Oleh : Uqie Rukiyah

Mediaoposisi.com-Masih lekat dalam ingatan, peristiwa pernikahan dua anak di Desa Tungkap Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan akhirnya dibatalkan setelah berlangsung selama beberapa hari karena dipandang melanggar undang-undang.

kitabisa.combelamuslimuighur

Kedua anak berumur 15 dan 14 tahun ini dinikahkan siri oleh imam masjid atas permintaan nenek mereka yang dilaporkan tidak menghendaki terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena hubungan keduanya terlalu dekat (BBC News Indonesia, Juli/21/2018).

Kasus di atas hanyalah salah satu contoh kasus yang berhasil diangkat media dan menjadi isu hangat beberapa pekan lamanya.

Peristiwa itu mau tidak mau mengundang beberapa pihak bereaksi hingga menuai pro dan kontra ditengah masyarakat.

Wacana yang digulirkan terkait penolakan pernikahan dini terus digencarkan oleh kalangan yang menganggap aturan agama dan adat sudah tidak relevan dengan tradisi kekinian. Berbagai isu diangkat agar upaya itu tercapai. Bukan karena landasan halal-haram apalagi kemaslahatan tapi lebih kepada ekonomi dan gender.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan kalimantan Tengah (Kalteng) Rian Tangkudung menilai pernikahan usia dini berkorelasi terhadap perceraian karena ketidakmatangan memasuki dan membina suatu keluarga

“Perceraian dikalangan keluarga menikah dini memang tinggi,” meskipun di Kalteng belum dilakukan pendataan soal ini, menurutnya pernikahan anak usia dini berhubungan erat dengan perceraian keluarga.

Di antaranya karena secara mental, kondisi psikologis belum siap. Fisik belum matang, apalagi ekonomi yang belum kokoh.

Pernikahan dini dapat menyebabkan anak yang dilahirkan cacat karena alat reproduksi calon ibu belum sempurna, hal itu sekaligus meningkatkan resiko kematian ibu pada saat melahirkan, imbuh Rian (AntaraNews, Jumat 14/12/2018)

Pro kontra dan gugatan terhadap UU Perkawinan dan pernikahan dini yang terus bergulir akhirnya dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan  mengabulkan gugatan tentang Undang-Undang Perkawinan Anak dengan batas usia pada kamis (13/12) setelah melakukan judicial review selama hampir dua tahun.

Putusan itu dianggap sebagai kemenangan atas perjuangan pencegahan pernikahan dini dikalangan anak-anak Indonesia. Beberapa kalangan mengapresiasi putusan tersebut.

Bahkan menurut Deputi perlindungan Anak, Kementerian PPPA, Sri Danti, keputusan MK tersebut merupakan kado terindah untuk perjuangannya selama ini

Ada hal yang perlu dicermati bukan sekedar putusan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi kekhawatiran mulai tercerabutnya aturan yang berasal dari Islam.

Kaum pembenci syariat  Islam semakin berani menampakkan batang hidungnya melalui agen dan kaki tangannya.  Agen-agen itu tak lain adalah umat Islam sendiri. Mulai level negarawan hingga level kelurahan.

Mereka seakan di cuci otak agar merasa gerah dan benci dengan agama dan ajarannya. Fakta ini pada akhirnya menunjukkan bahwa rezim saat ini gagal memberikan perlindungan aqidah masyarakat bahkan tak bisa dipungkiri pada akhirnya menjadi rezim refresif anti Islam.

Satu persatu perda syariah dicabut. Sedikit demi sedikit UU bernuansa syariah di preteli sebelum akhirnya direvisi dan diganti. Tengoklah bagaimana UU No. 1 tahun 1974 terus dijadikan target gugatan.

Islam dengan seperangkat aturannya tak perlu diragukan lagi kebenaran dan kemaslahatannya saat diterapkan. Pun demikian halnya dengan "pernikahan".

Umat Islam harusnya sudah faham dan yakin bahwa itu adalah ajaran Islam dan sunnah Rasulullah Saw. Tidak perlu ada perdebatan dan perselisihan saat syarat dan rukunnya terpenuhi. Tidak ada yang salah dengan aturan Allah dan RasulNya.

Yang berbeda hanya pada penafsiran manusia sebagai insan lemah dan penuh keterbatasan. Klaim bahwa pernikahan di usia dini berdampak perceraian tak akan muncul saat Islam di terapkan secara total dalam kehidupan.

Masing-masing  calon mempelai sudah nengetahui hak dan kewajiban saat memutuskan untuk menikah.

Meski usia mereka dalam pandangan kapitalis-sekular tergolong anak-anak. Sebab, tolok ukur kedewasaan menurut paham ini di lihat dengan angka bukan akil baligh. Kapitalis-sekular juga yang membuat generasi muda jauh mengenal Islam kaffah, padahal usia mereka sudah terkena taklif syara'.

Di usia baligh yang seharusnya telah menguasai berbagai tsaqafah Islam terganti oleh hura-hura. Usia baligh yang seharusnya terisi ghirah jihad dan dakwah ternyata terkurung maksiat. Remaja sibuk mengejar nilai disekolah dengan kurikulum barat tapi minim kurikulum Islam.

Paham sekular terus menggerus aqliyah dan nafsiyah remaja. Syahwat mengepung tak mampu dibendung. Walhasil,  Pernikahan dini haram, perzinahan menjadi halal

Polemik dan kisruh pernikahan dini atapun penolakan ajaran Islam lainnya tak akan muncul manakala Institusi Islam sebagai lembaga penerap syariat Allah terwujud. Hanya Institusi Islam dan Khalifah-nyalah yang mampu merealisasikan perubahan hakiki secara menyeluruh, baik aqidah, ibadah, muamalah, hukum, pemerintahan, ekonomi, poitik, sosial, budaya dan hankam.[MO/AD]
       


Posting Komentar