan modal besarnya mampu menguasai lahan untuk keuntungan mereka tanpa memperhatikan akibatnya. Misalnya, pembangunan perumahan di daerah persawahan dan rawa, pengerukan besar-besaran sumber daya alam (SDA). Utang riba yang meroket dan zina yang semakin merajalela, juga kemaksiatan lainnya.

Allah berfirman, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (QS al-A’raaf : 96).

Ayat tersebut menegaskan bahwa akibat ulah para manusia yang mendustakan (menyalahi) syariat Islam, berbagai bencana (siksa) ditimpakan atas manusia. Seharusnya manusia sadar dan kembali ke jalan yang benar, yakni ke jalan Islam, karena tidak ada kebenaran kecuali Islam.

Islam Sebagai Solusi
Harus disadari bahwa syariat Islam adalah khithâb asy-Syâri‘ atau seruan Pembuat Hukum (yaitu Allah) yang menyangkut perbuatan-perbuatan hamba-Nya  (manusia), baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Khaliknya, dengan dirinya sendiri, serta dengan manusia lain, termasuk terhadap lingkungan. Singkatnya, syariat Islam itu berisi sekumpulan peraturan, undang-undang, hukum, yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada satu perkara pun yang lolos dari syariat Islam, karena kesempurnaan syariat ini mengharuskan cakupannya bersifat menyeluruh.

Syariat Islam juga ‘ditawarkan’ kepada umat manusia sebagai penjelas, rahmat, kabar gembira, termasuk solusi bagi seluruh problem manusia. Aturan ini diciptakan oleh Zat Yang tidak memiliki kelemahan dan tidak merusak kehidupan manusia. Oleh karena itu, aturan ini pasti sempurna. Allah SWT berfirman:

Kami telah menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (QS an-Nahl [16]: 89).

Dengan demikian, akibat ulah manusia yang tidak mengikuti aturan-aturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) Allah SWT dan Rasul-Nya, manusia menerima akibat dari perbuatan-perbuatannya, termasuk bencana banjir!

Cara Islam atasi Banjir
Marilah kita membuka mata, hati dan pikiran kita bahwa Islam yang merupakan rahmat untuk seluruh alam mempunyai solusi yang bisa mengatasi banjir dan genangan. Islam dalam naungan negara yaitu Khilafah tentu memiliki kebijakan efektif dan efisien. Kebijakan tersebut mencakup sebelum, ketika, dan pasca banjir.

Pertama, pada kasus banjir yang disebabkan karena keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air, baik akibat hujan, gletsyer, dan lain sebagainya. Maka, harus dibangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dan lain sebagainya.

Di masa keemasan Islam, bendungan-bendungan dengan berbagai macam tipe telah dibangun untuk mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi.  Di Provinsi Khuzestan, daerah Iran selatan misalnya, masih berdiri dengan kokoh bendungan-bendungan yang dibangun untuk kepentingan irigasi dan pencegahan banjir.

Memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terkena genangan air (akibat rob, kapasitas serapan tanah yang minim dan lain-lain). Selanjutnya membuat kebijakan melarang masyarakat membangun pemukiman di wilayah-wilayah tersebut. Jika ada pendanaan yang cukup, akan dibangun kanal-kanal baru atau resapan agar air yang mengalir didaerah tersebut bisa dialihkan ali.rannya, atau bisa diserap oleh tanah secara maksimal.

Selain itu juga membangun sumur-sumur resapan di kawasan tertentu.  Sumur-sumur ini, selain untuk resapan, juga digunakan untuk tandon air yang sewaktu-waktu bisa digunakan, terutama jika musim kemarau atau paceklik air.

Kedua, Negara Islam membuat kebijakan tentang master plan, di mana dalam kebijakan tersebut ditetapkan sebuah kebijakan yaitu pembukaan pemukiman, atau kawasan baru, harus menyertakan variabel-variabel drainase, penyediaan daerah serapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dan topografinya, dengan memperhatikan konsep kepemilikan individu, umum dan swasta.

Islam menetapkan tentang status kepemilikan harta di dunia, terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan umum, negara dan individu. Kepemilikan umum dan negara tidak boleh dikuasai atau diserahkan pengolaannya pada individu, baik lokal maupun asing atau diprivatisasi.

