Oleh: Prastuti Waraharini

Mediaoposisi.com- Sejak penghujung tahun lalu, permasalahan terkait BPJS Kesehatan mengemuka. Tunggakan yang tidak terbayar terhadap sejumlah RS yang melayani BPJS membuat RS menjerit. Dalam perjalanan JKN-KIS, BPJS memang terus mengalami defisit sejak 2014. Defisit itu makin besar dari tahun ke tahun. Tahun 2014 defisitnya Rp 3,3 triliun, lalu naik menjadi Rp5,7 triliun pada 2015. Berikutnya naik lagi menjadi Rp 9,7 triliun pada 2016 dan Rp 9,75 triliun pada 2017. Untuk tahun ini, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setidaknya hingga akhir 2018, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 10,98 triliun. Akibat defisit itu, BPJS Kesehatan menunggak pembayaran kepada ratusan rumah sakit yang menjadi partner BPJS Kesehatan.

Memasuki 2019, tidak nampak penyelesaian permasalahan tersebut, justru semakin parah. Sejumlah RS akhirnya tidak lagi menghentikan layanan terhadap pasien BPJS terkait tunggakan tersebut, di antaranya dilakukan RS Karya Medika II Bekasi. RS Citama Bogor, RSUI Kustati Surakarta di Jawa Tengah, RS MM Indramayu di Jawa Barat, dan belasan RS di Jawa Timur. Kondisi sama juga berlangsung di banyak RS lain di luar Jawa.

BPJS Kesehatan yang digadang-gadang sebagai institusi terdepan untuk menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional memang tidak berjalan memuaskan, bahkan menyengsarakan rakyat. Komisi III DPD RI juga menyorot pelayanan kesehatan kepada masyarakat sejak ada BPJS Kesehatan dinilai justru malah rumit, dibandingkan sebelum ada BPJS Kesehatan.

Konsep pelindungan sosial kesehatan di Indonesia masih ambigu karena mencampuradukkan sistem jaminan sosial dengan asuransi, demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu, Patrianef, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komite III DPD RI di Bogor, Jawa Barat, Selasa, 4 Desember 2018. “Akibat konsep yang pelindungan sosial jaminan kesehatan yang ambigu, program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana amanat undang-undang menjadi tidak berjalan baik. Rumah sakit banyak merugi dan tidak berkembang, pasien tidak terlayani dengan baik, banyak perusahaan farmasi dan alat kesehatan tertekan,” katanya.

Program-program BPJS Kesehatan sekarang ini telah merugikan banyak pihak. Bukan hanya pasien, tapi dokter, rumah sakit, dan perusahaan farmasi juga ikut merugi. “Program INA CBGs yang dipakai BPJS Kesehatan adalah program gagal. Saya minta program INA CBGs yang diterapkan BPJS Kesehatan distop, karena banyak dokter malah jadi sakit, rumah sakit tutup, perusahaan farmasi bangkrut. Mau menyehatkan kelompok masyarakat, tapi jangan bikin kelompok masyarakat yang lain sakit,” demikian dinyatakan Bendahara Umum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB), Eno Enothezia. “BPJS Kesehatan sekarang ini tak ubahnya seperti lembaga asuransi privat yang berorientasi bisnis”, terangnya.

JKN dan Keharaman Asuransi dalam Islam
 JKN sejatinya bukanlah jaminan kesehatan. JKN sebenarnya adalah asuransi sosial. Asuransi sosial itu adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya (Pasal 1 ayat 3 UU SJSN).

Akibatnya, pelayanan kesehatan untuk rakyat disandarkan pada premi yang dibayar oleh rakyat. Jika rakyat tidak membayar, mereka tidak berhak atas pelayanan kesehatan. Karena diwajibkan, jika telat atau tidak bayar, rakyat (peserta asuransi sosial kesehatan) dikenai sanksi, baik denda atau sanksi administratif. Pelayanan kesehatan rakyat bergantung pada jumlah premi yang dibayar rakyat. Itulah ide dasar operasional BPJS.

Padahal, asuransi jelas keharamannya dalam Islam, karena ada unsur gharar (ketidakjelasan) dalam akad, mengandung unsur judi, dan mengandung riba berkaitan dengan nominal yang bisa diterima dibandingkan dengan yang disetorkan. Dalam asuransi juga terdapat unsur pemaksaan dan mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil.

Pengalihan Tanggung Jawab Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertolak belakang dengan ketentuan Islam. Pasalnya, yang terjadi dalam JKN, pelayanan kesehatan rakyat yang sesungguhnya kewajiban negara justru diubah menjadi kewajiban rakyat. Menurut Asih dan Miroslaw, dari German Technical Cooperation (GTZ), LSM yang berperan aktif membidani kelahiran JKN: “Ide dasar jaminan kesehatan sosial adalah pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari Pemerintah kepada institusi yang memiliki kemampuan tinggi untuk membiayai pelayanan kesehatan atas nama peserta jaminan sosial.

Jadi sejak awal ruh dari sistem JKN oleh BPJS adalah pengalihan tanggung jawab dari pundak negara ke pundak seluruh rakyat. Dengan pengalihan itu, jaminan kesehatan yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara justru diubah menjadi kewajiban rakyat. Rakyat diwajibkan untuk saling membiayai pelayanan kesehatan di antara mereka melalui sistem JKN dengan prinsip asuransi sosial.

Jaminan Kesehatan dalam Islam
Dalam Islam, kebutuhan atas pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas publik yang diperlukan oleh kaum Muslim dalam terapi pengobatan dan berobat.  Jadilah pengobatan itu sendiri merupakan kemaslahatan dan fasilitas publik yang wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma sebagai bagian dari pengurusan negara atas rakyatnya. Ini sesuai dengan sabda Rasul saw.:
«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

"Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus" (HR Al-Bukhari).

Salah satu tanggung jawab pemimpin adalah menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan bagi rakyatnya secara cuma-cuma. Ini dicontohkan Rasulullah yang menyediakan dokter gratis untuk mengobati Ubay. Ketika Nabi saw. mendapatkan hadiah seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat (HR Muslim).

Demikian pula Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. juga menyediakan dokter gratis untuk mengobati Aslam (HR Al-Hakim). Dan masih ada nas-nas lainnya yang menunjukkan bahwa negara menyediakan pelayanan kesehatan secara penuh dan cuma-cuma untuk rakyatnya. Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan adalah termasuk kebutuhan dasar yang wajib disediakan oleh negara secara gratis untuk seluruh rakyat tanpa memperhatikan tingkat ekonominya.

Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki empat sifat. Pertama,  universal, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya untuk mendapat pelayanan kesehatan. Ketiga, seluruh rakyat bisa mengaksesnya dengan mudah. Keempat, pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon.

Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana tidak kecil. Pembiayaannya bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah.  Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum termasuk hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dan sebagainya.  Juga dari sumber-sumber kharaj, jizyah, ghanîmah, fa’i, ‘usyur, pengelolaan harta milik negara dan sebagainya. 

Semua itu akan lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai dan gratis untuk seluruh rakyat, secara berkualitas.

Kuncinya adalah dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh. Hal itu hanya bisa diwujudkan di bawah sistem yang dicontohkan dan ditinggalkan oleh Nabi saw., lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan generasi selanjutnya. Itulah sistem Khilafah Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian. Inilah yang harus diperjuangkan oleh sekaligus menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam.[MO/sr]

Posting Komentar