Oleh: Mochamad Efendi

Mediaoposisi.com- Pemilu Jurdil di alam demokrasi sepertinya sulit terwujud karena demokrasi menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan selama tidak terbukti secara hukum, bersalah. Jadi sikap licik, culas dan menipu dibutuhkan untuk meraih tujuan politiknya.  Dalam demokrasi tidak ada teman sejati, yang ada hanya kepentingan abadi. Jadi sikut menyikut itu biasa. Orang yang mengancam kepentingan politiknya akan disingkirkan sementara  pendukung setia dan penjilat akan dilindungi dengan berbagai cara.

Bau busuk kecurangan semakin menyengat mendekati perhelatan akbar pilpres 2019. Hal ini yang mendorong Pak Prabowo menyatakan niatnya untuk mundur dari pertarungan pilpres jika ditemukan kecurangan dalam proses pemilihan presiden nanti. Kita masih ingat e-KTP yang Tercecer, daftar nama pemilih yang dobel, orang gila yang masuk dalam daftar nama pemilih sampai berita hoax tujuh kontainer surat suara yang terjoblos nomor urut 1.

Belum lagi usaha saling menjatuhkan lawan politiknya agar bisa melenggang dengan tenang menuju kursi presiden. Kitapun masih ingat kasus hoax Ratna Sarumpet yang dikaitkan dengan pak Prabowo karena dia masuk dalam tim sukses Prabowo-Sandi. Kita tidak tahu sekenario di balik kasus hukumnya. Karena ini politik, kita tidak bisa melihat kejadian dari permukaan saja. Kita harus menggunakan  kaca mata politik dengan memperhatikan siapa yang menjadi korban atau yang dirugikan dari kasus itu dan siapa yang diuntungkan.

Pidato Pak Jokowi yang di depan alumni universitas yang mensyaratkan pengalaman untuk menjadi pemimpin negara membuat pak Sandiago uno gerah.  Bagaimana tidak dari dua calon presiden di pertarungan pilpres 2019, pak Jokowilah yang memenuhi syarat sebagai capres yang berpengalaman memimpin negara walaupun gagal dalam memimpin.

Kasus hoax 7 kontainer, siapa yang dirugikan? Kalau melihat kaca mata awam sepertinya pak Jokowi yang merasa dirugikan karena pihak yang dicemarkan nama baiknya. Namun ketika dicermati secara mendalam kubu Prabowo yang sebenarnya dirugikan karena dengan kekuasaannya kubu Jokowi menggunakan berita penyebaran hoax tujuh kontainer  untuk menyerang kubu prabowo. Andi Arif dari partai demokrat, misalnya, dilaporkan sebagai penyebar hoax.

Tentunya para pendukung pak Jokowi mencari berbagai alasan untuk menjatuhkan kubu Prabowo dengan hukum sebagai alat gebuk untuk menghadang dan melemahkan laju perjalan calon nomor urut 2 ke pertarungan pilpres 2019. Penegak Hukum yang seharusnya bekerja untuk rakyat Indonesia terbukti lebih membela kubu penguasa.

Hoax ini harusnya menjadi peringatan bagi kita semua untuk waspada dan mengawasi jalannya pilpres 2019. Jangan sampai terlena dengan mengabaikan setiap berita kecurangan karena dianggap hoax. Kita harus bijak dan super hati-hati, karena kecurangan di alam demokrasi adalah biasa terutama bagi calon yang berkuasa untuk memainkan hukum sebagai alat untuk menakuti lawan politiknya.

Namun, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Pesan untuk pak Jokowi agar jujur di pilpres nanti karena walaupun bapak bisa mengelabuhi seluruh rakyat Indonesia, ingat Allah Maha Tahu dan sangat mudah bagiNya membongkar setiap makar jahat. Dan juga tidak sulit bagi Allah untuk menjatuhkan seseorang dari kursi kekuasaannya walaupun sudah terpilih jadi presiden.

Ingat hidup hanya sebentar maka jangan biarkan diri kita berbuat curang karena kecurangan yang kita lakukan hanya akan merugikan diri kita sendiri. Semoga pintu hidayah dibukakan untuk para pemimpin negeri ini agar jujur dan amanah dalam memimpin, aamiin.[MO/sr]


Posting Komentar