Oleh: Selviana Aidani 
(Mahasiswi, Member Akademi Menulis Kreatif)

Mediaoposisi.com-Belum mendingin tersiarnya defisit BPJS tiap tahun. Muncul berita terancam putusnya kerjasama dengan rumah sakit terkait alasan akreditasi, kembali memanaskan berita gagalnya BPJS menjamin kesehatan masyarakat.

Penghentian sementara kerja sama sudah dilakukan pada RSUD Jati Padang, RSUD Kebayoran Lama, dan RSUD Cipayung. Walau Dinas Kesehatan DKI Jakarta tetap menegaskan pasien BPJS Kesehatan akan tetap dilayani.(kalsel.antaranews.com, 07/01/2019)

Belum reda masalah yang dua, muncul lagi permasalahan baru yaitu BPJS Kesehatan tidak lagi gratis. Terkait dengan itu, ada beberapa keadaan yang mengharuskan peserta BPJS membayar uang kesehatannya. Berdasarkan Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengeluarkan peraturan baru yang tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya BPJS Kesehatan dan selisih biaya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).(tribunnews.com,23/01/2019)

Kondisi ini dinilai sebagai langkah strategi pemerintah menekan defisit menahun terhadap BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, beleid tersebut terbit sebagai upaya menekan defisit BPJS dengan tetap memperhatikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. (tribunnews.com,23/01/2019)

Fakta lainnya, menurut UU, sebagian dari dana yang dikelola oleh BPJS harus diinvestasikan dalam instrumen investasi dalam negeri(saham, deposito, SBN, reksadana, dll). (www.cnnindonesia, 28/08/2018)

Jika ditelaah lebih lanjut, sebenar-benarnya JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) bukanlah jaminan kesehatan, JKN adalah asuransi sosial. Yang mana itu adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.(Pasal 1 ayat 3 UU SJSN)

Sehingga, jika rakyat (peserta asuransi sosial kesehatan) tidak membayar, maka mereka tidak berhak atas pelayanan kesehatan. Ditambah konsekuensi jika terlambat membayar atau tidak membayar akan dikenakan sanksi, berupa denda atau sanksi administratif.

Belum lagi masalah BPJS yang defisit tiap tahun. Ini berimbas pada menunggaknya pembayaran kepada ratusan rumah sakit partner BPJS. Bagaimana rumah sakit membayar dokternya dan meningkatkan mutu sarana prasarananya?

Kemudian pemutusan kerja sama dengan rumah sakit. Maka, bisa jadi ada seseorang diluaran sana (peserta asuransi sosial kesehatan) yang seharusnya membutuhkan pertolongan segera, menjadi tertolak dengan alasan sudah habisnya kerjasama rumah sakit dengan pihak BPJS.

Lalu, aturan pemberlakuan urun biaya dan juga selisih biaya. Secara garis besar, peraturan ini menjelaskan kalau BPJS Kesehatan tidak lagi gratis. Berdasarkan aturan tersebut, ada tambahan biaya bagi peserta untuk rawat jalan dan rawat inap nantinya.

Selain itu, dana BPJS bisa untuk diinvestasikan. Faktanya saja seperti dana BPJS Ketenagakerjaan dikucurkan 73 T untuk proyek infrastruktur. Padahal, BPJS Ketenagakerjaan diperuntukkan untuk pekerja atau buruh sebagai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). Sungguh zalim! (rmol.co, 26/03/2018)

Seabrek permasalahan diatas, membuktikan inilah kebobrokan sistem Kapitalisme dalam penanganan kesehatan masyarakat. Layanan kesehatan yang seharusnya hak rakyat dan kewajiban negara memenuhinya. Ini malah diputar balik.

Penguasa sekarang juga tampak berlepas tangan dari salah satu kewajiban tersebut, yakni menjamin terpenuhinya kesehatan seluruh masyarakat. Malah dananya pun bisa-bisanya dijadikan komoditi yang dihitung berdasarkan untung rugi (diinvestasikan).

Dalam islam, kebutuhan pelayanan akan kesehatan termasuk kebutuhan dasar (disamping pendidikan dan keamanan) yang menjadi kewajiban negara. Wajib negara menyediakan fasilitas publik terkait dengan kebutuhan pengobatan, seperti rumah sakit, klinik, dll. Dan itu semua disediakan negara untuk rakyatnya secara gratis, dalam rangka pengurusan negara terhadap rakyatnya.

Rasulullah saw. bersabda:
"Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus."(HR al-Bukhari)

Contohnya saja saat Rasulullah sebagai kepala negara, beliau pun menyediakan dokter gratis untuk mengobati Ubay. Ketika itu Nabi saw. mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat. (HR Muslim)

Saat menjadi khalifah, Khalifah Umar bin al-Khattab ra. juga menyediakan dokter gratis untuk mengobati Aslam.(HR al-Hakim)

Juga, jaminan kesehatan dalam islam, mesti memiliki empat sifat. Pertama, universal(tidak ada pengkelasan dan pembedaan). Kedua, tanpa dipungut biaya atau cuma-cuma. Ketiga, mudah diakses seluruh masyarakat. Keempat, pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon.

Pemberian jaminan kesehatan seperti itu jelas tidak sedikit dana yang keluar. Untuk itu pembiayaannya dipenuhi oleh sumber pemasukan negara yang telah diatur dalam syariah, diantaranya hasil pengelolaan harta kekayaan umum (hutan, tambang, minyak, gas, dsb.), jizyah, kharaj, ghanimah, dan sebagainya. Semua itu lebih dari cukup untuk memenuhi pelayanan kesehatan yang gratis dan berkualitas untuk seluruh rakyat.

Hal tersebut akan didapat, jika kita mau menerapkan syariah islam secara menyeluruh di atas muka bumi ini. Hanya bisa diwujudkan dengan sistem warisan Nabi saw., lalu dilanjutkan Khulafur Rasyidin dan generasi selanjutnya. Itulah sistem Khilafah Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian. Maka dari ini, sangat penting sekali penegakkan syariah islam dalam bingkai Khilafah, dan ini harus sama-sama kita perjuangkan. Allahu Akbar![MO/sr]


Posting Komentar