Oleh: Ayu Mela Yulianti , SPt
Pemerhati Kebijakan Publik

Mediaoposisi.com-Penurunan harga BBM nonsubsidi awal tahun ini dianggap telat di tengah harga minyak dunia yang mulai merangkak naik.

Mulai hari ini, PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM nonsubsidi yakni Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo, serta Dex dan Dexlite. Penurunan harganya berkisar antara Rp 100 hingga Rp 250 per liter. (Desember 2018).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Pertamina lamban menyikapi harga minyak dunia. Menurutnya, lanjut Fadli, Pertamina bisa menurunkan harga Pertamax Cs sejak dulu.

Fadli mengatakan saat ini harga kebutuhan pokok di Indonesia masih belum stabil, karena masih lebih mahal dibandingkan dengan negara lainnya. Tak hanya itu, Fadli menilai turunnya harga Pertamax Cs merupakan kebijakan yang politis.

"Ya kalau sekarang apa yang tidak ada kaitannya dengan politik, termasuk penyaluran bansos (bantuan sosial). Bahkan pencapaian-pencapaiannya saja dikaitkan dengan politik untuk kepentingan elektabilitas," kata Fadli. (detik.com, Januari 2019).

Beginilah fakta yang terjadi dialam sekuler kapitalis.  Apapun yang dibuat sebagai kebijakan publik selalu menyisakan tanda tanya besar dikalangan warga masyarakat. Tak terkecuali penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) ditengah naiknya harga minyak dunia.

Akibatnya sebagian kalangan menilai anomali ini sekedar untuk pencitraan berupa kepura-puraan keberpihakan pada rakyat kecil. Demi meningkatkan elektabilitas dan memperbaiki citra diri.
Tidak bisa disalahkan pendapat seperti ini, tersebab berkali rupa rakyat hanya disuguhi pencitraan tanpa keseriusan pemimpin untuk menyelesaikan permasalahan seluruh individu warga masyarakat. Masyarakat dibiarkan hidup sendiri.

Tersebab berkali rupa pula warga masyarakat disuguhi berbagai macam kekecewaan akibat tidak ada sinkronisasi antara ucapan saat janji kampanye, dengan perbuatan berupa pembuatan kebijakan publik yang jauh dari kata adil.

Islam pencipta Sosok Pemimpin Jujur Mumpuni dan Amanah
Tak ada sistem hidup didunia ini yang mampu mencetak pemimpin yang peduli atas nasib rakyatnya, kecuali sistem Islam.

Seluruh kebijakan yang dibuat pemimpin dalam sistem islam adalah untuk memenuhi seluruh kewajibannya dimata Syariat. Maka pemimpin dalam Islam akan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan seluruh masalah warga masyarakat yang dipimpinnya.

Karena Syariat memerintahkannya demikian. Tanpa pura-pura dan tanpa agenda pencitraan. Pemimpin dalam Islam diberi tugas oleh Syariat sebagai pengatur seluruh urusan manusia. Mengatur bagaimana agar seluruh kebutuhan manusia terpenuhi, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan maupun pendidikan.

Karena sebagai pengatur, maka pemimpin dalam Islam akan membuat kebijakan-kebijakan publik yang menjadi wasilah terpenuhinya  seluruh kebutuhan pokok warga masyarakatnya. Baik muslim maupun non muslim. Baik dimasa kampanye ataupun bukan.

Sebuah Kebijakan publik yang  betul-betul kebijakan pro rakyat dan pro Syariat. Kebijakan publik yang tidak menyisakan tanda tanya besar dibenak umat manusia.

Sebagai contoh, pemimpin dalam Islam tidak akan memonopoli harga barang yang beredar dimasyarakat. Semua diserahkan pada mekanisme pasar. Termasuk dalam masalah penentuan harga  BBM (Bahan bakar minyak). Selama BBM itu adalah milik individu atau korporasi.

Hanya saja, satu hal yang patut diperhatikan oleh semua pihak adalah bahwasanya BBM adalah terkategori benda yang dihasilkan dari tambang minyak sebagai bagian dari sumber daya alam yang masuk dalam kategori kepemilikan umum atau masyarakat dan negara.

Maka yang akan dilakukan oleh pemerintah sebetulnya bukan hanya menaikkan dan menurunkan harga bahan bakar minyak. Akibat adanya pengaruh dari perdagangan minyak dunia.

Akan tetapi mengembalikan hasil pengelolaan minyak bumi kepada masyarakat dengan harga setara dengan biaya operasional pengelolaannya saja, atau bisa jadi menggratiskan BBM yang dibutuhkan oleh masyarakat, jika memang hasil pengelolaan tambang minyak milik umum atau masyarakat oleh negara mengalami surplus pendapatan.

Hal ini hanya bisa terjadi saat harta kepemilikan umum atau masyarakat berupa tambang minyak dikelola oleh negara dengan menggunakan aturan Syariat islam. Bukan aturan sekuler kapitalis seperti saat ini.

Dalam Islam, tidak ada istilah jual beli dalam pengurusan urusan masyarakat. Karena modal pengurusannyapun adalah berasal dari harta kepemilikan umum atau masyarakat dan harta kepemilikan negara.

Jadi tak ada satupun individu manusia yang akan dirugikan. Tersebab semua berjalan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing.

Islam telah menetapkan bahwa hak kepemilikan umum atau masyarakat tidak boleh diambil, dimiliki dan dikelola oleh individu dan korporasi. Harta kepemilikan umum atau masyarakat hanya boleh dikelola oleh negara secara langsung. Negara membayar banyak tenaga ahli untuk mengelola seluruh sumber daya alam milik masyarakat untuk menyejahterakan masyarakatnya atau rakyatnya.

Pembayaran gaji para tenaga ahli diambil dari kas negara berupa harta milik masyarakat dan harta negara.

Jadi harta milik masyarakat, dikelola oleh negara kemudian diberikan hasil pengelolaannya kepada sang pemilik, yaitu masyarakat. Jadi dalam sistem Islam tidak akan ada satupun urusan individu warga masyarakat terlalaikan. Semua akan diurus dengan kebijakan publik yang sangat sederhana dan tidak berbelit-belit.

Berbeda dengan hari ini, semua kebijakan publik, termasuk diantaranya kebijakan menaikkan dan menurunkan harga BBM selalu dikaitkan dengan agenda politik sekuler kapitalis yang sangat spekulatif dan penuh dengan pencitraan dan kepura-puraan.

Pemimpin dalam sistem sekuler kapitalis tidak tahu dan tidak sadar, jika kepemimpinannya kelak akan dimintai pertanggungjawabannya dikemudian hari oleh Allah SWT.

Karenanya, saatnya manusia untuk tahu apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Syariat. Karena ketidaktahuan akan hak dan kewajiban yang telah digariskan oleh Syariat akan membawa manusia pada kegelapan dan kesempitan hidup.[MO/ge]

Posting Komentar