"Manusia berserikat atas air, api dan padang rumput." (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Kepemilikan umum di antaranya mencakup sumber alam seperti minyak bumi, tambang emas, perak, tembaga, dan lain-lain; benda-benda yang pembentukannya tidak mungkin dimiliki individu-seperti masjid, jalan raya; juga benda-benda vital yang dibutuhkan dan dicari-cari oleh manusia dan memiliki jumlah kandungan (deposit) yang amat besar, misalnya sumber mata air.

Maka kawasan-kawasan pelindung siklus air yang vital yang pada umumnya berupa bukit-bukit, hutan, gunung, pantai, daerah aliran sungai tidak boleh diubah menjadi milik pribadi dan pengontrolan penuh dilakukan oleh negara. Negara tidak berhak mengubah kepemilikan umum (milik masyarakat) menjadi milik individu, apa pun dalihnya, termasuk membiarkan pembangunan pemukiman yang mengancam keberadaan daerah tersebut.

Ketiga, Khilafah akan membentuk badan khusus yang menangani bencana-bencana alam yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan berat, evakuasi, pengobatan, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana.

Keempat, Khilafah menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai daerah cagar alam yang harus dilindungi. Prinsip tata kota yang dikembangkan harus memberikan daya dukung lingkungan, karena Islam melarang bersikap dzolim baik terhadap sesama manusia maupun hewan dan tumbuhan. Daerah produktif untuk pertanian misalnya, maka tidak boleh dibuka untuk perindustrian, karena membalikkan tanah menjadi produktif lagi tidaklah mudah.

Pembangunan pemukiman atau fasilitas publik lain harus mengutamakan faktor sanitasi karena Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan, maka saluran pembuangan pun menjadi aspek yang tidak boleh ditinggalkan, termasuk saluran drainase yang memudahkan air mengalir dengan daya tampung yang mencukupi.

Khilafah juga menetapkan kawasan hutan lindung, dan kawasan buffer yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin. Khilafah menetapkan sanksi berat bagi siapa saja yang merusak lingkungan hidup tanpa pernah pandang bulu.

Kelima, Khilafah terus menerus menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta kewajiban memelihara lingkungan dari kerusakan. Kesadaran terhadap lingkungan yang rendah tentu saja berangkat dari sistem pendidikan yang buruk.

Sistem pendidikan Islam mentargetkan output peserta didik yang bersyakhsiyah Islam, dengan pola pikir dan pola sikap Islam, sehingga ketika hal tersebut tidak terbentuk, maka jangan harap mereka akan terstempel LULUS, sekalipun nilai akademiknya memuaskan. Ketakwaan individu inilah yang akan didorong dalam sistem pendidikan Islam, yang akan melahirkan para professional, para ilmuwan dan para negarawan yang tidak hanya ahli di bidangnya namun juga memiliki ketakwaan yang tinggi.

Keenam, dalam menangani korban-korban bencana alam, Khilafah akan segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana.

Khilafah menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan yang layak agar korban bencana alam tidak menderita kesakitan akibat penyakit, kekurangan makanan, atau tempat istirahat yang tidak memadai.

Ketujuh, Khalifah sebagai kepala negara akan mengerahkan para alim ulama untuk memberikan taushiyyah-taushiyyah bagi korban agar mereka mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa mereka, sekaligus menguatkan keimanan mereka agar tetap tabah, sabar, dan tawakal sepenuhnya kepada Allah SWT.

Itulah kebijakan Khilafah islamiyah dalam megatasi masalah banjir, karena yang harus kita pahami bahwa selain banjir merupakan qodho (ketetapan dari Allah SWT) tetapi kita harus mengambil pelajaran yang berharga dari bencana banjir yang terjadi.

Karena banjir yang terjadi juga bisa terjadi karena ulah manusia yang tidak menjaga pemberian yang Allah anugerahkan dengan baik.

Karena itu, saatnya kita bekerja cerdas dengan menendang jauh sistem Sekuler – Kapitalis – Demokrasi dan kembali pada Ideologi Islam yang paripurna. Mari segera kita dukung penerapan syariat hukum Sang Pencipta (Al Khalik) dalam naungan Khilafah Islamiyah. Sungguh Indonesia pasti lebih baik dengan Khilafah.[MO/sr]

Posting Komentar