Oleh: Nursyam
(Anggota MT khairunnisa Bal-Tim)

Mediaoposisi.com- Balikpapan Ku bangun, Ku jaga, dan Ku Bela” adalah kata semboyan kota Balikpapan yang dinilai bisa  membuktikan kemajuan dalam pembangunan dan mampu menjaga keamanan. Banyak yang telah memberikan kesaksian bahwa kota Balikpapan adalah salah satu kota yang aman dan nyaman. Sangat jarang kita mendengar atau melihat adanya demo ataupun tauran yang sering terjadi di beberapa kota lain di Indonesia.

Semboyan “ku bangun, ku jaga, ku bela” ini juga sangat pantas di aplikasikan dalam kehidupan mengingat penduduk mayoritas Balikpapan adalah islam.

 1. Ku bangun, kota Balikpapan yang terbukti maju dalam pembangunannya, alangkah lebih baik lagi apabila masyarakat mampu membangun pemahaman aqidah islam. Dengan bekal pemahaman aqidah yang kuat dan benar bisa membentengi seseorang dari perbuatan maksiat.

2. Kujaga, sebagai umat islam seharusnya memahami bahwa keberkahan dalam menjalankan kehidupan adalah dengan  menjadikan alquran sebagai petunjuk baik secara individu, bermasyarakat dan bernegara, serta  menjaga seluruh syariat-syariat Allah.

3. Kubela, pembelaan ini wajib dimiliki oleh para pemimpin dalam melihat persoalan yang di alami oleh masyarakat  seperti  banyaknya kejadian kriminal dan pelaku maksiat layaknya LGBT.

Fakta yang terjadi di Balikpapan khususnya, saat ini para pelaku LGBT semakin banyak bahkan semakin terang-terangan dalam menunjukan perbuatannya. Hal ini juga  yang membuat cemas masyarakat yang akhirnya menuntut agar Perwali  segera di terbitkan oleh para pemangku kekuasaan.
 UU perwali sangat di butuhkan untuk menjelaskan peran kepolisian dalam menindak para pelaku LGBT.   Praktisi hukum sendiri telah menyampaikan bahwa kasus LGBT tidak bisa di anggap remeh  karena perbuatan LGBT itu sendiri bisa mengakibatkan musibah dan merupakan perbuatan menyimpang yang sangat di benci oleh Allah.

Banyak perbedaan pendapat yang menyebabkan tarik ulur perwali ini belum bisa di terbitkan. Padahal   Indonesia dan Balikpapan khususnya yang memiliki julukan sebagai kota beriman seharusnya tidak lagi  beralasan untuk tidak mempertegas perwali tersebut.  Hal ini membuktikan bahwa hukum-hukum Allah diabaikan demi kepentingan, kedudukan, dan ambisi yang di jalankan oleh para pemimpin di bawah naungan  sistem demokrasi.

Sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan memandang bahwa para pemuja sesama jenis ini bukan pelaku kriminal.  Perilaku menyimpang yang mereka lakukan atas dasar suka sama suka tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya dan itu merupakan hak bagi setiap manusia.

Para pelaku LGBT ini pun semakin berkembang biak karena dilegitimasi atau dilegalkan dalam sistem demokrasi. Hal ini terjadi karena  demokrasi bukan hanya tidak bisa menerapkan uu perwali  bahkan hukum-hukum Allah  dalam al quran pun ikut tersandra oleh cengkraman demokrasi saat ini.
Untuk itu sebagai umat islam sudah seharusnya kita semua melihat dan memahami bahwa kerusakan dan kriminalitas yang terjadi sekarang adalah hasil dari buruknya penerapan sistem demokrasi. Dimana penerapannya adalah dengan memisahkan aturan agama dari kehidupan.

Beberapa fakta bahwa demokrasi adalah sistem kufur, yakni kehidupan sosial dalam demokrasi tidak mengenal batas atau tidak memiliki aturan baik dalam bertingkah laku maupun berbicara. Misalnya saja   di tempat-tempat umum di mana laki- laki dan perempuan bercampur baur bahkan sudah menjadi hal yang biasa memanggil dengan panggilan tertentu kepada teman yang bukan mahromnya.
 kepemimpinan,  melihat pemegang kekuasaan di  era demokrasi saat ini  sangat jauh dari hukum Allah.

Dalam surah Al-maidah ayat 49 Di jelaskan bahwa seorang pemimpin yang memengang kekuasaan harus mengikuti ketetapan yang telah Allah perintahkan. Tetapi faktanya  sikap pemimpin dalam naungan demokrasi tidak bisa berlaku jujur kepada masyarakat,  tidak tegas dalam menangani permasalahan,dan tidak cerdas dalam mengatur strategi untuk kemakmurkan rakyat.

Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa apabila seorang pemimpin memilih sistem demokrasi dalam  menjalankan amanah kepemimpinan untuk mengayomi masyarakat  bisa di pastikan  permasalahan yang terjadi tidak akan  bisa di diselesaikan karena sistem demokrasi sebenarnya tidak memiliki solusi hakiki. [MO/sr]



Posting Komentar